PEMBIAYAAN DAERAH. Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0 Pembiayaan Neto Rp0
PEMBIAYAAN DAERAH. Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0 Rp0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0 Rp0 Pembiayaan Neto Rp0 Rp0 No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
PEMBIAYAAN DAERAH. Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0 Pembiayaan Neto Rp0 No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
PEMBIAYAAN DAERAH. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
PEMBIAYAAN DAERAH. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
PEMBIAYAAN DAERAH. Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dasar maupun sosial dengan jangka waktu pembiayaan menengah dan panjang. Fasilitas ini sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
PEMBIAYAAN DAERAH. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:
PEMBIAYAAN DAERAH. Anggaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp80.639.114.677,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp97.446.528.677,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp16.807.414.000,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah). Memerhatikan rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp80.639.114.677,00 ((delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang akan digunakan untuk menutup defisit. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia, Pada kesampatan ini, saya sampaikan bahwa pada tanggal 29 September 2022 telah keluar surat dari Menteri keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincaian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah telah didasarkan pada pola hubungan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan surat tersebut terdapat dua kebijakan yang berakibat pada perencanaan APBD yang didasarkan pada KUA dan PPAS yang telah kita sepakati bersama, yaitu:
a. Alokasi dana transfer dari Pemerintah tidak sesuai dengan prediksi yang tertuang dalam KUA dan PPAS Tahun 2023, pada kondisi ini dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan dari yang telah diprediksi pada KUA dan PPAS tahun 2023;
b. Kebijakan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (spesific grant). Berdasarkan surat tersebut, komposisi alokasi Dana Transfer ke Daerah berkurang sebesar Rp208.890.429.502,00 (dua ratus delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah) dengan rincian:
1. Dana Bagi Hasil menjadi sebesar Rp16.254.612.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah) atau berkurang sebesar Rp6.399.601.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus satu ribu rupiah) dari prediksi awal sebesar Rp22.654.213.0...
PEMBIAYAAN DAERAH a. Penerimaan Pembiayaan Rp159.754.613.435
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 00.000.000.000 PEMBIAYAAN NETTO Rp142.947.199.435 dan selanjutnya mengusulkan keputusan tersebut kepada rapat paripurna DPRD hari ini untuk mendapatkan persetujuan dan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Temanggung. Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia Demikian Pendapat Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirulkhalam, Xxxxxxxxi xxxxxx xxx Xxxxxxx. Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Temanggung, 21 November 2022 FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua Slamet, SE Sekretaris Ishadi masing-masing ditandatangani Kepada saudara/I X. Xxxxxxxx, BA selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar kami sampaikan terima kasih. Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya.
PEMBIAYAAN DAERAH. Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Transfer Dari Dana Cadangan (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman,