Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Authorised Representatives Each of the Parties shall by notice in writing designate their respective authorised representatives through whom only all communications shall be made. A Party hereto shall be entitled to remove and/or substitute or make fresh appointment of such authorised representative by similar notice.
Recipient’s Representative; Addresses 5.01. The Recipient’s Representative referred to in Section 7.02 of the Standard Conditions is the Minister of Development and International Cooperation.
5.02. The Recipient’s Address referred to in Section 7.01 of the Standard Conditions is: Ministry of Development and International Cooperation Place Xxx Xxxxxxx 1069 Tunis Republic of Tunis Cable: Telex: Facsimile: MCIIE 18060 212-71-351666/ 000-00-000000
5.03. The World Bank’s Address referred to in Section 7.01 of the Standard Conditions is: International Bank for Reconstruction and Development 0000 X Xxxxxx, X.X. Xxxxxxxxxx, X.X. 00000 Xxxxxx Xxxxxx of America Cable: Telex: Facsimile: INTBAFRAD Xxxxxxxxxx, X.X. 000000 (MCI) or 64145 (MCI) 0-000-000-0000 AGREED at District of Columbia, United States of America, as of the day and year first above written. REPUBLIC OF TUNISIA By /s/Xxxxxxx Xxxxx Jouini Authorized Representative INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT acting as an Implementing Agency of the Global Environment Facility By /s/ Xxxxxxxx Xxxxxx Authorized Representative The objective of the Project is to improve living conditions for rural communities in the Project Area inter alia by fostering increased access to basic infrastructure and services, sustainable increase of income, improved natural resource management practices and promotion of an integrated approach to community-based development among various stakeholders. The Project consists of the following parts: Part A: Financing for Execution of Investments Selected under the PDP Framework. Carrying out of selected investments encompassing works, equipment, tools, materials, consultants’ services and training, to sustain development activities in the following areas:
(i) Construction and rehabilitation of water harvesting infrastructure, establishment and rehabilitation of public and private irrigation schemes; and construction of drinking water supply systems.
(ii) Construction and rehabilitation of rural feeder roads.
(iii) Development of sustainable agricultural production systems through improved delivery of agricultural extension and advisory services, improvement of pastoral, sylvo-pastoral, and forested areas, dissemination of climate-resilient farming practices, diversification of rural economic activities, and promotion of efficient water and soil conservation practices. Part B: Development and Promotion of Use of Treated Wastewater in Agriculture
1. Carrying out of: (a) a feasibility study aimed at assessing, costing and testing the options to maximize benefits to be derived from the use of treated wastewater produced from the Greater Tunis area and transferred to rural areas; and (b) an assessment of degraded lands susceptible to being improved through the use of treated wastewater for agricultural purposes, and for adapting and mitigating the impact of climate change.
2. Development of pilot schemes to demonstrate the value and benefits to be derived from the use of treated wastewater to preserve and intensify agricultural production systems on degraded lands. Part C: Institutional Strengthening and Sensitization to Environmental Issues and IPA Methodology
1. Strengthening the capacity of institutions involved in implementation of the Project at the national, regional and local levels including RCADs and ADGs through the provision of logistical support, technical advisory services and adequate training programs.
2. Strengthening the CCU’s capacity to manage the Project efficiently including ensuring adequate monitoring and evaluation, and compliance with all safeguard measures related to implementation of the environment and social protection framework.
3. Development and execution of a communication and sensitization action plan aimed at raising awareness on environmental themes and IPA methodology.
CONTRACTOR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE Contractor shall designate a customer service representative (and inform Enterprise Services of the same) who shall be responsible for addressing Purchaser issues pertaining to this Master Contract.
Business Development Provide advice and assistance in business growth and development of Party B. 业务发展。对乙方的业务发展提供建议和协助。
Supervisors Working (a) The Employer agrees that the function of supervisors is the supervision of Employees and not the performance of the work of the employees they supervise. Accordingly, the Employer agrees that supervisors or other employees of the Employer who are not members of the bargaining unit shall not perform any bargaining unit work, except to train employees or demonstrate safety, or as otherwise provided in the applicable Supplement, Rider or Addendum. However, in the case of Acts of God, supervisors shall comply with the procedures in subsections (b) and (c) and may only perform bargaining unit work until bargaining unit employees are available. The Employer shall make every reasonable effort to maintain a sufficient workforce to staff its operations with bargaining unit employees. The Employer also agrees that supervisors or other employees of the Employer who are not members of the bargaining unit shall not perform bargaining unit work in preparing the work areas before the start of the Employer’s hub, preload or reload operation, nor shall the Employer send any bargaining unit employee home and then have such employee’s work performed by a supervisor or other employees of the Employer who are not a member of the bargaining unit.
(b) When additional employees are necessary to complete the Employer’s operations on any shift or within any classification, the supervisor shall exhaust all established local practices to first use bargaining unit employees including where applicable, double shifting, early call-in, and overtime.
(c) If there is no established local practice, the following shall apply with regard to inside work. Within each building, each operation will maintain appropriate list(s), by seniority, of those part-time employees requesting coverage work. It will be the employees’ responsibility to sign up on the appropriate list. The Company shall post such lists and employees who are interested in adding their names to the lists shall do so on the first working day of each month. It will be the employee’s responsibility to make sure his/her their contact information is correct. Employees who are unavailable to work on three (3) separate occasions within a calendar month shall have their names removed from the coverage list. Those employees shall be eligible to re-sign the list the following month. When coverage work is available, the Company will use the appropriate list to fill the required positions, and such employees will work as assigned. The employee must be qualified for the available work and double shift employees shall have seniority among themselves. No employee is allowed to work more than two (2) shifts in any twenty-four (24) hour period. Local call verification practices and procedures shall remain in place. Nothing contained in this Section shall change existing practices or procedures covering full-time work.
(d) If it is determined at any step of the grievance and/or arbitration procedure that this Section, or a “supervisor working” provision in a Supplement, Rider or Addendum, has been violated, the aggrieved employee will be paid as follows: (i) if the actual hours worked by the supervisor amounts to two (2) hours or less, the aggrieved employee will be paid for the actual hours worked by the supervisor at the rate of double time the employee’s rate of pay at the time of the incident; or (ii) if the supervisor works more than two (2) hours, the aggrieved employee shall be paid four (4) hours at straight time or actual hours worked at double time the employee’s rate of pay at the time of the incident, whichever is greater. If no aggrieved employee can be identified, the payment will be made to the grievant. Such remedy shall be in addition to any other remedies sought by the Union in the appropriate grievance procedure. If a Supplement, Rider, or Addendum does not have a provision requiring notice to the xxxxxxx when a supervisor works the following shall be incorporated: “In the event a supervisor does perform bargaining unit work, the Employer shall notify the appropriate shop xxxxxxx as soon as possible.” In the event that any individual supervisor is found to be in violation of the first paragraph of this Subsection three (3) times in any nine (9) month rolling period, the grievance shall be paid at triple quadruple time the employee’s rate of pay for the hours specified in the first paragraph of this subsection.
Supervisor Within ten (10) business days from the occurrence of the matter on which a complaint is based, or within ten (10) business days from his/her knowledge of such occurrence, an employee shall file a formal written grievance. Three copies of the departmental grievance form shall be completed by the employee stating the nature of the grievance and the remedy requested from his/her departmental Management. The employee shall submit two copies to his/her immediate supervisor and retain the third copy.
Authorised Representative The Issuer will notify the Dealers immediately in writing if any of the persons named in the list referred to in paragraph 3 of Part 1 of the Initial Documentation List ceases to be authorised to take action on its behalf or if any additional person becomes so authorised together, in the case of an additional authorised person, with evidence satisfactory to the Dealers that such person has been so authorised.
Grievance Representatives Within 30 working days after the execution of this Agreement, the Union shall furnish the Xxxxxxx with a list of all persons authorized to act as the Chapter and UPI Local Grievance Representatives and shall update the list as changes occur. The designated Chapter Grievance Representative shall be an employee of the University and shall have the responsibility to meet classes, office hours, and other assigned duties and responsibilities. If the responsibilities of the Chapter Grievance Representative require rescheduling of the representative's University duties, the representative may, with the approval of the Xxxxxxx, arrange for the rescheduling of such duties or their coverage by colleagues. Such approval shall not be unreasonably withheld. The provisions of Article 15.4. shall also apply to the UPI Local Grievance Representative if he or she is an employee of the University.
Project Manager The term “Project Manager” refers to the employee of the State who has been assigned responsibility for overseeing and managing the proper and timely implementation of the project.
