Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian. Keabsahan suatu perjanjian (syarat sahnya perjanjian) diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang). Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan ke dalam:
a. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan
b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).37 Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (voidable). Hal ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat mengikat sepanjang tidak dibatalkan oleh salah satu pihak. Unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Apabila salah satu dari syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum (void/void ab initio). Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perjanjian yang terjadi antara para pihak dianggap tidak pernah terjadi di hadapan hukum sehingga para pihak tidak dapat saling menuntut kepada pihak lainnya untuk dipenuhinya kewajiban yang timbul akibat perjanjian. Sebagaimana pendapat Subekti tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal yang tertentu dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan tersebut dapat seketika dilihat oleh hakim.38 Keabsahan atau syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan 4 (empat) syarat dan dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri
Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian. Pasal 1320 KUHPeradata menentukan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:6 Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab (causa) yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (nieteg atau null and ab initio) dan dapat dibatalkannya (vernietigbaar = voidable) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.
Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian. Perjanjian dianggap sah jika memenuhi persyaratan sebuah perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata, diantaranya:
a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya Hukum perjanjian mengharuskan para pihak untuk setuju untuk mengikat diri mereka sendiri atau orang lain melalui asas konsensual. Pasal 1320 KUHP mendefinisikan konsensualisme sebagai “kemauan dari para pihak untuk saling mengikatkan diri”. Kesepakatan di sini ialah pertemuan penawaran serta permintaan.13 Sepakat berarti bahwa dua subjek hukum yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian harus menyepakati syarat-syarat pokok perjanjian itu. Kedua belah pihak pasti menginginkan hal yang sama yakni
Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian. Keabsahan suatu perjanjian (syarat sahnya perjanjian) diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;
Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian. Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: Untuk syarat sahnya perjanjian, diperlukanempat (4) syarat:
a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan artinya persetujuan kehendak pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.
b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.
c) Suatu pokok persoalan tertentu Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.
d) Suatu sebab yang tidak terlarang (Causa yang Halal).