Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Klausul Contoh

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Subbab ini berisi uraian tentang program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dan atau stakeholder.
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Pada sosialisasi kegiatan One Agency One Innovation (Satu Instansi Satu Inovasi) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, ada satu kegiatan yang diusulkan dan dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan selanjutnya dijabarkan menjadi suatu kegiatan, yaitu kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik
Sample 1
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 2.5.1 Proses usulan Program/ Kegiatan usulan pemangku kepentingan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang memperoleh usulan pemangku kepentingan dari masyarakat Kota Serang yaitu usulan Pelatihan dan Keterampilan Tata Boga, Rias Pengantin, Web Developer, Perhotelan, Las, Otomotif, Satpam dan K3, Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Las Listrik (FCAW), Listrik Industri, Kegiatan Job Fair Kota Serang Tahun 2022,Pembinaan kelembagaan Penyalur Tenaga kerja hasil musrembang Kota Serang.
Sample 1
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2022 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.
Sample 1
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depokdan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indicator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kota Depokdalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:
Sample 1
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Pada sub bab ini dikemukakan beberapa program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar yang diperoleh melalui mekanisme MUSRENBANG.
Sample 1
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Program usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi asosiasi, Perguruan Tinggi yang ditunjuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat sampai saat ini belum ada.
Sample 1
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Program usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi asosiasi, Perguruan Tinggi yang ditunjuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat sampai saat ini belum ada. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Capaian Pagu Indikatif
Sample 1

Related to Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

  • Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal

  • Persyaratan Dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan 12.1.Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

  • Risiko Pembubaran dan Likuidasi Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih CIPTA DANA CASH menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif CIPTA XXXX XXXX, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi CIPTA XXXX XXXX.

  • PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah. Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.

  • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.