Kepailitan. Dalam hal salah satu Pihak dalam Layanan Urun Dana ini oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang- hutang (surseance van betaling).
Kepailitan. Nasabah
(i) bubar, menjadi pailit atau tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau gagal atau mengakui secara tertulis kegagalannya secara umum untuk membayar hutang-hutangnya ketika jatuh tempo;
(ii) membuat pengalihan, pengaturan atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditornya;
(iii) memulai atau telah dimulai terhadapnya suatu proses hukum terkait dengan tidak mampu membayar atau kepailitan atau setiap upaya pemulihan lainnya berdasarkan hukum kepailitan atau ketentuan hukum sejenis yang berakibat terhadap hak kreditor, atau suatu permohonan telah dimasukkan untuk pembubaran atau likuidasi;
(iv) suatu keputusan telah diambil untuk pembubaran, pengurusan atau likuidasi;
(v) meminta atau menjadi subyek penunjukan administrator, likuidator sementara, conservator, receiver, trustee, wali amanat atau pejabat sejenis untuk itu atau untuk seluruh atau suatu bagian yang substansial atas kekayaan Nasabah;
(vi) terdapat suatu pihak sebagai penerima jaminan atas seluruh atau suatu bagian yang substansial atas kekayaannya atau terdapat tekanan, pelaksanaan putusan, penyitaan, atau suatu proses hukum yang dikenakan, diajukan terhadap seluruh atau sebagian besar kekayaannya;
(vii) merupakan subyek dari suatu peristiwa dimana, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi manapun,
(viii) melakukan suatu tindakan yang melanjutkan atau mengindikasikan persetujuannya atas tindakan atau kejadian yang disebutkan di atas;
Kepailitan. Bilamana Nasabah dan atau salah satu Penjamin oleh instansi yang berwenang dalam proses atau telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betaling).
Kepailitan. (1) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direksi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dinyatakan pailit.
(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
(1) Dalam hal aset PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.
Kepailitan