Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
Welding Welding and use of cutting torches or cutoff saws will be permitted only in areas that have been cleared or are free of all material capable of carrying fire. Flammable debris and vegetation must be removed from within a minimum 10-foot radius of all welding and cutting operations. A shovel and a 5-gallon standard backpack water container filled and with handpump attached shall be immediately available for use in the event of a fire start. C8.64 – DEBARMENT AND SUSPENSION CERTIFICATION (3/18). Pursuant to 2 CFR 180 and 2 CFR 417, Purchaser shall certify and obtain certifications from its Subcontractors regarding debarment, suspension, ineligibility, and voluntary exclusion, including additional Subcontractors obtained after award of this contract. “Subcontractors” are participants in lower tier covered transactions. Purchaser may rely upon a certification of a prospective Subcontractor that it is not proposed for debarment under 48 CFR 9.4, debarred, suspended, ineligible, or voluntarily excluded from participating in covered transactions or timber sales, unless Purchaser knows that the certification is erroneous. Purchaser shall keep the certifications of its Subcontractors on file until timber sale Termination Date and any extensions thereof, and will provide a copy at the written request of Contracting Officer. Nothing contained in the foregoing shall be construed to require establishment of a system of records in order to render in good faith the certification required by this Subsection. The knowledge and information of Purchaser is not required to exceed that which is normally possessed by a prudent person in the ordinary course of business dealings. If Purchaser knowingly enters into a timber sale transaction with a person who is proposed for debarment under 48 CFR 9.4, suspended, debarred, ineligible, or voluntarily excluded from participation in covered transactions or timber sales, in addition to other remedies available to the Government, Forest Service may pursue available remedies, including suspension and/or debarment. Contracting Officer shall provide a copy of Forms AD-1047 Certification Regarding Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters – Primary Covered Transactions and AD-1048 Certification Regarding Debarment, Suspension, Ineligibility and Voluntary Exclusion – Lower Tier Covered Transactions to the Purchaser. Purchaser shall complete form AD-1047 and provide to the Contracting Officer upon request. Purchaser shall require each subcontractor to complete form AD-1048 and provide to the Contracting Officer upon request.
Scratches appliance malfunctions and any resultant leak there from; (R) any stain, soiling or damage resulting from everyday use or which has built up over time, e.g. hair, body or suntan oils and/or lotions; (S) signs of soiling include darkened areas where the body comes into contact with the furniture (these darkened areas are signs of soil build-up, which is not covered); (T) general maintenance and overall cleaning of the furniture is the consumer’s responsibility; (U) damage due to harsh or corrosive chemicals; (V) acids, including without limitation, dyes and inks (except ballpoint), plant food and fertilizer and bleach, gum; (W) any non-operating part or decorative parts such as hinges, knobs, handles, or shelves; (X) coverage under another insurance program; (Y) delivery and/or redelivery and/or loss or damage to the Covered Product while in the course of transit; (Z) design deficiency; (AA) fabrics with “X” cleaning codes and non-colorfast fabrics and leathers; (AB) odors; (AC) variation of the color, or graining of wood or wood products, marble or leather; (AD) split leathers used in seat cushions, back cushions or top or inside arm areas; (AE) natural markings on leather, such as, healed scars, insect bites, brand marks or wrinkles, or suede, and leathers with embossed patterns other than those stimulating natural cowhide; (AF) non- bovine leathers, and other buffed leathers; (AG) stains, color loss or damage resulting from cleaning methods or products (detergents, abrasives or other harsh cleaning agents) other than those recommended by the furniture manufacturer; (AH) stone or sand abrasion; (AI) loss or damage resulting from: pre-existing conditions known to You; (AJ) wear related issues, such as but not limited to, fading, wear, seam separation, stress tears, loss of foam resiliency, pilling or fraying of any fabric on all types of furniture; (AK) color loss or cracking and peeling on any leather or vinyl; (AL) splits or bi-cast leather; (AM) furniture that is used for commercial, institutional, outdoor or rental purposes; (AN) Customer’s Own Material furniture; (AO) wicker, rattan, and teakwood furniture; (AP) massage chairs; (AQ) stains or damage to suede, split-grain leather hide or exotic leathers; (AR) manufacturer quality issues such as stress tears, fabric flaws, fading, color loss or change, loss of foam or resiliency, cracking and peeling of leather or vinyl, natural leather markings, and defects in design and workmanship; (AS) Stains or damage that occur during assembly, delivery, installation, before furniture is delivered to your residence, while the furniture is located outside of your residence, while the furniture is in storage or being moved to or from storage or between residences; (AT) Wear & Tear caused by repeated use such as scuffing, soiling, hair/body oil, perspiration, surface abrasions, pilling or fraying of fabric, loose joints; (AU) Stains or damage covered under any manufacturer warranty, recall, homeowner, renter or other insurance policy; (AV) Stains or damage caused by structural problems, appliance malfunctions, Acts of God or natural disasters, theft, vandalism or illegal activity (AW) Stains or damage caused by independent contractors
Load Shedding The systematic reduction of system demand by temporarily decreasing Load in response to a transmission system or area Capacity shortage, system instability, or voltage control considerations under the ISO OATT. Local Furnishing Bonds. Tax-exempt bonds issued by a Transmission Owner under an agreement between the Transmission Owner and the New York State Energy Research and Development Authority (“NYSERDA”), or its successor, or by a Transmission Owner itself, and pursuant to Section 142(f) of the Internal Revenue Code, 26 U.S.C. § 142(f). Locality. A single LBMP Load Zone or set of adjacent LBMP Load Zones within one Transmission District within which a minimum level of Installed Capacity must be maintained. Local Reliability Rule. A Reliability Rule established by a Transmission Owner, and adopted by the NYSRC to meet specific reliability concerns in limited areas of the NYCA, including without limitation, special conditions and requirements applicable to nuclear plants and special requirements applicable to the New York City metropolitan area. Locational Based Marginal Pricing (“LBMP”). A pricing methodology under which the price of Energy at each location in the NYS Transmission System is equivalent to the cost to supply the next increment of Load at that location (i.e., the short-run marginal cost). The short-run marginal cost takes generation Bid Prices and the physical aspects of the NYS Transmission System into account. The short-run marginal cost also considers the impact of Out-of-Merit Generation (as measured by its Bid Price) resulting from the Congestion and Marginal Losses occurring on the NYS Transmission System which are associated with supplying an increment of Load. The term LBMP also means the price of Energy bought or sold in the LBMP Markets at a specific location.
Safety Glasses Section 1. The City shall supply prescription safety glasses with plastic lenses to employees who are required to wear safety glasses and who are members of the classifications contained in Appendix C to this contract. Safety glasses which are authorized must be industrial grade safety glasses which meet or exceed the requirements of ANSI Specification Z87.
1. All employees who are required to wear safety glasses shall also be required to wear side xxxxxxx, either permanent or snap-on, whenever an eye hazard exists. Solid tinted glasses will not be approved unless required by prescription. Photogray, progressive, scratch coating and/or anti-glare lenses may be considered for those employees who primarily work outdoors or as prescribed. In the event that additional classes are identified as needing either prescription safety glasses or protective eyewear, such classes may be added to the classification list in Appendix C upon approval of PAGE and the City.
Section 2. The City agrees to pay the full cost of required prescription safety glasses, with frames not to exceed $75.00. This excludes the cost of the eye examination which will be the responsibility of the employee. The effected employees will be allowed one (1) replacement of safety glasses every two (2) years. In the event the safety glasses become lost, unserviceable, or broken on the job, the employee must present a written request for replacement to the Department Head and Human Resources Director. If the employee breaks his safety glasses while on the job, the Department shall replace the glasses at no cost to the employee. The replacement of lost glasses or glasses that are broken off the job will be at the discretion of the Department Head and Human Resources Director. If an employee has been provided safety glasses by the City, the employee shall be permitted to retain possession of the glasses after separation from the City without reimbursing the City for any costs associated with the glasses.
Section 3. An employee who is required to wear prescription safety glasses must present a written request to his department head or designated representative.
Section 4. The employee must obtain a current prescription and the employee is authorized the use of sick leave not to exceed two (2) hours to accomplish this examination. The employee will obtain a purchase order from the Department Head prior to ordering the safety glasses. The employee will present the purchase order to the appropriate vendor when ordering. The vendor will contact the appropriate Department Head when the glasses are ready for delivery. The Department Head will then notify the employee who will present himself at the vendor for fitting and pickup.
Section 5. In the event a probationary employee has been issued safety glasses and terminates his employment with the City for any reason during the probationary period, he shall be required to reimburse the City for any expenses incurred in the purchase of safety glasses.
Rubric The rubrics are a scoring tool used for the Educator’s self-assessment, the formative assessment, the formative evaluation and the summative evaluation. The districts may use either the rubrics provided by ESE or comparably rigorous and comprehensive rubrics developed or adopted by the district and reviewed by ESE.
Insulation In exterior walls? Yes No Unknown In ceiling/attic? Yes No Unknown In any other areas? Yes No Where? Comments:
As-Builts Seller shall provide final as-built drawings of the Seller-Owned Interconnection Facilities within 30 Days of the successful completion of the Acceptance Test.
Transit Traffic 7.2.2.3.1 CenturyLink will accept traffic originated by CLEC’s network and/or its end user(s) for termination to other Telecommunications Carrier’s network and/or its end users that is connected to CenturyLink's Switch. CenturyLink will also terminate traffic from these other Telecommunications Carriers’ network and/or its end users to CLEC’s network and/or its end users. For purposes of the Agreement, transit traffic does not include traffic carried by Interexchange Carriers. That traffic is defined as Jointly Provided Switched Access.
7.2.2.3.2 The Parties involved in transporting transit traffic will deliver calls to each involved network with CCS/SS7 protocol and the appropriate ISUP/TCAP messages to facilitate full Interoperability and Billing functions.
7.2.2.3.3 The originating company is responsible for payment of appropriate rates to the transit company and to the terminating company. The Parties agree to enter into traffic exchange agreements with third party Telecommunications Carriers prior to delivering traffic to be transited to third party Telecommunications Carriers. In the event one Party originates traffic that transits the second Party’s network to reach a third party Telecommunications Carrier with whom the originating Party does not have a traffic exchange agreement, then the originating Party will indemnify, defend and hold harmless the second Party against any and all charges levied by such third party Telecommunications Carrier, including any termination charges related to such traffic and any attorneys fees and expenses. In the case of IntraLATA LEC Toll traffic where CenturyLink is the designated IntraLATA Toll provider for existing LECs, CenturyLink will be responsible for payment of appropriate usage rates.
7.2.2.3.4 When CenturyLink receives an unqueried call from CLEC to a telephone number that has been ported to another local services provider, the transit rate will apply in addition to any query rates.
7.2.2.3.5 In the case of a transit call that terminates in the Local Calling Area but in a different state than the call originated, and the CLEC does not have an agreement with CenturyLink in the state where the transit call terminated, CLEC must execute an agreement for that state if it is a state served by CenturyLink. In the absence of a second agreement, the transit rate in Exhibit A of this Agreement will be billed to the CLEC.
