Xxxxxxxxxxx. 0. Xxxxx Kedua tidak diperbolehkan dan dilarang untuk memberikan, menyerahkan, menyebarkan Program Super5, serta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Program Super5 kepada pihak ketiga atau pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama
Xxxxxxxxxxx. Memberikan penilaian keseluruhan terhadap Draft Disertasi dengan mengisi Form #308.
Xxxxxxxxxxx. Xx.Xx., Kerusakan Alam Bisa Makin Parah, Xxxxxxxxxxxxxxxxx.Xxx, 2016, diakses pada 21 Oktober 2021, di tautan: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/00/xxxxxxxxx-xxxx-xxxx- makinparah. hutan yang tersebut terdapat ribuan kilometer sungai.12 Tidak hanya itu, Kalsel juga termasuk salah satu provinsi yang memiliki indeks gini rasio (ketimpangan) tertinggi di Pulau Kalimantan.13 Setidaknya, lebih dari 50 persen dari keseluruhan IUP yang dikeluarkan dan tercatat di Ditjen Minerba masuk kategori not clear and clean. Artinya, separuhnya merupakan IUP yang bermasalah. IUP yang bermasalah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah banyak melahirkan IUP-IUP “ilegal” dan melahirkan penguasa kecil di daerah. 14 Pemerintah pusat memperkirakan ada sekitar 8.000 tambang ilegal dan terbanyak ada di Kalimantan Timur. Sedangkan di Kalsel berdasarkan laporan yang diterima ada 50 titik aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di sejumlah wilayah diantaranya Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Hulu Sungai Selatan. Masih maraknya praktek tambang batu bara illegal di wilayah Kalsel diduga kuat karena ada pelindung (backing) penguasa dan aparat. Pada tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Dinas ESDM Kalsel dan Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menemukan dengan mata telanjang penambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.15Meski sudah menemukan kerugian yang nyata dari pertambangan tanpa izin (PETI) namun sampai hari ini belum ada penegakan hukum yang jelas atas kasus sidak tersebut. Salah satu contoh kasus dan wilayah yang dapat diangkat di dalam penelitian ini adalah kasus maraknya terjadi pertambangan tanpa izin di wilayah Tabalong. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah Tabalong ditemukan maraknya kegiatan pertambangan illegal yang beroprasi terakhir pada akhir November 2019.16 Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) merumuskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Xxxxxxxxxxx d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Dst… Pajak Penghasilan Pasal 21
Xxxxxxxxxxx. (0) Xxxxxxxxxx Xxxxx Sama ini, secara lebih operasional dapat ditindaklanjuti oleh Koorprodi pada PARA PIHAK.
Xxxxxxxxxxx. (1995). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Budaya
Xxxxxxxxxxx. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta. Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Jakarta : CitraAditya Bhakti.
Xxxxxxxxxxx. Apabila partisipan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kesepakatan, kode etik dan syarat dan ketentuan tersebut di atas, maka Penyelenggara berhak untuk mengeluarkan partisipan dari Acara.
Xxxxxxxxxxx. Pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga / tongkang / truk atau memuat barang dari dermaga / tongkang / truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan xxxxx xxxxx atau xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx. Ushul Fiqh. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 21.