Acuan Normatif Klausul Contoh

Acuan Normatif. Acuan normatif yang digunakan adalah: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi . 9. Peraturan Menteri Luar Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri. 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik 11. SNI ISO / IEC 17067 : 2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk 12. SNI ISO / IEC 17065 : 2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa 13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 713 /KPTS/M/2022 Tentang Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi 14. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 56/KPTS/DK/2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Master Asesor dan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi. 15. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi 16. Surat Keputusan D...

Acuan Normatif. 1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (2); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4637); 5. Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 6. Peraturan Menteri Xxxxxx Xxxxx dan Transmigrasi R.I. Nomor PER. 21/MEN/IX/2007, tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.