Welding Welding and use of cutting torches or cutoff saws will be permitted only in areas that have been cleared or are free of all material capable of carrying fire. Flammable debris and vegetation must be removed from within a minimum 10-foot radius of all welding and cutting operations. A shovel and a 5-gallon standard backpack water container filled and with handpump attached shall be immediately available for use in the event of a fire start. C8.64 – DEBARMENT AND SUSPENSION CERTIFICATION (3/18). Pursuant to 2 CFR 180 and 2 CFR 417, Purchaser shall certify and obtain certifications from its Subcontractors regarding debarment, suspension, ineligibility, and voluntary exclusion, including additional Subcontractors obtained after award of this contract. “Subcontractors” are participants in lower tier covered transactions. Purchaser may rely upon a certification of a prospective Subcontractor that it is not proposed for debarment under 48 CFR 9.4, debarred, suspended, ineligible, or voluntarily excluded from participating in covered transactions or timber sales, unless Purchaser knows that the certification is erroneous. Purchaser shall keep the certifications of its Subcontractors on file until timber sale Termination Date and any extensions thereof, and will provide a copy at the written request of Contracting Officer. Nothing contained in the foregoing shall be construed to require establishment of a system of records in order to render in good faith the certification required by this Subsection. The knowledge and information of Purchaser is not required to exceed that which is normally possessed by a prudent person in the ordinary course of business dealings. If Purchaser knowingly enters into a timber sale transaction with a person who is proposed for debarment under 48 CFR 9.4, suspended, debarred, ineligible, or voluntarily excluded from participation in covered transactions or timber sales, in addition to other remedies available to the Government, Forest Service may pursue available remedies, including suspension and/or debarment. Contracting Officer shall provide a copy of Forms AD-1047 Certification Regarding Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters – Primary Covered Transactions and AD-1048 Certification Regarding Debarment, Suspension, Ineligibility and Voluntary Exclusion – Lower Tier Covered Transactions to the Purchaser. Purchaser shall complete form AD-1047 and provide to the Contracting Officer upon request. Purchaser shall require each subcontractor to complete form AD-1048 and provide to the Contracting Officer upon request.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Transportation Management Tenant shall fully comply with all present or future programs intended to manage parking, transportation or traffic in and around the Building, and in connection therewith, Tenant shall take responsible action for the transportation planning and management of all employees located at the Premises by working directly with Landlord, any governmental transportation management organization or any other transportation-related committees or entities.
Wastewater investments in the construction, material enhancement, or renewal of infrastructure that supports wastewater and storm water collection, treatment, and management systems. Note: Investments in health infrastructure (e.g., hospitals, long-term care facilities, convalescent centres, and senior centres) are not eligible. Eligible Expenditures will be limited to the following:
1. Infrastructure investments – expenditures associated with acquiring, planning, designing, constructing, or renovating a tangible capital asset and any related debt financing charges specifically identified with that asset.
2. Capacity-building costs – for projects eligible under the capacity-building category only, expenditures associated with the development and implementation of: • Capital investment plans, integrated community sustainability plans, integrated regional plans, housing needs assessments, or asset management plans; • Studies, strategies, systems, software, third-party assessments, plans, or training related to asset management; • Studies, strategies, systems, or plans related to housing or land use; • Studies, strategies, or plans related to the long-term management of infrastructure; and • Other initiatives that strengthen the Recipient’s ability to improve local and regional planning.
3. Joint communications and signage costs – expenditures directly associated with joint federal communication activities and with federal project signage.
Loading RPMG shall schedule the loading and shipping of all outbound corn oil purchased hereunder, but all labor and equipment necessary to load trucks and rail cars and other associated costs shall be supplied and borne by Producer without charge to RPMG. Producer shall handle the corn oil in a good and workmanlike manner in accordance with RPMG’s written requirements and normal industry practice. Producer shall maintain the truck and rail loading facilities in safe operating condition in accordance with normal industry standards and shall visually inspect all trucks and rail cars to assure (i) cleanliness so as to avoid contamination, and (ii) that such trucks and railcars are in a condition suitable for transporting the corn oil. RPMG and RPMG’s agents shall have adequate access to the Ethanol Facility to load Producer’s corn oil on an industry standard basis that allows RPMG to economically market Producer’s corn oil. RPMG’s employees shall follow all reasonable safety rules and procedures promulgated by Producer and provided to RPMG reasonably in advance and in writing. Producer shall supply product description tags, certificates of analysis, bills of lading and/or material safety data sheets that are applicable to all shipments. In the event that Producer fails to provide the labor, equipment and facilities necessary to meet RPMG’s loading schedule, Producer shall be responsible for all costs and expenses, including without limitation actual demurrage and wait time, incurred by RPMG resulting from or arising in connection with Producer’s failure to do so.
Drainage Systems (1) Clear culvert inlets, outlets, and sediment catching basins.
(2) Maintain waterbars, drainage dips, and other water diversion measures.
(3) During active use, patrol and maintain functional drainage.
(4) Repair damaged culvert ends.
Transport The Parents consent to the Pupil travelling by any form of public transport and / or in a motor vehicle driven by a responsible adult who is duly licensed and insured to drive a vehicle of that type.
Contract Management To ensure full performance of the Contract and compliance with applicable law, the System Agency may take actions including:
a. Suspending all or part of the Contract;
b. Requiring the Grantee to take specific corrective actions in order to remain in compliance with term of the Contract;
c. Recouping payments made to the Grantee found to be in error;
d. Suspending, limiting, or placing conditions on the continued performance of the Project;
e. Imposing any other remedies authorized under this Contract; and
f. Imposing any other remedies, sanctions or penalties permitted by federal or state statute, law, regulation, or rule.
PROCUREMENT CARD The State has entered into an agreement for purchasing card services. The Purchasing Card enables Authorized Users to make authorized purchases directly from a Contractor without processing Purchase Orders or Purchase Authorizations. Purchasing Cards are issued to selected employees authorized to purchase for the Authorized User and having direct contact with Contractors. Cardholders can make purchases directly from any Contractor that accepts the Purchasing Card. The Contractor shall not process a transaction for payment through the credit card clearinghouse until the purchased Products have been shipped or services performed. Unless the cardholder requests correction or replacement of a defective or faulty Product in accordance with other Contract requirements, the Contractor shall immediately credit a cardholder’s account for Products returned as defective or faulty.
Fuel The Vehicle must be returned with the amount of fuel equal to that at the time of the commencement of the rental. If the Vehicle is returned with less fuel, the difference will be charged to You at a rate of $5.00 per litre (which includes a service component).
