Lain-lain Asumsi. Lain-lain asumsi yang berkaitan dengan kebijakan di atas dan yang turut berpengaruh dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 antara lain:
Lain-lain Asumsi. Beberapa kebijakan dan Xxxxxx lain terhadap penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 antara lain :
Lain-lain Asumsi. Dampak pemulihan setelah pandemi Covid-19 diperkirakan masih sangat mempengaruhi kondisi anggaran pemerintah daerah tahun 2024 baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan daerah yang sebagian besar sangat tergantung dari dana transfer pemerintah, tentunya masih akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu untuk potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah maupun retribusi daerah diproyeksikan masih akan terkoreksi dengan belum pastinya perkembangan pandemi Covid-19. Dari sisi belanja juga mengalami penurunan dikarenakan proyeksi pendapatan yang berkurang. Pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan belanja publik dan mengefisienkan belanja operasional/belanja aparatur. Selain itu sebagai antisipasi kondisi yang tidak dapat diperkirakan, penyediaan Belanja Tak Terduga ditambah/ lebih tinggi dari penganggaran pada APBD murni tahun-tahun sebelumnya.
Lain-lain Asumsi a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2021 termasuk rencana kenaikan gaji ASN, pemberian tunjangan perbaikan penghasilan untuk PNS, pemberian gaji tiga belas dan tunjangan hari raya;
Lain-lain Asumsi. ▪ Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2022; ▪ Penggunaan DBH diarahkan untuk melaksanakan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai Peraturan Mentari Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur; ▪ Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang - kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD; ▪ Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan,alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 % dari total belanja APBD di luar gaji;Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD; ▪ Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/ atau swasta sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Lain-lain Asumsi