Subkontrak. Vendor tidak diizinkan untuk mensubkontrakkan kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari DN. Setiap pelanggaran ketentuan ini oleh Vendor, maka DN berhak untuk memutuskan seluruh atau sebagian dari Perjanjian dan meminta ganti rugi. Para Pihak setuju bahwa Afiliasi DN juga berhak untuk membeli produk dan/atau layanan berdasarkan persyaratan Perjanjian. “Afiliasi”adalah setiap perusahaan yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh DN, atau mengendalikan DN, atau berada dalam kendali yang sama dengan DN. Pengendalian adalah kepemilikan langsung atau tidak langsung sekurang- kurangnya 50% dari modal nominal, atau hak lain langsung atau tidak langsung untuk menunjuk direktur utama atau orang dengan jabatan serupa yang memiliki pengaruh besar.
Subkontrak. Apabila dalam kondisi tertentu seperti Overload beban kerja, ketidakmampuan sementara dan kebutuhan akan keahlian yang lebih baik, PIHAK PERTAMA menerapkan subkontrak atas sebagian atau seluruh pekerjaan kepada Lembaga Inspeksi yang memiliki kompetensi setara atau lebih baik atas dasar persetujuan yang tertulis yang terverifikasi oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas hasil pekerjaan subkontraktor yang ada pada daftar subkontraktor yang didokumentasikan.
Subkontrak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pelaksanaan kemitraan subkontrak dapat dilaksanakan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dimana usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai subkontraktor. Selain itu dapat juga dilaksanakan antara usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil dimana usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.