Disease Management If you have a chronic condition such as asthma, coronary heart disease, diabetes, congestive heart failure, and/or chronic obstructive pulmonary disease, we’re here to help. Our tools and information can help you manage your condition and improve your health. You may also be eligible to receive help through our care coordination program. This voluntary program is available at no additional cost you. To learn more about disease management, please call (000) 000-0000 or 0-000-000-0000. Our entire contract with you consists of this agreement and our contract with your employer. Your ID card will identify you as a member when you receive the healthcare services covered under this agreement. By presenting your ID card to receive covered healthcare services, you are agreeing to abide by the rules and obligations of this agreement. Your eligibility for benefits is determined under the provisions of this agreement. Your right to appeal and take action is described in Appeals in Section 5. This agreement describes the benefits, exclusions, conditions and limitations provided under your plan. It shall be construed under and shall be governed by the applicable laws and regulations of the State of Rhode Island and federal law as amended from time to time. It replaces any agreement previously issued to you. If this agreement changes, an amendment or new agreement will be provided.
Project Management Project Management Institute (PMI) certified project manager executing any or all of the following: • Development of Project Charter • Development of project plan and schedule • Coordination and scheduling of project activities across customer and functional areas • Consultation on operational and infrastructure requirements, standards and configurations • Facilitate project status meetings • Timely project status reporting • Address project issues with functional areas and management • Escalation of significant issues to customers and executive management • Manage project scope and deliverable requirements • Document changes to project scope and schedule • Facilitate and document project closeout
Checkoff A. In conformity with Section 2 of the Act, 39 U.S.C. 1205, without cost to the Union, the Employer shall deduct and remit to the Union the regular and periodic Union dues from the pay of employees who are members of the Union, provided that the Employer has received a written assignment which shall be irrevo- cable for a period of not more than one year, from each employee on whose account such deductions are to be made. The Employer agrees to remit to the Union all deductions to which it is entitled fourteen (14) days after the end of the pay period for which such deductions are made. Deductions shall be in such amounts as are designated to the Employer in writing by the Union.
B. The authorization of such deductions shall be in the fol- lowing form: I hereby assign to the National Association of Letter Carriers, AFL- CIO, from any salary or wages earned or to be earned by me as your employee (in my present or any future employment by you) such regular and peri- odic membership dues as the Union may certify as due and owing from me, as may be established from time to time by said Union. I authorize and direct you to deduct such amounts from my pay and to remit same to said Union at such times and in such manner as may be agreed upon between you and the Union at any time while this authori- zation is in effect, which includes a $8.00 yearly subscrip- tion to the Postal Record as part of the membership dues. Notice: Contributions or gifts to the National Association of Letter Carriers, AFL-CIO are not tax deductible as charitable contributions for Federal income tax purposes. However, they may be tax deductible under other provi- sions of the Internal Revenue Code. This assignment, authorization and direction shall be irrevocable for a period of one (1) year from the date of delivery hereof to you, and I agree and direct that this assignment, authorization and direction shall be automatically renewed, and shall be irrevocable for suc- cessive periods of one (1) year, unless written notice is given by me to you and the Union not more than twenty
Contract Management To ensure full performance of the Contract and compliance with applicable law, the System Agency may take actions including:
a. Suspending all or part of the Contract;
b. Requiring the Grantee to take specific corrective actions in order to remain in compliance with term of the Contract;
c. Recouping payments made to the Grantee found to be in error;
d. Suspending, limiting, or placing conditions on the continued performance of the Project;
e. Imposing any other remedies authorized under this Contract; and
f. Imposing any other remedies, sanctions or penalties permitted by federal or state statute, law, regulation, or rule.
Management Grievance The Employer may initiate a grievance at Step 3 of the grievance procedure by the Employer or designate presenting the grievance to the President of the Union or designate. Time limits and process are identical to a union grievance.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Staff Development Leave (a) An employee will be granted leave without loss of pay, at their basic rate of pay, to take courses (including related examinations) or attend conferences, conventions, seminars, workshops, symposiums or similar out-of-service programs, at the request of the Employer. The amount of pay received by an employee will not exceed the full-time daily hours of work as outlined in Clause 14.2 (Hours of Work). When such leave is granted, the Employer will bear the full cost, including tuition fees, entrance or registration fees, laboratory fees, and course-related books. The Employer will also reimburse the employee for approved travelling, subsistence, and other legitimate, applicable expenses.
(b) An employee may be granted leave without pay, with pay, or leave with partial pay, to take work related courses in which the employee wishes to enrol to acquire the skills necessary to enhance opportunities.
(c) Approval of requests will be given reasonable consideration and leaves pursuant to this article will be administered in a reasonable manner.
(d) Should the employee noted above terminate their employment for any reason during the six month period following completion of the above-noted leave, the employee will reimburse the Employer for all expenses incurred by the Employer (i.e. tuition fees, entrance or registration fees, laboratory fees, and course-required books) on a proportionate basis.
SITE MANAGEMENT We reserve the right, but not the obligation, to: (1) monitor the Site for violations of these Terms of Use; (2) take appropriate legal action against anyone who, in our sole discretion, violates the law or these Terms of Use, including without limitation, reporting such user to law enforcement authorities; (3) in our sole discretion and without limitation, refuse, restrict access to, limit the availability of, or disable (to the extent technologically feasible) any of your Contributions or any portion thereof; (4) in our sole discretion and without limitation, notice, or liability, to remove from the Site or otherwise disable all files and content that are excessive in size or are in any way burdensome to our systems; and (5) otherwise manage the Site in a manner designed to protect our rights and property and to facilitate the proper functioning of the Site.
Staff Development The County and the Association agree that the County retains full authority to determine training needs, resources that can be made available, and the method of payment for training authorized by the County. Nothing in this subsection shall preclude the right of an employee to request specific training.
General Management In the discharge of its general duty to manage the successful performance of the Services, Vendor shall:
3.2.1.1. within thirty (30) calendar days of the Effective Date, identify to Citizens the primary and secondary management contacts responsible for the oversight and management of Services for Citizens;
3.2.1.2. ensure Vendor Staff tasked with management and oversight of the Services are available promptly to perform Services during Business Hours;
3.2.1.3. ensure each assigned Adjuster submits a time record directly to Vendor’s manager or point of contact. At any time during this Agreement, Citizens may require copies of time records from Vendor;
3.2.1.4. ensure that no Vendor Staff carries a weapon on their person while performing Services;
3.2.1.5. ensure that no Vendor Staff uses impairing drugs, chemicals, or alcohol while performing Services;
3.2.1.6. ensure that Vendor Staff avoid using their duties and obligations under this Agreement to engage in any conduct that could create either an actual or perceived conflict of interest, such as due to an ongoing business relationship with an entity other than Citizens that would enable Vendor Staff to receive an improper benefit or unfair competitive advantage;
3.2.1.7. ensure that the Services comply with the Best Claims Practices & Estimating Guidelines as applicable to each Service Category and any other policies or processes set forth by Citizens, including but not limited to:
a. monitoring applicable file production on a weekly basis to determine compliance with Citizens’ production requirements; and,
b. providing detailed reports to Citizens related to Vendor performance upon request.
