Hubungan Antar Dokumen. BerdasarkanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat. Artinya RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 jugamempertimbangkanasaskesinambungandengan program- program pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi dan RKP Pusat. Penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, serta mempertimbangkan pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan 2005–2025. RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 setelah memperoleh legalitas formal berupa Peraturan Kepala Daerah, akan digunakan sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun rencana, serta pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Dokumen KUA dan PPAS setelah dibahas bersama legislatif akan dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan R-APBD Tahun 2021 dan RKA PD Tahun 2021. Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Gambar 1.1 Keterkaitan RKPD Kota Tarakan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya acuan memperhatikan diacu
Hubungan Antar Dokumen. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Propinsi, RKP, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD.
Hubungan Antar Dokumen. Pembangunan daerah diera otonomi tidak terlepas dari kebijakan pembangunan makro baik yang bersifat regional maupun nasional. Kebijakan pembangunan sendiri secara alamiah akan membentuk piramida yang semakin melebar ke arah dasar, hal ini menunjukkan struktur kebijakan pembangunan nasional akan disusun secara berjenjang oleh kebijakan pembangunan daerah. Penjabaran kedalam setiap kebijakan pembangunan daerah tentu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Disinilah peran dan pentingnya kemampuan perencana daerah untuk menterjemahkan otonomi daerah sebagai tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang bermutu dan menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. RPJPN 2005-2025 mengamanatkan pencapaian Visi: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Secara umum amanat yang dikandung dalam misi ini merupakan wujud dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang dalam UUD tahun 1945. RPJPN 2005-2025 saat ini akan memasuki tahap ketiga periode tahun 2015-2019 dengan fokus pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumberdaya alam, sumber daya manusia dan pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemantapan kinerja otonomi daerah juga menjadi salah satu target pencapaian, indikator kesejahteraan ditandai dengan peningkatan layanan infrastruktur, terwujudnya,lembaga jaminan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak dan terwujudnya bangsa dengan karakter budaya yang sehat dan kuat. RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2015 mempunyai tema besar peningkatan produktifitas untuk mewujudkan kemandirian perekonomian masyarakat. Hal ini diharapkan akan menjadi bagian daalam mewujudkan kemandirian perekonomian nasional, wujud kemampuan ekonomi bangsa yang mempu berdiri diatas kaki sendiri seperti yang diamanatkan UU No 7 Tahun 2007 tentang RPJPN. RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, menetapkan Visi “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Dengan pentahapan pada tahap ketiga untuk periode 2013-2018 terdapat beberapa fokus utama diantaranya adalah bidang penuntasan wajib belajar sembilan tahun; pendidikan anak usia dini (PAUD); peningkatan pelayanan kesehatan; pemantapan kerukunan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); penggalian kearifan ...
Hubungan Antar Dokumen. Secara hierarkis, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran/ operasionalisasi dari Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sesuai dengan program prioritas tahunan yang telah ditetapkan, sehingga secara substansi dalam penyusunannya tidak akan terlepas dari dua dokumen tersebut. Dalam menentukan sasaran pembangunan di daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan dokumen Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut untuk mewujudkan keselarasan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang dan pola ruang dalam rangka pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup. Gambar 1.1. Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Analisis terhadap beberapa dokumen perencanaan, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada dokumen RKPD Tahun 2021 Triwulan II. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih harus diselesaikan. Rumusan permasalahan ini dijadikan sebagai bahan dalam menyusun RKPD Perubahan Tahun 2021 dengan mensinkronkan pada perencanaan yang ada dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018–2023 dengan memperhatikan perumusan program dan kegiatan prioritas. Dalam penyusunan program prioritas Perubahan RKPD Tahun 2021, diperhatikan pula mengenai program-program prioritas nasional yang terdapat dalam RKP Nasional dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Telaah dilakukan agar perencanaan pembangunan di daerah sinkron dan selaras dengan perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan sehingga kebijakan pembangunan nasional dan daerah dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih terpadu dan terarah dengan baik.
Hubungan Antar Dokumen. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka ada 5 (lima) dokumen yang harus dibuat oleh Pemerintah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu pelaksanaan 20 (duapuluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) jangka waktu pelaksanaannya 1 (satu) tahun serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya disusun menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran program-program pembangunan yang termuat di dalam P- RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2021-2026 juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (P-RPJPD) Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-RAPBD), dan Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) Perangkat Daerah (PD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.