Isu-isu Strategis. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Isu-isu Strategis. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataProvinsi Jawa Tengah secara umum memiliki fungsi strategis yaitu:
1. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan pada bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas. Permasalahan utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan di Jawa Tengah secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :
a. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kepemudaan meliputi:
1) Masuknya pengaruh destruktif secara mudah dan kurangnya pengembangan kepemudaan berbasis klaster.
2) Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin;
3) Kurang optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam pembangunan.
b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan Keolahragaan meliputi:
1) Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional;
2) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berstandar;
3) Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK dan kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet, dan kemitraan dengan stakeholder.
c. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan Kepariwisataan meliputi :
1) Belum meratanya penyebaran jumlah wisatawan ke Jawa Tengah.
2) Belum optimalnya pelayanan terhadap wisatawan di tempat Daya Tarik Wisata,
3) Masalah yang dihadapi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah masih terbatasnya pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten/Kota.
4) Belum merata dan masih belum terkoneksinya destinasi pariwisata antar wilayah.
5) Masih rendahnya kualitas sarana prasarana pendukung di Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata, masih rendahnya kualitas atraksi wisata di setiap DTW dan Desa Wisata guna pengembangan Paket Wisata sesuai dengan pangsa pasar wisatawan, serta
6) Masih banyak DTW yang belum siap melaksanakan standarisasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) dan penerap...
Isu-isu Strategis. Isu-isu strategis Dinas PSDA Provinsi Sumatera barat diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PSDA di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan dengan memperhatikan bahwa isu tersebut :
a. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Provinsi.
b. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD.
x. Xxxdampak besar pada publik.
d. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah.
e. Kemudahan untuk menangani.
f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh hasil isu-isu strategis sebagai berikut :
1. Masih rendahnya kinerja sistem irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.
2. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi menjadi pemukiman atau perkebunan.
3. Meningkatnya ancaman banjir, lahar, dan abrasi pantai.
4. Masih kurangnya pembangunan tampungan-tampungan air untuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan air yang semakin meningkat di masa datang.
5. Dampak perubahan iklim yang semakin intens.
6. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Sumber Daya Air.
7. Belum handalnya data dan informasi bidang sumber daya air.
8. Masih rendahnya peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air.
Isu-isu Strategis. Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Bireuen, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor Perhubungan adalah :
a. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi. Dalam upaya mengurangi/ menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi Zero To Accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah.
x. Xxningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi. Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.
d. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi di bidang peraturan, kebijakan dan standar. Posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi...