Tahap Perencanaan Klausul Contoh

Tahap Perencanaan. Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum dan perencanaan teknik. Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat 5 xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/0000/00/xxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx.xxxx diakses pada 25 Maret 2018. Pukul 13.00 WIB. mutu dan tepat waktu. Pengguna jasa wajib melakukan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Tahap Perencanaan. 1) Memfasilitasi pengukuran 0%, penyusunan RAB secara rinci dan Gambar Teknis kegiatan infrastruktur, untuk persiapan pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus Tahun 2024. 2) Mendampingi Pokmas Pelaksana Swakelola dalam proses verifikasi RAB dan Gambar Teknis serta memastikan masing- masing dokumen selesai dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan.
Sample 1
Tahap Perencanaan. 1. Penyelenggara kejuaraan Akuatik (Instansi, Lembaga, Klub, PengKab/Kot, PengProv) mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Kejuaraan kepada PengKab/Kot, PengProv atau PB PRSI sesuai jenjang kewenangan organisasi. 2. Penyelenggara kejuaraan Aquatik (Instansi, Lembaga, Klub, PengKab/Kot atau PengProv) mengajukan Surat Permohonan Dukungan dari PengKab/Kot atau PengProv sesuai jenjang kewenangan organisasi, jikalau tingkat kejuaraan yang diselenggarakan melampaui kewenangan memberikan persetujuan menyelenggarakan kejuaraan sesuai AD/ART PRSI. 3. Penyelenggara kejuaraan akuatik dalam permohonan persetujuannya harus melampirkan: a. Proposal Ketentuan Kegiatan b. Surat Permohonan Penugasan Technical Delegate dan Technical Official (TO) kepada PengKab/Kot, PengProv atau PB PRSI sesuai jenjang kewenangan organisasi. 4. Batas waktu pengajuan kejuaraan sebagai berikut : a. Kejuaraan tingkat Kabupaten/Kota diajukan kepada Pengkab/kot PRSI dengan tembusan Pengprov minimal 2 bulan sebelum tanggal pelaksanaan. b. Kejuaraan tingkat Provinsi diajukan kepada Pengprov PRSI dengan tembusan PB PRSI minimal 3 bulan sebelum tanggal pelaksanaan. c. Kejuaraan tingkat Nasional atau Terbuka (Open) ditujukan kepada PB PRSI minimal 4 bulan sebelum tanggal pelaksanaan. 5. Pengkab/kot, Pengprov dan PB PRSI harus memberikan jawaban secara tertulis atas Surat Permohonan Persetujuan dan atau Surat Dukungan penyelenggaraan dari Penyelenggara (Instansi, Lembaga, Klub, Pengkab/kot dan Pengprov) tersebut 6. Jawaban atas permohonan tersebut adalah maksimal 14 hari sejak diterima surat, jika jenjang organisasi ini tidak menjawab sebagaimana mestinya maka dalam hal ini dapat dianggap menyetujui dan/atau mendukung. 7. Jawaban tertulis atas permohonan persetujuan dan atau dukungan kejuaraan dilakukan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Pengkab/kot, Pengprov atau PB PRSI atau pejabat yang telah diberi kewenangan secara sah, meyakinkan dan memadai kewenangannya untuk hal ini. 8. Dalam pembuatan keputusan, Pimpinan berwenang dapat mempertimbangkan keputusan setelah memperoleh telaah dan kajian dari Bidang Pertandingan/Perlombaan, Bidang Perwasitan atau Binpres, Wakil Ketua Umum bidang terkait dan/atau bagian yang dianggap relevan pada masing-masing jenjang organisasi yang dirasakan perlu dalam proses pertimbangan untuk keputusan ini. 9. Jawaban keputusan pejabat berwenang atas Surat Permohonan Persetujuan dan/atau Surat Dukungan penyelenggaraan kejuaraan sesuai jenjang organisasi dari Klub, Pengkab/ko...
Sample 1
Tahap Perencanaan a. Mempelajari sistem teknologi informasi yang digunakan, baik pada aplikasi eprocurement internal maupun eksternal, sebagai dasar metodologi yang akan diterapkan untuk pembangunan dashboard monitoring. b. Mempelajari dashboard monitoring pengadaan dari instansi ataupun lembaga lainnya sebagai bagian dari benchmarking untuk pembangunan dashboard monitoring pengadaan. x. Xxnyusun konsep dashboard yang informatif dengan persetujuan pihak BPJS Ketenagakerjaan. d. Menyusun panduan untuk BPJS Ketenakerjaan dalam pengelolaan dashboard yang terintegrasi dengan eprocurement eksternal.
Sample 1
Tahap Perencanaan. Tahap perencanaan dimulai setelah diambilnya keputusan untuk melaksanakan proyek. Di sini dibedakan adanya dua taraf seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.3. - Taraf Perencanaan Pendahuluan - Taraf Perencanaan Akhir (detail) Perencanaan Pendahuluan merupakan bagian dari Studi Kelayakan. Jika tidak dilakukan Studi Kelayakan, maka Tahap Perencanaan Pendahuluan harus dilaksanakan sebelum Tahap Perencanaan Akhir. Ahli irigasi yang ambil bagian dalam Tahap Perencanaan, sering belum terlibat di dalam Tahap studi. Oleh karena itu ia diwajibkan untuk mengadakan verifikasi dan mempelajari kesimpulan-kesimpulan yang dicapai pada Tahap Studi sebelum ia memulai pekerjaannya. Kalau demikian halnya, maka boleh jadi diperlukan studi ulang atau penyelidikan tambahan. Kegiatan-kegiatan pada Studi Kelayakan juga banyak mencakup kegiatan. Kegiatan yang dilakukan pada Taraf Perencanaan Pendahuluan.
Sample 1
Tahap Perencanaan. Melaksanaan pekerjaan Perencanaan, yang terdiri dari beberapa jenis pekerjaan meliputi : a. Study mengenai rencana penempatan bangunan pada lahan yang sudah ada, dengan berdasarkan pertimbangan dan konsep dari bangunan tersebut serta berdasarkan zoning kerumahsakitan. b. Study mengenai sirkulasi, baik sirkulasi diluar bangunan maupun sirkulasi di dalam gedung sehingga konsep dari benar-benar akan terwujud dalam disain arsitektur c. Membuat Desain Arsitektur Bangunan, terdiri dari pekerjaan tata ruang sesuai program ruang, fungsi dan syarat ruang, fasade (tampak bangunan). Pekerjaan tersebut mulai dari Pra desain, sampai dengan pengembangan desain berikut detail desain arsitektur. Tata Ruang Rumah Sakit yang sesuai kebutuhan yang secara garis besar terdiri dari : a). Zona Publik b). Zona Semi Private c). Zona Private d). Zona Penunjang Non Medik
Sample 1

Related to Tahap Perencanaan

  • Jangka Waktu Pelaksanaan Januari-Juni

  • PELAKSANAAN (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) PARA PIHAK mengacu pada Pedoman Pelaksanaan MBKM. (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PARA PIHAK memfasilitasi dengan menyediakan sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan.

  • METODE PELAKSANAAN 3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan… 12 3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM… 13 3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM… 13

  • PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

  • Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui isi perjanjian para pihak (penjual sewa dan pembeli sewa) menurut ketentuan hukum yang ada, dan pelaksanaannya dalam perjanjian beli sewa mobil. 2. Untuk mengungkapkan upaya -upaya hukum yang ditempuh para pihak terhadap penyelesaian sengketa cidera janji dalam perjanjian beli sewa mobil.

  • Perlaksanaan a. Dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan lelong atau tempoh lanjutan yang diberikan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya (mengikut subjek tunggal Pemegang Serahhak/Pembiaya untuk pembayaran faedah pada kadar faedah yang perlu ditentukan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya), Pembeli hendaklah mendepositkan dengan Peguamcara yang dilantik oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya secara serentak: sejumlah wang yang bersamaan dengan 90% daripada tawaran yang berjaya ("Jumlah Baki") dan faedah bagi tempoh lanjutan (jika ada) dibuat melalui bank deraf atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM atau secara ’Real Time Electronics Transfer of Funds and Securities (RENTAS)’. Permohonan tempoh lanjutan hendaklah dibuat oleh pembeli sekurang-kurangnya dua (2) minggu sebelum tarikh tamat tempoh;dan b. Setelah menerima keseluruhan wang pembelian merujuk kepada klausa 8 (a) diatas, dan tertakluk kepada kelulusan pemaju dan pihak yang berkaitan (sekiranya ada), Pemegang Serahhak/Pembiaya akan melaksanakan Penyerahanhak (dalam bentuk dan kandungan yang boleh diterima kepada Pemegang Serahhak/Pembiaya) dan menyerahkan Dokumen Sekuriti dan mana-mana dokumen lain yang berkaitan dalam simpanan Pemegang Serahhak/Pembiaya kepada Penawar yang Berjaya, tetapi tugasan itu hendaklah disediakan oleh dan atas perbelanjaan Penawar yang Berjaya. Di mana berkenaan, Pemegang Serahhak/Pembiaya berhak untuk menambah atau meminda perjanjian mencukupi tanggung rugi dimasukkan dalam tugasan supaya Penawar yang Berjaya boleh menanggung semua liabiliti dan obligasi yang berkaitan dengan hartanah. Pemegang Serahhak/Pembiaya tidak akan menyerahkan hartanah itu kepada mana-mana pihak selain daripada Penawar yang Berjaya. c. Tertakluk kepada Klausa 8 (a) & (b) di atas, hartanah yang masih / ada bayaran progresif tertunggak yang perlu dibayar kepada Pemaju, Penawar yang Berjaya hendaklah:- i. Sekiranya Penawar yang Berjaya memerlukan pinjaman untuk membolehkan Penawar yang Berjaya melengkapkan pembelian di dalam ini, Penawar yang Berjaya hendaklah dalam masa yang dinyatakan di atas, menyebabkan pembiaya Penawar yang Berjaya mengeluarkan surat akujanji untuk membayar bayaran progresif baki mengikut jadual Perjanjian Jual Beli Utama dibuat memihak kepada Pemaju dari pembiaya Penawar yang Berjaya untuk melepaskan Pemegang Serahhak/Pembiaya daripada akujanji yang asal; ii. Sekiranya Penawar yang Berjaya tidak memerlukan pinjaman untuk membolehkan Penawar yang Berjaya melengkapkan pembelian di dalam ini, Penawar yang berjaya hendaklah dalam tempoh masa yang dinyatakan di atas, memberikan jaminan bank memihak kepada Pemaju atau membayar bayaran progresif baki kepada pemaju mengikut jadual Perjanjian Jual Beli Utama dan untuk melepaskan Pemegang Serahhak/Pembiaya daripada aku janji yang asal; iii. Sekiranya ada sebarang bayaran yang tertunggak dan harus dibayar kepada Pemaju selepas tarikh jualan, termasuk baki bayaran progresif yang belum dilepaskan (‘undisbursed’) mengikut jadual Perjanjian Jual Beli Utama, caj, faedah dan penalti akibat kelewatan oleh Penawar yang Berjaya/pembiaya Penawar yang Berjaya dalam memberikan sebarang aku janji / bayaran yang dinyatakan dalam Klausa 8 (c) i) atau Klausa 8 (c) ii) di atas, di mana bayaran tersebut perlu dibayar oleh Penawar yang berjaya. iv. Sekiranya Penawar yang Berjaya yang berjaya gagal, kecuaian dan / atau enggan mendapatkan surat aku janji / jaminan bank/ bayaran yang tersebut dalam cara dan pada masa yang ditetapkan dalam Klausa 8 (c) i) atau Klausa 8 (c) ii) di atas, Pemegang Serahhak/Pembiaya berhak untuk membatalkan jualan melalui notis secara bertulis kepada Penawar yang Berjaya, dimana Deposit yang disebut dalam Klausa 5 akan dilucuthakkan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya. d. Jika Penawar yang Berjaya menjadi bankrap atau meninggal dunia pada / sebelum Tarikh Penyelesaian atau apa-apa tempoh lanjutan sebagaimana yang dibenarkan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya, Pemegang Serahhak/Pembiaya mempunyai hak dan budi bicara mutlak untuk melakukan perkara yang berikut: i. melucuthak Deposit berserta dengan faedah dan jualan lelongan ini akan dianggap ditamatkan dan tidak berkuat kuasa lagi; atau ii. setelah menolak segala perbelanjaan dalam menjalankan jualan lelong, membatalkan jualan dan membayar balik baki Deposit kepada harta pusaka si mati Xxxxxxx yang Berjaya (tertakluk kepada pengemukaan dokumen-dokumen berkaitan yang membuktikan kematian dan hak perwakilan harta pusaka si mati) atau Pegawai Pemegang Harta mengikut mana-mana yang berkenaan jika Penawar yang Berjaya ialah atau menjadi seorang bankrap; dan iii. Pemegang Serahhak/Pembiaya boleh menyelesaikan perkara itu dalam apa-apa cara lain yang Pemegang Serahhak/Pembiaya anggap patut dan keputusan Pemegang Serahhak/Pembiaya adalah muktamad.

  • PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

  • SYARAT PEMBAYARAN a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian. b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE DANA SAHAM masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi: MANULIFE DANA SAHAM KELAS A Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas A 0-000000-000 MANULIFE DANA SAHAM KELAS I1 Citibank, N.A., Indonesia RD Manulife Dana Saham Kelas I1 0-000000-000 c. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE DANA SAHAM untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE DANA SAHAM. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE DANA SAHAM pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE DANA SAHAM pada setiap saat. d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE DANA SAHAM sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

  • PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat- lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

  • Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal