Kebijakan Pemerintah. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional
Kebijakan Pemerintah. Perseroan bergerak di bidang pemberian kredit kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Memperhatikan hal tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap sektor industri manapun dapat berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan bergantung terhadap kelancaran pembayaran dari debiturnya dan perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari debitur yang bersangkutan. Pada saat yang bersamaan, kebijakan pemerintah di sektor moneter turut mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga. Dengan demikian, perubahan kebijakan pemerintah dapat menempatkan Perseroan pada posisi yang terekspos terhadap risiko-risiko lainnya, seperti risiko kredit dan risiko likuiditas.
Kebijakan Pemerintah. Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak, sebagai contoh kebijakan Pemerintah terkait ekspor batubara yang dikhawatirkan dapat menghambat ekspor yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak.
Kebijakan Pemerintah. Tidak terdapat Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.
Kebijakan Pemerintah. Pemerintah sedang mengevaluasi dua kebijakan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu program Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)
Kebijakan Pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait dengan perekonomian Indonesia, moneter, fiskal dan lainnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Contoh, apabila suku bunga meningkat secara signifikan, maka dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang dan mungkin akan membatasi kemampuan Perseroan dalam mencari alternatif pendanaan, jika hal ini berlangsung dalam jangka panjang tentunya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Terkait kebijakan fiskal yaitu aspek perpajakan,apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan perpajakan akan berpengaruh terhadap antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.
Kebijakan Pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi akan mempengaruhi permintaan produk Perseroan dimana hal ini akan berdampak pada pendapatan Perseroan.
b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan pungutan tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.
x. Xxbijakan peraturan mengenai telekomunikasi akan berdampak pada kepastian perizinan penyelenggaraan telekomunikasi Perseroan. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
b. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya gaji Perseroan.
Kebijakan Pemerintah. Perubahan terhadap kebijakan Pemerintah sehubungan dengan pengadaan peralatan-peralatan untuk proyek PLTS milik Pemerintah, termasuk peraturan apapun yang akan meningkatkan kewajiban dari Perseroan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan.
Kebijakan Pemerintah. Perkembangan industri otomotif umumnya sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan seperti perpajakan, insentif Low Cost Green Car (LCGC), bahan bakar minyak (BBM), bea masuk, serta percepatan program kendaraan bermotor listrik. Kebijakan-kebijakan dimaksud akan mempengaruhi dinamika permintaan atas kendaraan dalam industri otomotif.
Kebijakan Pemerintah. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR