DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 harus dilaksanakan oleh PARA PIHAK atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini, yaitu antara lain:
1. Undang Undang Republik Indonesia:
a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA- 023.17.1.690438/2022 tanggal 17 November 2021 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 1/E/KPA/2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
4. Semua aturan dan ketetapan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam:
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Kepres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 9/E/KPT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Operasional Kompetisi Kampus Merdeka.
5. Proposal yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan Berita Ac...
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN. Dasar Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, adalah:
(1) Semua Ketentuan dan Peraturan Administrasi, Teknis dan Keuangan yang tercantum dalam :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004, Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
(2) SK Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran No. 184/B1/KP/2016 tanggal 09 September 2016, perihal Penetapan Dana Hibah Capaian Pembelajaran (CP) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Credit Tranfer.
(3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan :
a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
b. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tulisan
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN. 1. Yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Pemborongan ini ialah :
1.1 Dokumen serta persyaratan lain yang berlaku sah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemborongan ini, yaitu :
a. Dokumen Kontrak yang terdiri dari :
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN. Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi-referensi kerja yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini, yaitu:
1. Dokumen Pengadaan Standar sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (terlampir)
2. Semua ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam:
a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
x. Xxputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2003 tanggal 31 Desember 2003.
d. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan gedung.
e. Pasal-pasal yang masih berlaku dari Algemene Voorwaden Voor de uitvoering by a aaneming van open bore wekwn, yang disahkan dengan surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 9 tanggal 29 Mei 1941 dan tambahan Lembaran Negara RI nomor 14571. Paraf pihak kedua
f. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
g. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) tahun 1971 yang diterbitkan oleh Yayasan Normalisasi Indonesia.
h. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961 yang diterbitkan oleh Xxxxxan Normalisasi Indonesia.
i. Petunjuk-petunjuk dan Peringatan-peringatan tertulis yang diberikan oleh direksi/pengawas pekerjaan untuk mencapai tujuan perjanjian.
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi:
a. Adendum Kontrak jika ada);
b. Perintah Perubahan Kontrak (Contract Change Order/CCO) (jika ada);
c. Kontrak;
d. Berita Acara Klarifikasi Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan (bila ada) dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
e. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, antara Iain :
1) Surat Penawaran;
2) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya; dan
3) Jadwal Rencana Kerja Terinci; PARAF PIHAK PERTAMA PARAF PIHAK KEDUA
f. Adendum Dokumen Pengadaan (jika ada) dan Dokumen Pengadaan, kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN. (1) Pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan :
a. dokumen pelelangan yang terdiri dari gambar-gambar (termasuk gambar- gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor: ……… tanggal , dan keterangan-keterangan lainnya;
b. terhadap kontrak ini berlaku ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang berlaku, termasuk :
1) Algemeene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van open bare werken (AV) yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Nomor 9 tanggal 28 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 14571;
2) Ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota Surabaya yang berlaku untuk pengadaan dan/atau pelaksanaan kegiatan Pemerintah;
c. petunjuk-petunjuk, saran-saran dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis dari konsultan pengawas/pengawas lapangan, yang ada kaitannya dengan persyaratan pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan.
(2) Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.
(3) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut :
a. Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan, dan Adendum/ Amandemen;
b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) lengkap dengan lampirannya, dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP);
x. Xxxxxx-gambar;
d. Surat Penawaran;
e. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.