Teori Perjanjian. Teori perjanjian digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan rumusan masalah pertama mengingat tesis ini membahas mengenai Implementasi Perjanjian Bagi Hasil dalam Sistem Pembiayaan pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Teori perjanjian sangat berguna sebagai pisau analisis dalam 6Soerjono Soekanto dan Xxx Xxxxxxx, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7. 7Lexy J, Xxxxxxx, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 35. menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai ketentuan perjanjian bagi hasil dalam perbankan syariah. Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Kedua belah pihak dalam hal ini telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.8 X. Xxxxx Xxxxxxx mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.9 122.
Teori Perjanjian. Teori perjanjian memiliki peran krusial dalam menganalisis perjanjian kerjasama bagi hasil dalam pembangunan perumahan antara pemilik lahan dan pengembang. Teori ini menyediakan kerangka kerja yang membantu dalam memahami dinamika hubungan antara kedua pihak, mengidentifikasi insentif dan risiko yang terlibat, serta merancang perjanjian agar dapat mencapai tujuan bersama dengan efektif. Beberapa fungsi teori perjanjian dalam analisis perjanjian kerjasama bagi hasil pembangunan perumahan diantaranya adalah untuk memberikan penjelasan terkait pesifikasi hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan pengembang perumahan Teori perjanjian membantu dalam merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan tegas. Hal ini mencakup hak pengembang terkait pengelolaan proyek, pemilihan desain, dan strategi pemasaran, serta hak pemilik lahan terkait dengan pembagian keuntungan, pengambilan keputusan, dan
Teori Perjanjian. Jika penulis kaitkan antara Xxxxx Xxxjanjian dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat subjektif dan objektif. Dalam kasus ini perjanjian kerjanya tidak mematuhi persyaratan objektif karena telah dalam PKWT yang dilakukan oleh PT. Dasa Windu Agung bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dapat batal demi hukum.
Teori Perjanjian a) Pengertian perjanjian
Teori Perjanjian. Kata Belanda untuk persetujuan, overeenkomst, sering digunakan secara bergantian dengan persetujuan. “Bisa dikatakan bahwa kedua kata itu (persetujuan dan kesepakatan) memiliki arti yang sama,” kata Subekti. “Perjanjian disebut juga perjanjian karena kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan suatu tugas.” Ketika satu pihak mengikat pihak lain, maka terciptalah hukum perjanjian yang sah. Istilah “hukum perjanjian” juga dapat diterjemahkan sebagai “seperangkat aturan yang dibuat ketika seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain”. untuk kesepakatan tanpa berada di bawah tekanan atau harus memilih satu sisi atau yang lain.
Teori Perjanjian. Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini,kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.