Baoyan Mine Sample Clauses

Baoyan Mine. Baoyan Mine is located in the east of Chenbaerhu Qi Coalfield, Hulunbeier City, Inner Mongolia Autonomous Region, which is under the jurisdiction of Chenbaerhu Qi, Hulunbeier City, Inner Mongolia Autonomous Region. According to the Mining Permit (No.1500000510535) issued by Department of Land and Resources of Inner Mongolia Autonomous Region, the mining rights to Baoyan Mine which occupies a mining area of 0.8851 sq. km are owned by Baorixile Coal Co Ltd (former company name used by Shenbao Company prior to changing the company name in December 2005). The Mining Permit is valid from July 2005 to July 2013. Shenbao Company will, before expiration of the said Mining Permit, apply for the extension of the Mining Permit of Baoyan Mine. As of the date of this announcement, based on information provided by Shenbao Company and current laws and regulations of the PRC, the Company does not foresee any difficulty in obtaining extension of the Mining Permit of the Baoyan Mine. Shenbao Company already submitted an application on 28 October 2010 to Department of Land and Resources of Inner Mongolia Autonomous Region for changing the owner of the mining rights of Baoyan Mine to Shenbao Company, and the application was accepted. Baoyan Mine was built in 1994, primarily producing lignite which is high calorific value, oil-bearing coal with a particularly low to low sulfur content, a low phosphorus content and a low to medium ash content, with a current approved production capacity of 330,000 tonnes per year. The production at Baoyan Mine has been suspended up to date since March 2006. As confirmed by Shenbao Company in “Report on Mine Resource Reserves Restructuring of Baoyan Mine” (Shenbao [2010] No. 163), the future planning for Baoyan Mine is to cooperate with Opencast Mine for joint mining. Pursuant to theCertificate of Review and Records on the Reserves of Mineral Resources for the Coal Resources Reserves Verification Report on Baoyan Mine, Chenqi Coalfield, Inner Mongolia Autonomous Region” (Nei Guo Tu Xx Xxx Bei Zi [2009] No.130) issued by Department of Land and Resources of Inner Mongolia Autonomous Region, and the valuation report of Opencast Mine, Opencast Continuation Area and Baoyan Mine issued by the Valuer, the reserves of retained resources of Baoyan Mine amounted to 13,450,000 tonnes as at 30 November 2008. As the production has been suspended from March 2006, no resources reserves were used from December 2008 to June 2010. As at 30 June 2010, the reserv...
AutoNDA by SimpleDocs

Related to Baoyan Mine

  • Natural Gas 21.1 Subject to Article 21.2, the Indian domestic market shall have the first call on the utilisation of Natural Gas discovered and produced from the Contract Area. Accordingly, any proposal by the Contractor relating to Discovery and production of Natural Gas from the Contract Area shall be made in the context of the Government's policy for the utilisation of Natural Gas and shall take into account the objectives of the Government to develop its resources in the most efficient manner and to promote conservation measures. 21.2 The Contractor shall have the right to use Natural Gas produced from the Contract Area for the purpose of Petroleum Operations including reinjection for pressure maintenance in Oil Fields, gas lifting and captive power generation required for Petroleum Operations. 21.3 For the purpose of sales in the domestic market pursuant to this Article 21, the Contractor shall have freedom to market the Gas and sell its entitlement.

  • Indigenous Peoples The Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, ensure that the Project does not cause any impact on indigenous people within the meaning of the SPS. In the event that the Project does have any such impact, the Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, take all steps required to ensure that the Project complies with the applicable laws and any other applicable regulations of the Borrower and the SPS.

  • Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

  • Drainage Systems (1) Clear culvert inlets, outlets, and sediment catching basins. (2) Maintain waterbars, drainage dips, and other water diversion measures. (3) During active use, patrol and maintain functional drainage. (4) Repair damaged culvert ends.

  • Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.

  • Gross Beta Flags A = Result acceptable, Bias <= +/- 50% with a statistically positive result at two standard deviations (Result/Uncertainty > 2, i.e., the range encompassing the result, plus or minus the total uncertainty at two standard deviations, does not include zero). N = Result not acceptable, Bias > +/- 50% or the reported result is not statistically positive at two standard deviations (Result/Uncertainty <= 2, i.e., the range encompassing the result, plus or minus the total uncertainty at two standard deviations, includes zero).

  • Energy Cooperation shall focus on: (a) renewable energy; (b) promoting the saving of energy; (c) applied research relating to networks of databases linking the two Parties' economic and social operators; (d) backing efforts to modernise and develop energy networks and the interconnection of such networks with Community networks.

  • Dewatering (a) Where the whole of a site is so affected by surface water following a period of rain that all productive work is suspended by agreement of the Parties, then dewatering shall proceed as above with Employees so engaged being paid at penalty rates as is the case for safety rectification work. This work is typically performed by Employees engaged within CW1, CW2 or CW3 classifications. When other Employees are undertaking productive work in an area or areas not so affected then dewatering will only attract single time rates. (b) Where a part of a site is affected by surface water following a period of rain, thus rendering some areas unsafe for productive work, consistent with the Employer’s obligations under the OH&S Act, appropriate Employees shall assist in the tidying up of their own work site or area if it is so affected. Where required, appropriate Employees will be provided with the appropriate PPE. Such work to be paid at single time rates. Productive work will continue in areas not so affected. (c) To avoid any confusion any ‘dewatering’ time which prevents an Employee from being engaged in their normal productive work is not included in any calculation for the purposes of determining whether an Employee is entitled to go home due to wet weather (refer clauses 32.4 and 32.5)

  • Electric If Customer has selected an Electricity Fixed Rate on the Application, Customer’s Price will be based on the Fixed Rate(s) which includes Local and State taxes, Gross Receipts Tax (GRT), PJM Adjustment (defined below) charges and adjustments and Utility applied charges and/or fees related to generation, plus the Administration Charge, which includes, Electricity Balancing Amount and third party utility and billing charges.

  • Colombia As of 1 September 2015, Colombian Resident PayPal users may only send and receive international payments. Domestic payments between two Colombian Resident PayPal users are unavailable.

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!