HUKUM. 1. Apabila PENGARANG meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan surat perjanjian ini beralih kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.
2. Apabila ahli waris PENGARANG lebih dari seorang, maka mereka harus menunjuk seorang ahli waris yang diberi surat kuasa penuh untuk berhubungan dengan PENERBIT.
3. Apabila penunjukkan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada PENERBIT, PENERBIT berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak- hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.
HUKUM. Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan 1.1. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan Partisipasi Masyarakat 100 %
HUKUM. Perjanjian ini ditafsirkan, diatur dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
HUKUM. 3 - - - 3
HUKUM. Kassubag.
HUKUM. 1 9 16 14 40 10 F.Keperawatan 2 9 31 5 1 48
HUKUM. Pada dasarnya setiap orang dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal pemberi atau penerima Lisensi adalah suatu Perseroan, maka perlu diketahui apakah sudah dilaksanakan tata cara yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, misalnya mengenai siapa yang dapat menandatangani perjanjian lisensi.
HUKUM. MAK : 005.04.BF.1053.QBA.051.522131 PAGU : Rp. 30.000.000,- VOLUME : 300 0RANG WAKTU PELAKSANAAN : 1 (SATU) TAHUN
HUKUM. Penyedia Jasa diminta mengumpulkan studi-studi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan ini.
HUKUM. Pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Kelas Bravo Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut. Landasan hukum dari pekerjaan “Pengawasan Pembangunan Gedung Kelas Bravo Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura, Tahun Anggaran 2017” adalah: