PETITUM. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga:
i. menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
PETITUM. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang frasa “perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang frasa “perxxxxxxx kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama” dihapuskan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setelah diuji akan berbunyi:
PETITUM. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pelapor menyampaikan kepada Dewan Xxxx Xxxxx Kontitusi Republik Indonesia agar berkenan melakukan Pemeriksaan Etik Terhadap Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah Mengadili Perkara nomor 43/PHP.BUP-XIX/2020 yang kemudian melalui Kepaniteraannya me- RALAT nomor perkara diluar persidangan dengan nomor 43/PHP.BUP- XIX/2021, dan Dewan Etik berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor, dan Mengusulkan Pembebastugasan terhadap Hakim Terlapor;
3. Memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menarik kembali, membatalkan dan/atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 43/PHP.BUP-XIX/2020 Tahun 2021 yang telah dibacakan dalam Sidang Pleno;
4. Memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 Tahun 2021 yang telah di RALAT di luar Sidang Pleno;
5. Menyatakan dan/atau Memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 43/PHP.BUP-XIX/2020 Tahun 2021;
6. Memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memperbaiki Putusan dengan memutuskan agar terdapat PSU di beberapa Kecamatan yang terjadi Pelanggaran;
7. Memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini;
8. Memberikan sanksi kepada Xxxxx yang melanggar Kode Etik; Apabila Dewan Xxxx Xxxxx Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono )
PETITUM. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau setidak- tidaknya frasa ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ dalam Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “selama 70 (tujuh puluh) tahun”, sehingga Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) selengkapnya berbunyi: “Perlindungan Hak Ekonomi bagi: Produser fonogram, berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi;”;
5. Menyatakan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) dihapus; atau setidak-tidaknya frasa ‘lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks’ dalam Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) dihapus, sehingga selengkapnya Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Re...
PETITUM. 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
2.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terhadap frasa “Departemen Keuangan” bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Agung”. Sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2.2. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terhadap frasa “Menteri setelah mendapat persetujuan” bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) selengkapnya berbunyi “Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung”.
2.3. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terhadap frasa “Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan” bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan norma Pasal 8 ayat (2) selengkapnya berbunyi “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung”.
2.4. Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terhadap frasa “Keputusan Menteri” bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dengan Peraturan Mahkamah Agung”, sehingga ketentuan norma Pasal 9 ayat (5) selengkapnya berbunyi “Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.”
2.5. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terhadap frasa “Menteri setelah mendapat persetujuan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan norma Pasal 13 ayat (1) selengkapnya berbunyi “Ketua, Wakil Ketua, dan Ha...
PETITUM a) Dalam Provisi
1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terahadap asset tergugat
b) Dalam Pokok Perkara
1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Oktober 2015 antara Penggugat Dan Tergugat;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Oktober 2015;
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan pinjaman modal talangan dan 5% keuntungan yang belum dibayarkan sampai bulan November 2017 yang besarnya mencapai Rp. 3.079.061.350 (Tiga milyar tujuh puluh sembilan juta enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terahadap asset tergugat berupa:
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara. Atau Apabila ketua Pengadilan Negeri Tangerang c.q. Xxxxxxx Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
c) Eksepsi PT Xxxx Xxxx Mandiri sebagai Tergugat