Definisi Arah Kebijakan

Arah Kebijakan. 1: Peningkatan Kontribusi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik - LIPI terhadap daya saing bangsa, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta iklim berbasis hasil riset dan inovasi Strategi 1: Meningkatkan keunggulan riset dan inovasi bidang ilmu pengetahuan teknik yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan 1.1.1 Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di publikasi internasional Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik 950 Publikasi / 10000 Sitasi

Arah Kebijakan. 2: Penguatan dan Peningkatan sumber daya riset dan inovasi yang unggul dan kompetitif dari Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Strategi 1: Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi bidang ilmu pengetahuan teknik 2.1.1 Persentase SDM Iptek Berkualifikasi S3 pada Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik 42% SDM Iptek menuju Berkualifikasi Strata-3

Arah Kebijakan. 5 : Meningkatkan kualitas kelembagaan Unpatti sebagai Institusi Unggul dan menjadi tumpuan masyarakat dan daerah dalam pembangunan; Strategi:

Examples of Arah Kebijakan in a sentence

• Arah Kebijakan Ekonomi tahun 2023 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

• Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda selanjutnya ditetapkan peran dan fokus kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda kedepan untuk kurun waktu 2020 – 2024.

• Bab 3 menguraikan Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan.

• Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna.Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Arah Kebijakan Umum yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2019.

• IV - 2 Tabel 4.2. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan RKPD 2022 terhadap Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 IV - 6 Tabel 4.3. Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Kota Bima Tahun 2022...................................................................

More Definitions of Arah Kebijakan

Arah Kebijakan. 4 : Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; Strategi :

Arah Kebijakan. DBH tahun 2011 difokuskan, antara lain pada:

Arah Kebijakan. 2: Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan

Arah Kebijakan. Belanja Daerah pada Tahun 2021 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

Arah Kebijakan. 1 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset skala lokal, regional, nasional dan internasional Strategi :

Arah Kebijakan. 2 : Meningkatkan peran dan proses penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi; Strategi :

Arah Kebijakan. Anggaran 2020 yang disesusikan dengan KUA 2020 adalah Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang diprioritaskan pada sektor Pertanian dan Pariwisata yang ditopang dengan infrasturktur yang memadai. Sehingga penguatan lembaga beserta stageholder pada dua sektor tersebut sangat diharapkan. Pengembangan industri pertanian menjadi salah satu solusi untuk mendatangkan investor yang mampu mengandeng masyarakat petani. Potensi pertanian yang luar biasa di Kabupaten Temanggung belum membawa kesejahteraan pada masyarakat petani karena kendala-kendala harga pasar yang cenderung fluktuatif. Peran Pemerintah Daerah untuk memberikan pendampingan kepada petani sangat diharapkan. Untuk Bidang Pariwisata meskipun menjadi prioritas kegiatan tahun 2020 namun kajian dan perencanaan masih sangat lemah. Data tentang jumlah kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan (long of stay) masih sangat diragukan sumbernya, Sehingga seberapa nilai ekonomi yang akan didapat masyarakat dari destinasi wisata maupun pertunjukan yang ada dikabupaten Temanggung belum bisa diukur karena tidak ada indikator yang jelas. Kesiapan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Bidang Pariwisata menjadi sektor unggulan peningkatan ekonomi msyarakat masih memerlukan kajian dan perencanaan yang lebih mendalam dan matang. Selanjutnya kami melihat bahwa posisi defisit kita masih terlalu tinggi sehingga berakibat pembiayaan daerah untuk menutup defisit tersebut yang dianggarkan dari Silpa tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.116 Milyar masih kurang sesuai, seperti kita ketahui bahwa silpa yang biasa kita dapatkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya sebesar lebih kurang 60 Milyar, untuk itu diharapakan pada penyusunan RAPBD 2020 nantinya agar dilakukan penyesuaian baik melalui penambahan Pendapatan maupun Penguatan Belanja.