Definisi Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi. DKI Jakarta telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya melindungi, memelihara dan melestarikan Budaya Betawi. Hal ini sejalan dengan Konstitusi UUD 1945 Pasal 32 dimana Negara/Pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan sesuai dengan nilai budaya, dan memelihara Bahasa daerah sebagai suatu kekayaan. Berbagai produk hukum daerah yang telah ditetapkan antara lain Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi. Berbagai kebijakan dan upaya untuk melindungi, memelihara dan melestarikan Budaya Betawi tersebut merupakan bentuk komitmen melaksanakan mandat undang-undang kebudayaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertugas untuk menjamin kebebasan berekspresi, menjamin pelindungan atas ekspresi budaya, melaksanakan pemajuan kebudayaan, memelihara kebinekaan, mengelola informasi bidang kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan, menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan, membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, serta menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam bidang kebudayaan, Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi masyarakat, pembinaan kesenian, pembinaan sejarah lokal, pembinaan lembaga adat. Selain itu, Daerah provinsi juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi, dan pengelolaan museum provinsi. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sebagai langkah melaksanakan mandat peraturan perundang-undangan dan memajukan kebudayaan Betawi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Berbagai materi muatan yang diatur antara lain tujuan dan prinsip pelestarian kebudayaan Betawi, tugas dan wewenang Pemeri...

Pemerintah Provinsi. DKI Jakarta mempunyai kewajiban untuk melakukan inventarisasi dan pendaftaran cagar budaya (kebudayaan Betawi) yang berada di wilayahnya berdasarkan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi: Kemudian hasil dari pendaftaran tersebut wajib dilengkapi dengan informasi/keterangan (deskripsi) dan dokumentasi atas benda cagar budaya tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (5) yang berbunyi:

Pemerintah Provinsi. DKI Jakarta juga dituntut untuk aktif mempublikasikan dan menyebarkan informasi tentang cagar budaya dengan memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 yang berbunyi:

Examples of Pemerintah Provinsi in a sentence

• Disamping itu juga, visi BPTP Sumut tidak terlepas dari visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dimana BPTP Sumut berada, karena BPTP Sumut menjadi ujung tombak Balitbangtan dalam menumbuhkan inovasi serta mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi di daerah.

• Xxxxxx Xxxxx, delegasi BPK dan XXX Xxxxxxxx, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

• Menurut perkiraan ada sekitar 14.000 guru Kegamaan dikabupaten Temanggung, dari 14.000 tersebut saat ini sudah 10.000 sudah diampu oleh Pemerintah Provinsi tinggal yang 4.000 yang akan diampu oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

• Untuk mewujudkan layanan kenaikan pangkat PNS dan Layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang cepat, mudah, murah dan tepat waktu.

• Di samping itu, untuk pencapaian visi tersebut maka Balitbangtan BPTP Papua mengintegrasikan dan mensinkronkan dengan pencapaian visi Pemerintah Provinsi Papua.

• Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023.

• Kegiatan layanan kepegawaian pada sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN tidak hanya memiliki indikator kenaikan pangkat PNS saja, namun terdiri dari beberapa indikator lainnya, antara lain Karis/Karsu, Karpeg, Cuti, SPTKG, dan Sumpah Janji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

• Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pamularsih Nomor 28, berdasarkan surat kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.13/024/2023 Tanggal 22 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

• Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak Bersama Gojek “Penak Gojekan”, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT.

• Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka implementasi pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mulai dari aspek persiapan sampai dengan distribusi produk layanan cukup dinamis.

More Definitions of Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi adalah PemerintahProvinsi Jawa Tengah;

Pemerintah Provinsi. Sumatera Utara dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan Covid-19 juga telah melakukan re-focusing anggaran Tahun 2020 yang juga ditujukan untuk belanja Kesehatan, social safety net dan pemulihan ekonomi, yaitu:

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Pemerintah Provinsi. Sulawesi Selatan melakukan mekanisme Kerjasama pembangunan dengan program Bantuan Keuangan Daerah antar level pemerintahan ini, dengan maksud mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten/Kota. Alasan utama Bantuan keuangan Daerah untuk dapat mengakses, mendukung secara finansial pembangunan yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena adanya pembagian kewenangan dan urusan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya. Selain melalui Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi turut serta dalam pembangunan wilayah Kabupaten Kota melalui kebijakan program prioritas dan dan kebijakan teknis lainnya melalui OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui bahwa peran Pemerintah Provinsi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir sangat besar dalam pembangunan diwilayahnya. Hal ini juga menimbulkan sedikit demi sedikit rasa ketergantungan Pemerintah Kabupaten/ Kota tehadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga Kerjasama pembangunan dapat menggerus stigma bahwa Provinsi adalah unsur ketiga dalam pembangunan diera Otonomi Daerah. Dengan pemikiran, pernyataan dan pertanyaan dari kumpulan argumentasi penulis diatas, maka tertarik untuk lebih lanjut mengkaji isu atau masalah ini dengan judul: