The Misamis Oriental State College of Agriculture Sample Clauses

The Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology shall provide, at its expense, suitable and adequate space at its premises for any PLDT equipment that may be installed thereat, and shall protect the same from natural elements such as fire and other hazards, and from access, handling and operation by unauthorized parties/personnel.
Sample 1
AutoNDA by SimpleDocs
The Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology shall prepare all the required civil works, conduits and in-house wiring installations prior to the installation of service.
Sample 1
The Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology shall provide the required Uninterrupted Power Supply ( UPS ) or Automatic Voltage Regulator ( AVR ) in each location to ensure the uninterrupted power supply necessary for the continuous operation of the service.
Sample 1
The Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology shall provide the interface cable between the PLDT equipment and Customer Provided Equipment
Sample 1
The Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology shall provide access to PLDT’s duly authorized representatives/personnel for installation, maintenance, repair or inspection of PLDT’s equipment. The Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology shall not be liable for any injury or death to any PLDT representatives/personnel while performing installation, maintenance, repair, or inspection work on the equipment within its premises except if the cause thereof is due to any negligent or willful act of the Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology;
Sample 1
The Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology shall not assign, transfer, sublease, change or otherwise part with the said equipment; neither shall the customer permit any extension of the service regardless of whether or not the said extension may cause damage or interference to the service; without prior written consent and approval of PLDT.
Sample 1
The Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology shall exercise due care in the handling of PLDT’s equipment. Any damage to or deterioration to PLDT’s equipment, other than those due to ordinary wear and tear, shall be for the sole account and responsibility of the Misamis Oriental State
Sample 1
AutoNDA by SimpleDocs
The Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology agrees that this Agreement shall not be construed to authorize the Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology to engage in, or use as a conduit, directly or indirectly, any of the facilities provided herein, in order to conduct any unauthorized Services such as callback, audiotex, international simple resale (“ISR”), resale of private leased line/Service, and other analogous Services, or any alternative calling procedures (“ACP”) activities, which are prohibited under the rules and regulations in the Philippines, or Services which are detrimental to the telecommunications industry, or which operation or Service constitutes an uncompensated bypass of PLDT’s System, in whole or in part, unless the foregoing activities are duly recognized and allowed by the National Telecommunications Commission (“NTC”) or any other appropriate government agency. In case of violation of this provision, upon demand, PLDT shall be entitled to a bypass compensation fee equal to a one (1) year appropriate international toll revenue share based on the prevailing access and hauling charges at the time the bypass was committed plus fifty percent (50%) of the total bypass compensation charges. The computation of the said bypass compensation fee shall be at the sole discretion of PLDT. Moreover, PLDT shall have the right to full access to the relevant books and all other records of the Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology in order to ascertain the volume of traffic and the total amount of bypass compensation fee payable on account thereof. PLDT’s findings as to amount due it by reason of the violation of this provision shall be final and binding upon the parties. The parties further agree that in the event of violation of the no-bypass provision and/or prohibited Services described and defined in this Article, PLDT shall, in addition to its right to demand the bypass compensation payable on account thereof, shall have the right to terminate this Agreement, or any amendment or renewal thereof, as well as other related agreements, and in exercising such right, PLDT can immediately disconnect any of the equipment or facilities for the purpose of severing the connection of the Service, without need of prior resort to judicial or administrative action and without incurring any liability of whatever nature.
Sample 1

Related to The Misamis Oriental State College of Agriculture

  • Indigenous Peoples The Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, ensure that the Project does not cause any impact on indigenous people within the meaning of the SPS. In the event that the Project does have any such impact, the Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, take all steps required to ensure that the Project complies with the applicable laws and any other applicable regulations of the Borrower and the SPS.

  • Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

  • Cooperation on forestry matters and environmental protection 1. The aims of cooperation on forestry matters and environmental protection will be, but not limited to, as follows: (a) establishing bilateral cooperation relations in the forestry sector; (b) developing a training program and studies for sustainable management of forests; (c) improving the rehabilitation and sustainable management of forest with the aim of increasing carbon sinks and reduce the impact of climate change in the Asia-Pacific region; (d) cooperating on the execution of national projects, aimed at: improving the management of forest plantations for its transformation for industrial purposes and environmental protection; (e) elaborating studies on sustainable use of timber; (f) developing new technologies for the transformation and processing of timber and non-timber species; and (g) improving cooperation in agro-forestry technologies. 2. To achieve the objectives of the Article 149 (Objectives), the Parties may focus, as a means of cooperation and negotiations on concluding a bilateral agreement on forestry cooperation between the two Parties. Such collaboration will be as follows: (a) exchanges on science and technology as well as policies and laws relating the sustainable use of forest resources; (b) cooperation in training programs, internships, exchange of experts and projects advisory; (c) advice and technical assistance to public institutions and organizations of the Parties on sustainable use of forest resources and environmental protection; (d) facilitating forest policy dialogue and technical cooperation under the Network of Sustainable Forest Management and Forest Rehabilitation in Asia- Pacific Region, initiated at the 15th Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Meeting; (e) encouraging joint studies, working visits, exchange of experiences, among others; and (f) others activities mutually agreed.

  • Xxxxx, Haldimand, Norfolk An employee shall be granted five working days bereavement leave with pay upon the death of the employee’s spouse, child, stepchild, parent, stepparent, legal guardian, grandchild or step-grandchild.

  • Department of Agriculture United States Department of Agriculture at 0-000-000-0000, 000-000-0000, or xxxx://xxx.xxxxx.xxx/plantind/ to determine those specific project sites located in the quarantined area or for any regulated article used on this project originating in a quarantined county.

  • Agricultural Export Subsidies 1. The Parties share the objective of the multilateral elimination of export subsidies for agricultural goods and shall work together toward an agreement in the WTO to eliminate those subsidies and prevent their reintroduction in any form. 2. Neither Party shall introduce or maintain any export subsidy on any agricultural good destined for the territory of the other Party.

  • Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.

  • Labor-Management Cooperation When an Appointing Authority initiates a planning process or management study which is anticipated to result in layoff, the Appointing Authority will meet and confer with the Local Union during the decision planning phase and again during the implementation planning phase. The Appointing Authority and the Local Union shall enter into negotiations regarding a Memoranda of Understanding upon request of either party to modify this Agreement regarding the implementation plans which shall include, but are not limited to, the following: • Length of layoff notice; • Job and retraining opportunities; • Alternative placement methods; • Early retirement options pursuant to M.S. 43A.24, Subd. 2(i); • Bumping/vacancy options for part-time employees to preserve their insurance eligibility or contribution; and • Other methods of mitigating layoff or their effect on employees.

  • Agriculture Closed to Foreign Investors « For each individual crop cultivation in an area less than or equal to 25 hectares: - Main food crops are corn, soy, peanuts, green beans, rice, cassava, sweet potato; other food crops are wheat, oats, barley, rye, millet, taro, and other food crops not classified elsewhere (ISIC 0111, 0112). « For each individual crop cultivation in an area less than 25 hectares: - Estate crops as follows: > Sugar cane and other sweetening plant cultivation, tobacco plantation, rubber and other producing latex plantations, cotton plantation, textile raw material crop plantation, Medicinal/pharmaceutical crop plantation, essential oil crop plantation, and other crop plantation that is not classified in other location (ISIC 0111, 0112) > Coconut plantation, palm plantation, beverage material crop plantation (tea, coffee, and cocoa), cashew plantation, peppercorn plantation, clove plantation, and other spices crop plantation (ISIC 0113) - Breeding and propagation of the following: > Jatropha curcas plantation, sugar cane and other sweetening plants, tobacco plant, rubber and other latex producing plants, textile raw material plant, medical/pharmaceutical plant, cotton plant, essential oil plant, and other plants that are not classified in other location (ISIC 0111, 0112) > Coconut plant, palm plant, plants for beverage material (tea, coffee, and cocoa), cashew plant, peppercorn plant, clove plantation, and other spices plant (ISIC 0113) - Breeding and Propagation of Forest plants (ISIC 0111, 0200) « Pig breeding and farming in a quantity less than or equal to 125 heads, native chicken ("ayam xxxxx") and its cross- breeding and farming (ISIC 0122) « Plantation processing product business industry below certain capacity according to Regulation of Minister of Agriculture Number 26 of 2007: - Dry Clove Flower Industry (ISIC 0140) « Capturing and Propagating Wildlife from natural Habitat except reptiles (snake, lizard, turtle, soft shell turtle and crocodile) (ISIC 0150)

  • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ a) The Institution and the Investigator acknowledge and agree that the Sponsor shall have exclusive ownership rights to all Study Data, Study results, information, improvements, developments, discoveries, inventions, work, know-how and other rights (whether or not patentable), created, developed, and/or reduced to practice as a result of or in connection with the conduct of the Study and/or the use of the Study Drug or the Confidential Information, together with all intellectual property rights (existing and future) relating thereto (“Intellectual Property”) conceived by the Institution or the Investigator or Study Personnel, solely or jointly with others as a result of work done under this Agreement, to the widest extent possible under applicable law. The Institution and the Investigator shall promptly disclose in writing to PSI and the Sponsor all Intellectual Property made or reduced to practice by the Institution, the Investigator and/or the Study Personnel related to the Study. At the Sponsor's request, the Institution and the Investigator shall cause all rights titles and interests in and to any such Intellectual Property to be assigned to the Sponsor without additional compensation and provide reasonable assistance to obtain patents, including causing the execution of any invention assignment or other documents. b) All parties to this Agreement and Sponsor shall retain all right, title and interest in any Intellectual Property that was owned by such party or Sponsor prior to or apart from the commencement of this Agreement. No a) Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející uznávají a souhlasí, že Zadavatel bude mít výhradní vlastnická práva ke všem Studijním údajům, výsledkům Studie, informacím, vylepšením, na vývoj, k objevům, vynálezům, dílům, know-how a dalším právům (ať už patentovatelným či nikoli), vytvořeným, vyvinutým, a/nebo uvedeným do praxe v důsledku nebo v souvislosti s prováděním Studie, a/nebo používáním Studijního léku nebo Důvěrných informací společně s právy duševního vlastnictví (stávajícími i budoucími) s nimi souvisejícími (dále jen „Duševní vlastnictví“), které vytvořilo Zdravotnické zařízení, Hlavní zkoušející nebo Studijní personál, samostatně nebo společně s ostatními jako výsledek práce prováděné na základě této Smlouvy, a to v největším možném rozsahu povoleném příslušnými zákonnými předpisy. Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející budou neprodleně písemně informovat PSI a Zadavatele o veškerém Duševním vlastnictví vytvořeném nebo uvedeném do praxe Zdravotnickým zařízením, Hlavním zkoušejícím a/nebo Studijním personálem v souvislosti se Studií. Na žádost Zadavatele zajistí Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející převod veškerých práv a zájmů týkajících se Duševního vlastnictví na Zadavatele bez další odměny a poskytnou přiměřenou součinnost k získání patentu včetně zajištění podpisu dokumentů k převodu objevu nebo jiných dokumentů. b) Všechny strany této Smlouvy a Zadavatel si i nadále ponechají veškerá práva, nároky a podíly na jakémkoli Duševním vlastnictví, které daná strana nebo Zadavatel vlastnili před začátkem platnosti této Smlouvy nebo na které license grant or assignment, express or implied, by estoppel or otherwise, is intended by, or shall be inferred from, this Agreement except to the extent necessary for each party to fulfill its obligations under this Agreement or otherwise give effect to this Agreement.

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!