SANKSI ADMINISTRATIF. (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 53, dan Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
x. xxxbekuan kegiatan usaha.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.
(4) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu; dan/atau
b. penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.
(5) Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu.
(6) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan dalam waktu tertentu.
SANKSI ADMINISTRATIF. (1) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1),Pasal 9,Pasal 10 ayat (1), Pasal 11,Pasal 12 ayat (1), Pasal 13,Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17,Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Perjanjian Kerja.
SANKSI ADMINISTRATIF. (1) Kepala BAPETEN dapat memberikan peringatan tertulis apabila Laboratorium Pengujian Bungkusan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (3), atau adanya temuan hasil pemeriksaan pada saat pelaksanaan survailan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
(2) Laboratorium Pengujian Bungkusan wajib menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diberikannya peringatan tertulis.
(3) Dalam hal Laboratorium Pengujian Bungkusan tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis ke dua.
(4) Laboratorium Pengujian Bungkusan wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ke dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diberikannya peringatan tertulis ke dua.
(5) Dalam hal Laboratorium Pengujian Bungkusan tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ke dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis ke tiga sekaligus membekukan Penunjukan atau penunjukan sementara.
(6) Laboratorium Pengujian Bungkusan wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ke tiga sebagaimana dimaksud pada ayat
SANKSI ADMINISTRATIF. 1. Penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
2. Dalam hal Direktur Jenderal menemukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Program Asuransi TKA melalui mekanisme pengawasan atau hasil evaluasi kinerja Konsorsium Asuransi TKA dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi maka Konsorsium Asuransi TKA dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi dapat dikenakan sanksi administratif.
3. Sanksi administratif kepada Konsorsium Asuransi TKA terdiri dari:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Program Asuransi TKA (skorsing); atau
c. pencabutan penunjukan sebagai penyelenggara Program Asuransi TKA.
4. Sanksi administratif kepada Perusahaan Pialang Asuransi TKA berupa pencabutan penetapan Direktur Jenderal.
SANKSI ADMINISTRATIF a. Peringatan secara tertulis;
x. Xxxxx;
c. Dilakukan penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan operasi;
d. Pencabutan surat terkait izin (IUP, IUPK, IPR, SIPB);
SANKSI ADMINISTRATIF. Sanksi administratif yang akan diberikan pada pelaku usaha kosmetika yang melanggar ketentuan dalam pengajuan notifikasi kosmetika adalah:
a. Peringatan tertulis.
b. Pencabutan notifikasi.
c. Penutupan akses daring pengajuan permohonan notifikasi paling lama 1 (satu) tahun.
d. Penutupan akses daring pengajuan permohonan surat keterangan impor paling lama 1 (satu) tahun.