Dasar Hukum. Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) • Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2020 dan mengusulkan kepada Rapat untuk:
Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
Dasar Hukum. Pasal 12 ayat 7 b jo. Pasal 23
Examples of Dasar Hukum in a sentence
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
Dasar Hukum Ketenagakerjaan ................................................
I-3 BAB II : 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA ...........................................
Pada bab ini penulis menguraikan tentang Dasar Hukum Ketenagakerjaan, Pengertian Pekerja/Buruh, Pengertian Perusahaan Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja, Tinjauan Umum tentang Hubungan Kerja, Tinjauan Umum tentang Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja.
Xxxxxxxxxx F.X, Hukum Bangunan Dasar - Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, 1996.
More Definitions of Dasar Hukum
Dasar Hukum adalah sesuatu yang mendasari lahirnya sesuatu atau sesuatu panduan untuk masalah yang akan dipecahkan. Hukum tentang ijārah banyak ditemukan dalam teks-teks al-quran dan Sunnah Xxxx Xxxxxxxx dan juga dapat ditelaah dalam penjelasan dalam ijma' dan qiyas para ulama fikih. Semuanya adalah dasar hukum islam untuk menentukan halal atau haram, diperbolehkan atau tidak, serta pembenaran atau larangan sesuatu tindakan hukum dalam syariat. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara baik dan halal, maka hukum perjanjiannya juga halal. Menurut pandangan islam asal hukum akad ijarah ala al-amal adalah mubah (dibolehkan) apabila dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. 41 Bolehnya dasar hukum ijarah ala al-amal tersebut berorientasi pada beberapa ayat al-quran dan hadist xxxx Xxxxxxxx xxx .
Dasar Hukum a. Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”); b. Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (”AD”). Legal Basis: a. Articles 66, 67, 68 and 69 of the Company Law Number 40 of 2007 (the “Company Law”); b. Article 9 paragraph 4 of the Company's Articles of Association (the ”Company’s AOA”).
Dasar Hukum a. Pasal 70 dan 71 UUPT; b. Pasal 21 ayat 1 AD. Legal Basis: a. Article 70 and 71 of the Company Law; b. Article 21 paragraph 11 of the Company’s AOA.
Dasar Hukum a. Pasal 96 dan 113 UUPT; Legal Basis: a. Articles 96 and 113 of the Company Law;
Dasar Hukum a. Pasal 96 dan 113 UUPT; b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; d. Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No. PS/RNC/002/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Legal Basis: a. Articles 96 and 113 of the Company Law; b. The Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Listed Company; c. The Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.55/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance of Commercial Bank; d. Recommendations of the Remuneration and Nomination Committee No. PS/RNC/002/III/2022 dated 15 March 2022 regarding total remuneration package for the Board of Commissioners and Board of Directors.
Dasar Hukum a. Pasal 68 UUPT; b. Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; c. Pasal 9 ayat 4 AD; Legal Basis: a. Article 68 of the Company Law; b. Article 13 of the Regulation of Indonesia Financial Service Authority No.13/POJK.03/2017 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities; c. Article 9 paragraph 4 of the Company’s AOA;
Dasar Hukum a. Pasal 19 UUPT; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); c. POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; d. POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Legal Basis: a. Article 19 of the Company Law; b. Government Regulation Number 5 Year 2021 concerning Implementation of Risk Based Business Licensing jo. Central Bureau of Statistics Regulation No.2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian Business Sectors; c. POJK Number 14/POJK.04/2019 regarding the Amendments of POJK No.32/POJK.04/2015 regarding Increase the Capital of a Public Company by Granting Preemptive Rights; d. POJK No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Publicly-Held Companies.