As-Builts Seller shall provide final as-built drawings of the Seller-Owned Interconnection Facilities within 30 Days of the successful completion of the Acceptance Test.
Power System Stabilizers The Developer shall procure, install, maintain and operate Power System Stabilizers in accordance with the requirements identified in the Interconnection Studies conducted for Developer’s Large Generating Facility. NYISO and Connecting Transmission Owner reserve the right to reasonably establish minimum acceptable settings for any installed Power System Stabilizers, subject to the design and operating limitations of the Large Generating Facility. If the Large Generating Facility’s Power System Stabilizers are removed from service or not capable of automatic operation, the Developer shall immediately notify the Connecting Transmission Owner and NYISO. The requirements of this paragraph shall not apply to wind generators.
As-Built Plans Within thirty (30) days after completion of Tenant’s Changes requiring the submission of plans to Landlord, Tenant shall furnish to Landlord a complete set of “as-built” plans and specifications.
Pendahuluan Lembaga keuangan yang disebut bank tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan xxxx dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran xxxxxx xxx keterbatasan sumber xxxx xxxx dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikan ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan xxxx xxxxx xxxx sangat dominan xxx dibutuhkan oleh dunia perekonomian. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan xxxx xxxx diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang xxxx xxxx lebih fleksibel xxx moderat daripada bank yang dalam xxx-xxx tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran xxxx terhadap pihak- pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu xxxxxx xxx pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian Lembaga Pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun xxxx dengan jalan mengeluarkan surat berharga xxx menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Xxxxx 0 Angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan. Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang- barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Adanya petumbuhan xxx perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari–hari, hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki xxx menikmati produk yang dibutuhkannya. Produk xxxx xxxxxx dijadikan dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang konsumtif seperti barang elektronik, furniture xxx kendaraan bermotor, disisi lain masyarakat belum mampu membelinya secara tunai. Sejak adanya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 20/88) mulai diperkenalkan pranata hukum, diantaranya pembiayaan konsumen. Dimana lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkan/dibutuhkan. Di samping alasan tersebut ada beberapa xxxxxx xxxx dapat dilihat sebagai berikut :
a. Keterbatasan sumber xxxx formal dengan sistim pembiayaan yang fleksibel xxx Tidak memerlukan penyerahan barang jaminan
b. Koperasi pembiayaan sulit berkembang, hal ini dipengaruhi oleh manajemen koperasi di tangani oleh orang–orang yang tidak profesional atau masih bermental individualis (tidak berorientasi kepada kepentingan bersama) dimana pembiayaan xxx pengawasan lebih menekankan pada keberadaannya bukan pada pemanfaatan modal usaha dimana apabila telah mampu menghimpun xxxx xxxx besar, maka cenderung untuk korupsi dengan pemanfaatan modal untuk kepentingan diri sendiri.
c. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, karena Bank tidak melayani kredit yang bersifat konsumtif xxx Bank menerapkan prinsif jaminan dalam pemberian kredit. Dengan adanya lembaga Pembiayaan Konsumen dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki prodak barang yang mereka butuhkan xxx seringkali barang tersebut mereka jadikan sebagai alat untuk mencari uang guna mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai terobosan terhadap jual beli secara angsuran. Perjanjian pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menjawab persoalan masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan xxx memberikan jalan keluar apabila pihak supplier menghadapi banyak permintaan atau hasrat masyarakat untuk membeli barang tetapi calon pembeli tersebut tidak mampu untuk membayar harga barang tersebut secara tunai. Dalam memenuhi permohonan suatu barang, pihak supplier melibatkan pihak ke 3 (tiga) yaitu perusahaan pembiayaan sebagai penyadang xxxx. Dalam praktek perjanjian yang melibatkan tiga pihak ini yaitu konsumen, supplier xxx perusahaan pembiayaan konsumen, karena pihak supplier pada dasarnya lebih megutamakan penjualan secara tunai untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaannya, sehingga untuk memenuhi permohonan kredit dari pembeli, pihak supplier melibatkan perusahaan pembiayaan yang menyediakan xxxx untuk membeli barang dari supplier secara tunai. Supplier sebagai pemilik barang atau produsen wajib memberikan informasi atas barang yang dibeli oleh konsumen atas kualitas xxx keadaan barang yang akan dipakai sehingga konsumen memperoleh informasi yang jelas dari karakter xxx sifat barang yang akan digunakan oleh konsumen, sehingga konsumen dapat menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan xxx petunjuk penggunaan, xxxx xxx kualitas barang sangat mempengaruhi kelangsungan dalam berusaha penjualan barang. Maka perlu adanya suatu jaminan atas barang yang dipakai oleh konsumen, xxx perlunya suatu kepastian penggantian bila terjadi kesalahan produksi. Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan konsumen tidak memerlukan prosedur xxxx xxxxx melainkan konsumen yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar secara tunai atas harga barang kebutuhan yang dibeli konsumen dari pemasok (supplier) dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. Akan tetapi kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen seperti ini bukan berarti tidak mengandung resiko. Resiko akan muncul apabila konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran secara berkala sebagai kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Disamping itu ada juga konsumen yang menghilangkan atau menjual barang sebagai objek perjanjian tersebut sehingga keberadaan barang tidak diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen Perkembangan prilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdampak pada perkembangan hukum . Hal ini sesuai dengan teori Xxx Xxxxxxx yang menyatakan bahwa perkembangan hukum terjadi karena perubahan prilaku masyarakat, lebih tepat adalah bahwa jiwa rakyatlah (volksgeit) yang hidup xxx bergerak dalam diri semua individu yang menciptakan hukum (Xxxx Xxxxxxx, 2006: 89). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hukum tidak muncul secara kebetulan, tetapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat (Xxxxxxx L Xxxxx, 2010: 105). Teori tersebut membawa dampak lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal seperti ini apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang Nomr 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Xxxx xxxxxx terjadi dalam masyarakat adalah perusahaan lebih suka penyelesaiannya diluar pengadilan atau non litigasi. Dengan tujuan agar citra perusahaan tetap dipandang xxxx xxxx masyarakat, karena prosedur-prosedur penyelesaian diluar pengadilan bisa memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besarnya bagi setiap pihak yang terlibat seperti xxxx xxxxxx kali ditentukan dalam konferensi penyelesaian masalah (Rachmadi Usman,2002: 13). Selanjutnya Xxxxxxxx Xxxxx, menyatakan bahwa sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit seyogianya harus melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, xxx xxxxxx dengan didasarkan pada yang actual xxx akurat, sehingga tidak akan keliru dalam pengambilan keputusan (Rachmadi Usman, 2001: 255). Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan- ketentuan xxxx xxx xxx sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran xxx bunga kredit oleh konsumen. Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau xxxxxx xxxxxx-xxxxxx xxxx cukup menurut Undang- Undang xxx harus dilaksanakan dengan itikad baik (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 2000: 233). Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan xxxxxx xxxx telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang- undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat xxx-xxx xxxx tidak ditentukan, xxxx xxx-xxx dimaksud tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan- ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan xxx masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan latar belakang di atas, xxxx xxxx menjadi permasalahan adalah Bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak sebagai akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk ?
Two-Way Interconnection Trunks 2.4.1 Where the Parties use Two-Way Interconnection Trunks for the exchange of traffic between Verizon and Ymax, Ymax, at its own expense, shall:
2.4.1.1 provide its own facilities to the technically feasible Point(s) of Interconnection on Verizon’s network in a LATA; and/or
2.4.1.2 obtain transport to the technically feasible Point(s) of Interconnection on Verizon’s network in a LATA (a) from a third party, or, (b) if Verizon offers such transport pursuant to this Agreement or an applicable Verizon Tariff, from Verizon.
2.4.2 Where the Parties use Two-Way Interconnection Trunks for the exchange of traffic between Verizon and Ymax, Verizon, at its own expense, shall provide its own facilities to the technically feasible Point(s) of Interconnection on Verizon’s network in a LATA.
2.4.3 Prior to establishing any Two-Way Interconnection Trunks, Ymax shall meet with Verizon to conduct a joint planning meeting (“Joint Planning Meeting”). At that Joint Planning Meeting, each Party shall provide to the other Party originating Centium Call Seconds (Hundred Call Seconds) information, and the Parties shall mutually agree on the appropriate initial number of End Office and Tandem Two-Way Interconnection Trunks and the interface specifications at the technically feasible Point(s) of Interconnection on Verizon’s network in a LATA at which the Parties interconnect for the exchange of traffic. Where the Parties have agreed to convert existing One-Way Interconnection Trunks to Two-Way Interconnection Trunks, at the Joint Planning Meeting, the Parties shall also mutually agree on the conversion process and project intervals for conversion of such One- Way Interconnection Trunks to Two-Way Interconnection Trunks.
2.4.4 On a semi-annual basis, Ymax shall submit a good faith forecast to Verizon of the number of End Office and Tandem Two-Way Interconnection Trunks that Ymax anticipates Verizon will need to provide during the ensuing two (2) year period for the exchange of traffic between Ymax and Verizon. Ymax’s trunk forecasts shall conform to the Verizon CLEC trunk forecasting guidelines as in effect at that time.
2.4.5 The Parties shall meet (telephonically or in person) from time to time, as needed, to review data on End Office and Tandem Two-Way Interconnection Trunks to determine the need for new trunk groups and to plan any necessary changes in the number of Two-Way Interconnection Trunks.
2.4.6 Two-Way Interconnection Trunks shall have SS7 Common Channel Signaling. The Parties agree to utilize B8ZS and Extended Super Frame (ESF) DS1 facilities, where available.
2.4.7 With respect to End Office Two-Way Interconnection Trunks, both Parties shall use an economic Centium Call Seconds (Hundred Call Seconds) equal to five (5). Either Party may disconnect End Office Two-Way Interconnection Trunks that, based on reasonable engineering criteria and capacity constraints, are not warranted by the actual traffic volume experienced.
2.4.8 Two-Way Interconnection Trunk groups that connect to a Verizon access Tandem shall be engineered using a design blocking objective of Xxxx-Xxxxxxxxx B.005 during the average time consistent busy hour. Two-Way Interconnection Trunk groups that connect to a Verizon local Tandem shall be engineered using a design blocking objective of Xxxx- Xxxxxxxxx B.01 during the average time consistent busy hour. Verizon and Xxxx shall engineer Two-Way Interconnection Trunks using BOC Notes on the LEC Networks SR-TSV-002275.
2.4.9 The performance standard for final Two-Way Interconnection Trunk groups shall be that no such Interconnection Trunk group will exceed its design blocking objective (B.005 or B.01, as applicable) for three (3) consecutive calendar traffic study months.
2.4.10 Ymax shall determine and order the number of Two-Way Interconnection Trunks that are required to meet the applicable design blocking objective for all traffic carried on each Two-Way Interconnection Trunk group. Ymax shall order Two-Way Interconnection Trunks by submitting ASRs to Verizon setting forth the number of Two-Way Interconnection Trunks to be installed and the requested installation dates within Verizon’s effective standard intervals or negotiated intervals, as appropriate. Ymax shall complete ASRs in accordance with OBF Guidelines as in effect from time to time.
2.4.11 Verizon may (but shall not be obligated to) monitor Two-Way Interconnection Trunk groups using service results for the applicable design blocking objective. If Verizon observes blocking in excess of the applicable design objective on any Tandem Two-Way Interconnection Trunk group and Ymax has not notified Verizon that it has corrected such blocking, Verizon may submit to Ymax a Trunk Group Service Request directing Ymax to remedy the blocking. Upon receipt of a Trunk Group Service Request, Ymax will complete an ASR to establish or augment the End Office Two-Way Interconnection Trunk group(s), or, if mutually agreed, to augment the Tandem Two-Way Interconnection Trunk group with excessive blocking and submit the ASR to Verizon within five (5) Business Days.
2.4.12 The Parties will review all Tandem Two-Way Interconnection Trunk groups that reach a utilization level of seventy percent (70%), or greater, to determine whether those groups should be augmented. Ymax will promptly augment all Tandem Two-Way Interconnection Trunk groups that reach a utilization level of eighty percent (80%) by submitting ASRs for additional trunks sufficient to attain a utilization level of approximately seventy percent (70%), unless the Parties agree that additional trunking is not required. For each Tandem Two-Way Interconnection Trunk group with a utilization level of less than sixty percent (60%), unless the Parties agree otherwise, Ymax will promptly submit ASRs to disconnect a sufficient number of Interconnection Trunks to attain a utilization level of approximately sixty percent (60%) for each respective group, unless the Parties agree that the Two-Way Interconnection Trunks should not be disconnected. In the event Ymax fails to submit an ASR for Two-Way Interconnection Trunks in conformance with this Section, Verizon may disconnect the excess Interconnection Trunks or bill (and Ymax shall pay) for the excess Interconnection Trunks at the applicable Verizon rates.
2.4.13 Because Verizon will not be in control of when and how many Two- Way Interconnection Trunks are established between its network and Ymax’s network, Verizon’s performance in connection with these Two- Way Interconnection Trunk groups shall not be subject to any performance measurements and remedies under this Agreement, and, except as otherwise required by Applicable Law, under any FCC or Commission approved carrier-to-carrier performance assurance guidelines or plan.
2.4.14 Ymax will route its traffic to Verizon over the End Office and Tandem Two-Way Interconnection Trunks in accordance with SR-TAP-000191, including but not limited to those standards requiring that a call from Ymax to a Verizon End Office will first be routed to the End Office Interconnection Trunk group between Ymax and the Verizon End Office.
One-Way Interconnection Trunks 2.3.1 Where the Parties use One-Way Interconnection Trunks for the delivery of traffic from Onvoy to Frontier, Onvoy, at Onvoy’s own expense, shall:
2.3.1.1 provide its own facilities for delivery of the traffic to the technically feasible Point(s) of Interconnection on Frontier’s network in a LATA; and/or
2.3.1.2 obtain transport for delivery of the traffic to the technically feasible Point(s) of Interconnection on Frontier’s network in a LATA (a) from a third party, or, (b) if Frontier offers such transport pursuant to a Frontier access Tariff, from Frontier.
2.3.2 For each Tandem or End Office One-Way Interconnection Trunk group for delivery of traffic from Onvoy to Frontier with a utilization level of less than sixty percent (60%) for final trunk groups and eighty-five percent (85%) for high usage trunk groups, unless the Parties agree otherwise, Onvoy will promptly submit ASRs to disconnect a sufficient number of Interconnection Trunks to attain a utilization level of approximately sixty percent (60%) for all final trunk groups and eighty-five percent (85%) for all high usage trunk groups. In the event Onvoy fails to submit an ASR to disconnect One-Way Interconnection Trunks as required by this Section, Frontier may disconnect the excess Interconnection Trunks or bill (and Onvoy shall pay) for the excess Interconnection Trunks at the rates set forth in the Pricing Attachment.
2.3.3 Where the Parties use One-Way Interconnection Trunks for the delivery of traffic from Frontier to Onvoy, Frontier, at Frontier’s own expense, shall provide its own facilities for delivery of the traffic to the technically feasible Point(s) of Interconnection on Frontier’s network in a LATA.
Porcupine Site Highway 11 and the City of Timmins Thunder Bay and District Toronto/York-Peel
TOOL STORAGE 1. A company shall provide on all construction jobs in towns and cities, and elsewhere where reasonably necessary and practicable (or if requested buy the employee), a suitable and secure waterproof lock-up solely for the purpose of storing employees’ tools, and on multi-storey and major projects the company shall provide, where possible, a suitable lock-up for employees’ tools within a reasonable distance of the work area of large groups of employees.
2. Where an employee is absent from work because of illness or accident and has advised the company in accordance with Clause 33 – Personal Leave of the award, the company shall ensure that the employee’s tools are securely stored during his/her absence.
International Shopping Goods estimated to cost less than $100,000 equivalent per contract may be procured under contracts awarded on the basis of international shopping procedures in accordance with the provisions of paragraphs 3.5 and 3.6 of the Guidelines.
Operations Fire An “Operations Fire” is a fire caused by Purchaser’s Operations other than a Neg- ligent Fire.