Kepastian Hukum. Kontrak sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya kontrak, yaitu sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.
Kepastian Hukum. KETEPATAN WAKTU PEMUNGUTAN………………... 18
Kepastian Hukum. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dalam bukunya yang berjudul “pengantar ilmu hukum pajak” menekankan pentingnya kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak sekaligus besarnya pajak terutang harus jelas tidak mengenal kompromi merupakan sasaran dari asas kepastian hukum dari kaidah kedua “four canons ”nya xxxx xxxxx. Subjek pajak yang diatur dalam undang0undang harus jelas dan tidak meragukan. Seperti subjek pajak penghasilan yang terdiri dari orang pribadi dan badan ditentukan secara pasti. Apakah mereka merupakan subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri juga ditentukan secara pasti dan tidak meragukan. Penerapan tariff pajak pun harus terang dan transparan. Penerapan tarif harus di umumkan seluas mungkin, sehingga wajib pajak dapat menghitung sendiri pajaknya. Seperti halnya dengan kebijaksanaan pemungutan pajak yang penghasilan secara final yang diuraikan diatas juga merupakan suatu pencerminan upaya adanya kepastian hukum, sekali dipungut tidak terulang lagi untuk di pungut, bebas dari pengusutan dan pemeriksaan.
Kepastian Hukum. Relevansi konsep kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Selain itu konsep kepastian hukum juga digunakan untuk membahas akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kepemilikan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran. Pengertian asas kepastian hukum terdapat di dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Penjelasan tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”. Mengenai konsep kepastian hukum menurut Xxxxx Xxxxxxxxxx Usfunan dalam disertasinya yang berjudul “Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, mengungkapkan kepastian hukum dalam pandangan positivisme dapat diidentifikasi syarat-syaratnya, antara lain: Aturan harus diundangkan terlebih dahulu (tidak mempermasalahkan peraturan perundang-undangan itu sarat dengan moral). Aturan diundangkan oleh lembaga yang berdaulat. Aturan yang diundangkan harus bersumber dari aturan yang lebih tinggi. Adanya kejelasan ketentuan dalam aturan. Adanya kepastian dalam penerapan hukum sesuai dengan apa yang diundangkan (agar membatasi kekuasaan, dan masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya). Kepastian hukum memberi peluang bagi aturan tersebut diubah sesuai dengan perkembangan (mempertimbangkan putusan pengadilan dan fakta sosial lainnya). Urgensi konsep kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini karena secara normatif peraturan perundang-undangan harus dibuat dan diundangkan secara pasti dan jelas, dalam artian tidak menimbulkan multi tafsir dan tidak menimbulkan kekaburan dan kekosongan norma. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat...
Kepastian Hukum. Negara yang berdiri berdasarkan hukum memiliki empat asas utama yaitu;
(1) asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel), (2) asas persamaan (het gelijkeheidsbeginsel), (3) asas demokrasi (het democrastischebeginsel), (4) asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat (het beginsal van de dienende overhead, governmet for the people).1 Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundang-undangan, kepatutan, dan keadailan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Asas kepastian hukum dapat dikatakan sebagaihukum normatif.2
Kepastian Hukum. Kepastian hukum memiliki dua arti, di satu sisi adanya aturan-aturan umum yang memungkinkan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, yang bisa atau tidak bisa dilakukan, dan di sisi lain berupa kepastian hukum bagi individu terhadap kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan umum, individu dapat mengetahui apa yang diwajibkan, dapat dipaksakan atau dilakukan oleh negara kepada individu (Xxxxxxx, 2015). Menurut penulis berdasarkan penjelasan Xxxxxxx dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum mengandung dua poin penting, yaitu adanya suatu aturan umum yang mengatur perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan serta apa yang bisa menjadi tanggung jawab kita (masyarakat). Menurut Ahli Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah aspek harus atau biasa disebut dengan das sollen, dengan tentang apa peraturan yang harus dilaksanakan (Xxxxxxx, 2015). Undang-Undang yang berisikan aturan menjadi pedoman para individu untuk berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat, baik hubungannya sesama individu maupun dengan lingkungan sekitar dimana individu tersebut bertempat tinggal. Aturan tersebut menjadi pembatas antara masyarakat dan individu dalam melakukan kegiatan sehari hari dalam bertingkah laku. Adanya aturan tersebut dan implementasinya akan meningkatkan kepastian hukum. Kepastian mempunyai arti, yaitu suatu keadaan yang sangat pasti, baik syarat maupun syarat yang menurut hukum harus pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pemandu perilaku yang adil, ia harus menjaga ketertiban yang wajar. Hukum dapat diterapkan karena adil dan berlaku dengan andal. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif tetapi tidak dapat diselesaikan secara sosiologis (Xxxxxxx, 2015). Menurut para ahli Utrecht, kepastian hukum memiliki dua implikasi. Yang pertama adalah adanya aturan-aturan umum yang mengatur subyek hukum, dan yang kedua adalah adanya kepastian hukum dari semua instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang bersifat hukum. Apakah masyarakat umum, dan dalam diri seorang individu, seseorang dapat mempelajari apa yang dapat disalahkan atau dilakukan suatu negara terhadap individu. Yang dimaksud dengan subjek hukum orang perseorangan, atau yang disebut natuurlijkepersoon, adalah orang yang dianggap cakap secara hukum, dan seseorang berhak sejak lahir sampai mati, yang dianggap sebagai subjek hukum. Selain itu, badan hukum atau badan hukum adalah kumpulan orang perseorangan dan kadang-kadang di...