Definisi Dasar Hukum
Dasar Hukum. Pasal 96 dan 113 UUPT;
Dasar Hukum. Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) • Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2022 dan mengusulkan kepada Rapat untuk:
Dasar Hukum adalah sesuatu yang mendasari lahirnya sesuatu atau sesuatu panduan untuk masalah yang akan dipecahkan. Hukum tentang ijārah banyak ditemukan dalam teks-teks al-quran dan Sunnah ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ dan juga dapat ditelaah dalam penjelasan dalam ijma' dan qiyas para ulama fikih. Semuanya adalah dasar hukum islam untuk menentukan halal atau haram, diperbolehkan atau tidak, serta pembenaran atau larangan sesuatu tindakan hukum dalam syariat. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara baik dan halal, maka hukum perjanjiannya juga halal. Menurut pandangan islam asal hukum akad ijarah ala al-amal adalah mubah (dibolehkan) apabila dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. 41 Bolehnya dasar hukum ijarah ala al-amal tersebut berorientasi pada beberapa ayat al-quran dan hadist ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ .
1. Dalil-dalil Al-Qur’an Dalam surat At-talaq ayat 6 disebut tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan upah terhadap isteri ataupun orang lain yang telah menyusui anaknya.
Examples of Dasar Hukum in a sentence
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
Dasar Hukum .............................................................................................
Dasar Hukum .............................................................................
Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
Jakarta: Puspa Swara ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Dalam Islam Dalam Pandangan Al-▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Vol.
More Definitions of Dasar Hukum
Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
Dasar Hukum. Pasal 2 Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka; dan
Dasar Hukum. Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”);
Dasar Hukum. ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik (“POJK No. 14/2017”). Legal Basis: Article 31 of the POJK No. 14/POJK.03/2017 regarding Recovery Plan for Systemic Banks (“POJK No. 14/2017”).
Dasar Hukum. Pasal 96 dan 113 UUPT; Legal Basis:
Dasar Hukum. Pasal 12 ayat 7 b jo. Pasal 23
Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :