Risiko Kebijakan Pemerintah. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dan regulator dalam industri perbankan dari waktu ke waktu akan berdampak pada strategi dan aktivitas bisnis Perseroan.
Risiko Kebijakan Pemerintah. Perubahan kebijakan-kebijakan ekonomi atau kebijakan perdagangan Pemerintah dari waktu ke waktu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dapat menyebabkan pergeseran pola konsumsi, permintaan dan penawaran serta ketersediaan komoditi yang dapat berimbas terhadap terjadinya fluktuasi harga produk TBS.
Risiko Kebijakan Pemerintah. Pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan terkait berbagai industri bisnis yang ada di Indonesia. Namun terhadap industri garmen belum terealisasi peraturan yang nyata. Walaupun secara mayoritas pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang menguntungkan industri garmen, namun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur industri garmen. Apabila Pemerintah tidak dapat menghasilkan kebijakan dan peraturan yang secara spesifik mengatur pertumbuhan industri garmen, maka hal tersebut akan berdampak pada kelancaran bisnis Perseroan.
Risiko Kebijakan Pemerintah. 8. Risiko terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
Risiko Kebijakan Pemerintah. Perseroan melalui Entitas Anak mengoperasikan pabrik-pabrik pengolahan karet remah di beberapa wilayah di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang secara khusus mengatur industri tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 09/M-IND/PER/3/2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Bagi Industri Karet Remah tanggal 20 Maret 2017 (“Permenperin No. 9/2017”). Berdasarkan Permenperin No. 9/2017, untuk memperoleh Izin Usaha Industri di bidang Industri Karet Remah (meliputi perubahan status kepemilikan saham, penggabungan perusahaan (yang mengakibatkan perubahan status penanaman modal), penanaman modal industri baru dan perluasan) diperlukan izin khusus terlebih dahulu yang merupakan persetujuan tertulis dari Kementerian Perindustrian (“Izin Khusus”). Untuk memperoleh Izin Khusus tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang industri karet remah (“Perusahaan Industri Karet Remah”) yang melakukan perubahan status kepemilikan saham, penggabungan perusahaan (yang mengakibatkan perubahan status penanaman modal), penanaman modal industri baru dan perluasan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Risiko Kebijakan Pemerintah. Risiko Kebijakan Pemerintah, khususnya terkait dengan adanya perubahan peraturan perundang − undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan harus memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan − peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang−undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang−undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi −sanksi pidana lainnya.
Risiko Kebijakan Pemerintah. 10. Risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular
Risiko Kebijakan Pemerintah. Risiko Kebijakan Pemerintah, khususnya terkait dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi COVID-19 sampai di Indonesia pada bulan Februari 2020. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan ke sebesar 2,97% (yoy) pada akhir triwulan I 2020 dari pertumbuhan sebesar 5,02% (yoy) pada tahun 2019 dan mengalami kontraksi 5,32% (yoy) pada akhir triwulan II jika dibandingkan dengan capaian triwulan I 2020. Namun demikian, pada akhir triwulan III 2020, perekonomian Indonesia meningkat sebesar 5,05% jika dibandingkan dengan triwulan II 2020. Pandemi COVID-19 diperkirakan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan.