Ayat. (a) dalam Klausul 11.1 dari Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut
Ayat. (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI, MENYATAKAN:
Ayat. 8) Klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra merupakan dasar penagihan pajakyang akan dilakukan tindakan penagihan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan penagihan pajak yang berlaku di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Nilai klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra kedudukannya dipersamakan dengan utang pajak. Oleh karena itu, atas nilai klaim pajak tersebut dilakukan tindakan penagihan pajak oleh Direktur Jenderal pajak melalui kegiatan menegur atau memperingatkan, menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, mengusulkan pencegahan, dan melaksanakan penyanderaan sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan. Tindakan penagihan pajak dilakukan secara setara dengan tindakan yang dilakukan oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra. Misalnya, tindakan penagihan pajak akan dilakukan sampai dengan memberitahukan Surat Paksa dalam hal negara mitra atau yurisdiksi mitra melakukan bantuan tindakan penagihan pajak sampai dengan memberitahukan Surat Paksa atau tindakan yang dapat dipersamakan dengan itu. Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap penanggung pajak yang identitasnya tercantum dalam klaim pajak.
Ayat. 8) Kode Etik Notaris INI menegaskan bahwa bila notaris melakukan pelanggaran kode etik maka akan ditindak lanjuti oleh penegak Kode Etik Notaris INI yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan terhadap notaris dalam Kode Etik Notaris INI, diatur dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris INI yang memuat lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap notaris yaitu Dewan Kehormatan. Namun, ketentuan pasal selanjutnya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kewenangan dan kewajibannya dari Dewan Kehormatan. Praktik yang terjadi di lapangan, Dewan Kehormatan hanya menerima laporan saja dari masyarakat. Apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris maka Dewan Kehormatan akan menindak dan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran berupa:
Ayat. (a) dalam Klausul 11.1 dari Perjanjian tersebut dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut
(a) setiap perusahaan yang dianggap sebagai sebuah korporasi yang terkait dengan yang manapun dari Grup Bank UOB berdasarkan Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terhadap setiap anggota Grup Bank UOB;