Pekerja pekerja adalah digalakkan mengikuti kursus yang berkaitan perkhidmatan kawalan keselamatan yang dikendalikan oleh pihak Kerajaan dan juga pihak Swasta.
Pekerja pekerja sewaan.
Pekerja. 6. Usia Item diatas bernilai tidak valid karena adanya perbedaan cara pengukuran, dimana variabel sosio demografi tidak bisa dihitung menggunakan skala likert dikarenakan skala tersebut masing – masing jawaban memiliki nilai berdasarkan pendapat, sikap, dan perilaku responden yang tidak dapat dinilai dengan angka.
Pekerja. B u k an Penerim a U pah yang selanjutnya d iseb u t PBPU adalah setiap orang }ra ng bekerja a ta u b e ru sah a a ta s risiko sendiri;
Pekerja. Pengusaha hendaklah menyatakan dalam LAMPIRAN H jumlah pekerja- pekerja yang akan diperuntukkan bagi mengendalikan kontrak ini. Jumlah hendaklah berpadanan dengan bebanan kerja yang akan dijalankan.
Pekerja. Dengan perkataan lain, bahwa praktek outsourcing yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 64, 65, dan 66, dikenal dalam dua bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/buruh.6 Outsourcing dilihat dari hukum ketenagakerjaan merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan/penyedia jasa pekerja. Pada hubungan hukum ini ditemukan tiga pihak, yaitu perusahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja, yang sering juga disebut perusahaan penerima pekerjaan (Perusahaan Outsourcing), perusahaan pengguna pekerja atau perusahaan pemberi pekerjaan, dan pekerja/buruh itu sendiri. Hubungan kerja yang terjadi pada outsourcing adalah antara pekerja dengan perusahaan penerima pekerjaan (Perusahaan Outsourcing) yang dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis. Hubungan kerja tersebut pada dasarnya Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau tetap (PKWTT), tetapi dapat pula dilakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) apabila memenuhi semua persyaratan baik formal maupun material sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003. Dengan demikian hubungan kerja pada outsourcing tidak selalu dalam bentuk PKWT, dan sangat keliru kalau beranggapan bahwa outsourcing selalu dan/atau sama dengan PKWT. Seperti hubungan kerja pada umumnya, dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/perusahaan dengan sistem outsourcing, secara yuridis hubungan mereka adalah bebas, seseorang tidak boleh 6Xxxxxx Xxxxxx, Op.cit, hlm. 220. diperbudak, diperulur maupun diperhambakan. Segala macam bentuk perbudakan, perhambaan dan peruluran dilarang karena memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUDNRI Tahun 1945) dan Pancasila, namun secara sosiologis, pekerja tidaklah bebas sebagai seorang yang tidak mempunyai bekal hidup, karena bermodal tenaganya saja seseorang pekerja kadang kala terpaksa menerima hubungan kerja dengan pengusaha meskipun hubungan itu memberatkan pekerja sendiri, lebih- lebih sekarang dengan banyaknya tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.7 Tenaga pekerja yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja, sehingga pekerja itu selalu mengikuti tenaganya ke tempat di mana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Ole...