LABOUR MANAGEMENT RELATIONS 9:01 No employee or group of employees shall undertake to represent the Union at meetings with the Employer without the proper authorization of the Union. The Employer shall not meet with any employee or group of employees undertaking to represent the Union without the proper authorization of the Union. In representing an employee or group of employees, a representative of the Union shall be the spokesperson. In order that this may be carried out, the Union shall supply the Employer with the names of its Officers and representatives. Likewise the Employer shall supply the Union with a list of its Designated Authorities and Chairs where the Chair is not the Designated Authority. Neither the Union nor the Employer shall be required to recognize such representatives until written notification has been received.
9:02 The Union and the Employer acknowledge the mutual benefit of joint consultation and agree, therefore, that there shall be a joint labour/management committee consisting of three (3) representatives from and selected by each party. There shall be one (1) regularly scheduled Labour/Management Committee meeting in each four (4) month term or semester (January to April, May to August, September to December). In addition, meetings shall be arranged at the request of either party through the Labour Relations Department, by submitting in writing the topics to be discussed. Such meetings shall take place, at a mutually-agreeable time, within ten (10) working days of the receipt of the request for the meeting. Meetings shall not be used to discuss matters which are the subject of a grievance nor to discuss any matters which are, at the time, the subject of collective bargaining. The committee shall function in an advisory capacity only, making recommendations to the Union and/or the Employer with respect to its discussions and conclusions, and shall not have the power to add to or modify the terms of this agreement. A representative of each party shall be designated Co-Chairperson, and the two persons so designated shall alternate in presiding over meetings.
Labor Management Relations The Employer and the Union recognize that the character and quality of the Union/Management relationship in each Agency has an impact upon productivity and quality services. Accordingly, the parties agree to support joint Labor/Management training in skills and concepts which may contribute to increased Union/Management understanding and cooperative relationships.
Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
Orthodontics We Cover orthodontics used to help restore oral structures to health and function and to treat serious medical conditions such as: cleft palate and cleft lip; maxillary/mandibular micrognathia (underdeveloped upper or lower jaw); extreme mandibular prognathism; severe asymmetry (craniofacial anomalies); ankylosis of the temporomandibular joint; and other significant skeletal dysplasias.
Union Management Relations Any changes deemed necessary in this Agreement may be made by mutual agreement of the parties at any time during the life of this Agreement.
Prosthodontics We Cover prosthodontic services as follows:
Media Relations 7.1 Elected officers or appointed committee chairpersons of the Union shall be allowed to speak or comment to the media while on duty provided they change into civilian clothes and provided further, that they do not purport to represent the views of the Department. The Chief's office shall be informed in advance, whenever possible, of such contact with the media. No member shall leave their duty or work station without specific prior approval of the Chief of the Department or authorized management official. Approval shall include consideration of the operating needs and work schedules of the Department or division to which the member is assigned.
Customer Relations A. Actively promote DCP Holding Company in all Marketing, Sales, Public Relations, and Community activity.
B. Strategize that the DCP Holding Company product is placed effectively before the public with emphasis on “Agent/Broker”
C. Continually monitor the success, quality and effectiveness of DCP Holding Company marketing
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
School Closure The following shall apply in the event of an NPS school closure due to an emergency consistent with guidelines followed by LEAs under Education Code Section 41422 and 46392: In the event of a NPS School Closure for the reasons set forth in Education Code section 41422, if the LEA is able to obtain alternative placement for the student, CONTRACTOR shall not receive payment for days the student is not in attendance due to CONTRACTOR’S school closure. If the LEA is unable to obtain an alternative placement, CONTRACTOR shall receive payment consistent with the student’s approved ISA, contingent upon the provision of agreed upon services consistent with the Emergency Circumstances documented in the pupil’s IEP in accordance with Education Code section 56345(a)(9). When the emergency school closure is lifted, CONTRACTOR shall notify the LEAs it serves of any lost instructional minutes. CONTRACTOR and XXXx shall work collaboratively to determine the need for make-up days or service changes, and shall work together to amend IEP and ISA paperwork as appropriate.
