Overmacht Klausul Contoh
Overmacht. Overmacht berasal dari bahsa Belanda atau Force Majeure dalam bahasa Perancis yang berarti suatu ke 22 adaan yang merajalela dan menyebabkan rang tidak dapat menjalankan tugasnya. Overmacht dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. Ahli hukum juga memeberikan pandangannya mengenai keadaan memaksa (Force Majeure/Overmacht) diantaranya adalah sebagai berikut:
x. X. Xxxxxxx Debitur menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi, atau dengan perkataan lain yaitu hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian dan untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (overmacht), selain kedaan itu “di
Overmacht. Overmacht terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian karena adanya kejadian di luar kendali mereka yang menghalangi atau mengganggu pelaksanaan perjanjian. Contoh-contoh overmacht termasuk bencana alam, perang, tindakan pemerintah, gangguan teknis yang serius, atau peristiwa lingkungan yang tidak biasa. Dalam situasi overmacht, pihak yang terkena dampak kejadian tersebut mungkin dapat mengklaim kekebalan atau penangguhan kewajiban mereka sesuai dengan klausul force majeure yang mungkin ada dalam perjanjian. Klausul force majeure biasanya mengatur konsekuensi hukum dan prosedur yang berlaku ketika terjadi kejadian yang dianggap sebagai
Overmacht. Pengertian : ? - Perjanjian masih ada, hanya tidak dapat dilakukan Peristiwa yang merupakan Overmacht :
1. UU dan tindakan pemerintah
Overmacht. Overmacht berasal dari bahasa Belanda atau Force Majeure dalam bahasa Perancis yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya. Overmacht dalam 89 Ibid. arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya.90 Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangannya mengenai keadaan memaksa (Force Majeure/Overmacht) diantaranya adalah sebagai berikut:
x. X. Xxxxxxx Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi, atau dengan perkataan lain yaitu hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian, dan untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (overmacht), selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.91 90 Xxxx Xxxxxx, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 425.
Overmacht. Dalam hukum kontrak (hukum perjanjian) terdapat tanggung jawab para pihak yang harus dipenuhi. Apabila tanggung jawab atau kewajiban tersebut dapat tidak terpenuhi karena munculnya keadaan memaksa (overmacht / force majeure). Ketentuan dalam KUHPerdata terkait overmacht terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah overmacht dalam hubungan dengan pergantian biaya ganti rugi dan bunga saja. Overmacht dalam hukum perdata diatur dalam buku III B.W dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata sebagai berikut :
Overmacht