Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Arah Kebijakan Ekonomi tahun 2023 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Perkembangan pemulihan ekonomi global dan nasional, ekonomi Sulawesi Selatan masih mampu tumbuh positif sebesar 4,65% (c to c) pada tahun 2021, kondisi ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 sebelumnya yang mencapai -0,71% (c to c). Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Namun pertumbuhan terbatas dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan pemberlakuan PPKM Level 4 selama hampir keseluruhan triwulan merespon meningkatnya risiko penyebaran COVID-19 varian delta, sehingga mobilitas masyarakat, waktu operasional mall dan toko ritel, serta aktivitas MICE (Meeting, Incentives, Conference, and Exhibitions) menjadi tertahan. Dengan asumsi terkendalinya risiko penularan COVID-19 dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi, kinerja positif perekonomian Sulawesi Selatan diprakirakan berlanjut serta meningkat pada tahun 2022. Ke depan, momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan perlu dipertahankan dan dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Beberapa skenario disusun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui pembangunan infrastruktur, Infrastruktur menjadi salah satu program padat karya, sehingga yang tadinya kena dampak PHK bisa kerja kembali. Sektor infrastruktur tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian, tapi juga diberbagai sektor seperti kesehatan. Apalagi, pada kuartal kedua infrastruktur menjadi salah satu penyumbang atau pendongkrak investasi yang ada di Sulawesi Selatan. Selain beberapa skenario, dibutuhkan juga suatu kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang akan memberikan pondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi dalam jangka menengah- panjang. Sehingga ditahun 2023 Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berupaya redesain transformasi ekonomi, mengingat dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang. Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasio...
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah.Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global. Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tidak akan seperti krisis pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban jiwa akibat infeksi COVID-19 di Eropa dan AS terus meningkat dan secara global belum ada penyebaran pandemi COVID-19 yang menurun. Kondisi darurat kesehatan dunia akan menyebabkan ‘resesi global yang besar. Resesi ekonomi terutama akan menghantam negara-negara miskin dan negara yang ekonominya rentan. Arah Kebijakan Ekonomi perlu menyesuaikan di tengah resesi ekonomi seiring dengan penyebaran pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan mulai menurun. Akibat adanya pandemi COVID-19, Pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menyebutkan bahwa sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4–5,8 % dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0%; IPM menjadi 73,44 – 73,48; gini rasio pada kisaran 0,376 – 0,378; tingkat pengangguran terbuka 6.24 - 5.52 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,70–5,34 persen,Jawa-Bali 5,20–5,94 persen, Kalimantan 5,08–6,02 persen, Sulawesi 6,77–7,70 persen, Nusa Tenggara 4,85–5,77 persen, Maluku 6,67–7,37 persen dan Papua 5,92–6,48 persen.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Nasional selama Tahun 2023 mengalami pelambatan dibadingkan pencapaian nasional yaitu mencapai 4,51 persen. Trend perkembangan kondisi ekonomi makro selama beberapa tahun terakhir, serta kondisi capaian selama Tahun 2023, maka diperkirakan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada Tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, berlanjutnya pertumbuhan utamanya ditopang oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami pertumbuhan tertinggi setidaknya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Namun, laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut tertahan oleh kontraksi di komponen konsumsi pemerintah. Sejalan dengan sisi permintaan, sebagian besar Lapangan Usaha (LU) tercatat tumbuh melambat pada triwulan laporan. Namun demikian Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2024, perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur (on going maupun finishing), seperti bendungan, kereta api, jalan tol, dan smelter, yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas ekspor utama Sulawesi Selatan diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global. Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Sulawesi Selatan pada pada perubahan RKPD tahun 2024 ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
2.1.1 Tantangan Perekonomian Daerah 2.1.1.1 Aspek Eksternal
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk Perubahan RKPD tahun 2022 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021, serta proyeksi, prospek dan tantangan perekonomian tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan daya saing daerah adalah pada pengembangan sektor industri, pertanian, perdagangan besar dan pariwisata. Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2023 memiliki tema “Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah yang Kompetitif”. kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Indikator kondisi perekonomian Riau secara makro dapat diketahui melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (Gross Value Added) yang timbul dari seluruh perekonomian di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik Peovinsi Riau). Penilaian PDRB terbagi atas 2 yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB bermanfaat dalam penyusunan perencanaan dan juga sebagai bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Target pertumbuhan ekonomi Riau untuk tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan dengan menggunakan metoda Financial Police Programme (FPP). Secara rinci realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019–2021 dan Proyeksi 2022-2023 Provinsi Riau Indikator Makro Realisasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,81 (1,13) 3,36 2,69 – 3,04 2,82 – 3,49 Sumber data BPS Riau dan proyeksi Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 2,69%–2,3,04% dan tahun 2023 sebesar 2,82%–3,49%. Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi serta isu strategis Provinsi Riau yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Kerangka ekonomi makro daerah dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Inflasi dengan bercermin kondsi saat ini. Asumsi ekonomi makro yang dipergunakan pada dokumen KUA ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi di tingkat nasional dan provinsi, terutama yang terjadi di tahun 2020 serta perkiraan capaian di akhir tahun 2021. Melihat kondisi ekonomi global saat ini yang sedang terpuruk sebagai akibat pendemi Covid-19, imbas dari pandemi ini juga sangat berdampak di skala regional, terutama Provinsi Jawa Tengah hingga Kabupaten kota yang lain. Kota Semarang sebagai penyangga utama ekonomi Provinsi Jawa Tengah, memiliki kontribusi sebesar 14,07 %, paling tinggi diantara kabupaten kota Se Jawa Tengah, hal ini dikarenakan 17 sektor ekonomi ada kesemuanya di Kota semarang, sehingga keberadaan ekonomi Kota Semarang, akan berpengaruh ke daerah lain di Jawa Tengah. Disisi lain saat ini secara nyata dampak Covid-19 memukul perekonomian masyarakat secara menyeluruh, termasuk rumah tangga maupun pelaku usaha. Tidak hanya itu kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian maupun kesehatan manusia, hal ini disebabkan krisis yang dihadapi saat ini berbeda, pemerintah sekaligus berusaha menyelamatkan perekonomian dan melindungi manusia guna menghambat persebaran virus Covid-19 dengan membatasi aktivitas manusia. Disinilah peran pemerintah sangat penting. Dengan mencermati kondisi saat ini akan menyebabkan pertumbuhan perekonomian melambat pada saat ini maupun tahun mendatang. Usaha usaha untuk recovery perekonomian regional dan perlindungan sosial perlu secepatnya diambil kebijakan guna menyelamatkan usaha, seperti UKM, Industri, dan Retail
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Prospek perekonomian Indonesia tahun 2021 dan 2022 diharapkan akan lebih baik, meskipun perekonomian global akibat wabah COVID-19 ini yang belum berakhir sampai akhir tahun 2020. Berdasarkan Berita Resmi Statistik, yang di rilis oleh BPS pada Bulan Februari 2021, Perekonomian di berbagai negara pada Triwulan 4 Tahun 2020 membaik walaupun perkembangannya masih lemah. Hal ini tercermin dari indeks PMI global yang menunjukkan peningkatan pada bulan Oktober, meski kembali melambat pada November dan Desember 2020. Namun perbaikan ini masih terhambat oleh tingginya kasus COVID- 19 secara global. Harga komoditas pangan (minyak kelapa sawit & kedelai) dan komoditas hasil tambang (timah, biji besi, dan tembaga) di pasar internasional pada Triwulan 4-2020 mengalami peningkatan baik secara (q-to-q) maupun (y-on-y). Ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia pada Triwulan 4 Tahun 2020 masih terkontraksi. Perekonomian Kabupaten Aceh Besar tidak terlepas dari perekonomian Propinsi Aceh, Perekonomian Nasional yang juga sangat dipengaruhi oleh perekonomian secara global. Oleh karena itu tinjauan arah kebijakan Kabupaten Aceh Besar perlu untuk melihat juga arah kebijakan perekonomian Propinsi Aceh dan Kebijakan Ekonomi Nasional.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. II-1
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sambas ....................................................................... II-1
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas ................. II-5
2.1.3 PDRB Perkapita Kabupaten Sambas ............................ II-7
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Kebijakan ekonomi daerah adalah bagian dari pembangunan daerah. Kebijakan ekonomi daerah adalah tindakan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi daerah adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2023 tidak terlepas dari pengaruh ekonomi makro Provinsi Lampung dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Di sisi lain, arah kebijakan perekonomian di Tahun 2023 juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024, prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2024 diperkirakan berada pada kisaran 5,1 - 5,7%.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang implikasi dari pandemi COVID-19 membuat kondisi perekonomian global memburuk dimana selain menelan banyaknya korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar akibat masifnya penularan COVID-19, dampak yang paling dirasakan adalah menurunya perkenomian dan kesejahtraan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Pidie untuk Tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2020, target tahun 2021 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2022. Dalam kondisi Pandemi COVID-19 ini, kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, menjaga pertumbuhan tetap positif serta pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi dan meminimalisir dampak pandemic COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable growth). Upaya-upaya untuk menjamin stabilitas ekonomi makro dilakukan melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul baik dari dalam maupun luar daerah. Kondisi makro perekonomian Kabupaten Pidie sangat dipengaruhi kebijakan ekonomi Nasional. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat, baik sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, pengaruh krisis keuangan global, dan yang paling terbaru pandemic COVID-19. Berbagai persoalan perekonomian yang dihadapi sejak tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 terutama terkait masih berlangsungnya Pandemic COVID-19 yang melanda Indonesia dan Global, membuat beberapa kinerja pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat maksimal dicapai. Beberapa indikator pembangunan yang dapat diuraikan perkembangannya antara lain adalah :