Kewajiban PIHAK KESATU a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
b. menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan asistensi PIHAK KEDUA;
d. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik
e. memberikan laporan hasil security assessment Sistem Elektronik yang telah dilakukan oleh PIHAK KESATU atas permintaan PIHAK KEDUA;
x. xxxxikuti saran dan rekomendasi PIHAK KEDUA terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
g. memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada PIHAK KEDUA sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
h. mempromosikan layanan Sertifikat Elektronik PIHAK KEDUA kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KESATU dan masyarakat;
i. mencantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik PIHAK KEDUA;
j. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA; dan
k. memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
Kewajiban PIHAK KESATU adalah
a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Program 1 (satu) Perangkat Daerah 1 (satu) Desa Dampingan;
b. menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan Program 1 (satu) Perangkat Daerah 1 (satu) Desa Dampingan;
Kewajiban PIHAK KESATU. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan PIHAK KESATU; Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
a. Menjamin bahwa ruang dan aset UNAIR lainnya adalah milik/dikelola oleh PIHAK KESATU dan dengan demikian PIHAK KESATU berhak untuk menyewakannya.
b. Menjamin bahwa selama masa sewa berlangsung, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas penghunian dan/atau hak apapun juga atas berupa Properti yang disewakan tersebut dan oleh karenanya PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan/atau ganguan yang dimaksud.
c. Menjamin bahwa selama masa sewa berlangsung, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan untuk memindahkan ruang dan aset UNAIR lainnya yang telah disewa dari lokasi yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
d. Menyerahkan ruang dan aset UNAIR lainnya dalam keadaan bebas dari sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak lain.
Kewajiban PIHAK KESATU. (1) Membayar hanya sejumlah dana seperti yang telah ditentukan pada Pasal 2 dalam perjanjian ini.
(2) Melakukan sosialisasi pedoman beasiswa dan beberapa peraturan yang menyangkut keanggotaan sebagai penerima beasiswa dari PIHAK KESATU yang difasilitasi oleh PIHAK KEDUA.
(3) Melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima beasiswa.
(4) Apabila PIHAK KEDUA mengembalikan penerima beasiswa di tengah semester berjalan maka PIHAK KESATU hanya membayar biaya pendidikan peserta untuk semester berjalan, sedangkan pembayaran biaya lainnya dikembalikan kepada PIHAK KESATU.
(5) Bersama PIHAK KEDUA ikut membina dan mendukung penyelenggaraan pendidikan peserta.
(6) Menjalin hubungan komunikasi secara rutin dan efektif dengan PIHAK KEDUA.
Kewajiban PIHAK KESATU. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.
Kewajiban PIHAK KESATU. Menyediakan fasilitas tempat untuk riset dan pengabdian kepada masyarakat, tempat pertemuan, sosialisasi dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama antara Sekolah Tinggi Perikanan dan Universitas Padjadjaran;
Kewajiban PIHAK KESATU. Wajib memberikan dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan RAB terlampir.
Kewajiban PIHAK KESATU. 1. Membiayai PIHAK KEDUA untuk pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah diperhitungkan dan disepakati bersama.
2. Menjamin terciptanya kondisi yang aman dan kondusif untuk PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan
3. Membantu penyiapan surat-surat izin yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan atau memasuki area tertentu untuk kajian dan survei sesuai kepentingan Kontrak.
Kewajiban PIHAK KESATU a. Memberikan pendampingan atas pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
b. Memfasilitasi penayangan daftar barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal melalui aplikasi yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU; dan
c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.