Lain-lain Asumsi. Lain-lain asumsi yang berkaitan dengan kebijakan di atas dan yang turut berpengaruh dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 antara lain:
1. Belanja wajib mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
b) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut:
a) Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
3. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut :
a) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 7 Urusan Pemerintahan Pilihan.
5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang- Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di antaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
6. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kegiatan Tahun Jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
8. Stabilitas ketentraman dan ke...
Lain-lain Asumsi. Dampak pemulihan setelah pandemi Covid-19 diperkirakan masih sangat mempengaruhi kondisi anggaran pemerintah daerah tahun 2024 baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan daerah yang sebagian besar sangat tergantung dari dana transfer pemerintah, tentunya masih akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu untuk potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah maupun retribusi daerah diproyeksikan masih akan terkoreksi dengan belum pastinya perkembangan pandemi Covid-19. Dari sisi belanja juga mengalami penurunan dikarenakan proyeksi pendapatan yang berkurang. Pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan belanja publik dan mengefisienkan belanja operasional/belanja aparatur. Selain itu sebagai antisipasi kondisi yang tidak dapat diperkirakan, penyediaan Belanja Tak Terduga ditambah/ lebih tinggi dari penganggaran pada APBD murni tahun-tahun sebelumnya.
Lain-lain Asumsi. ▪ Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2022; ▪ Penggunaan DBH diarahkan untuk melaksanakan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai Peraturan Mentari Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur; ▪ Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang - kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD; ▪ Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan,alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 % dari total belanja APBD di luar gaji;Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD; ▪ Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/ atau swasta sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Lain-lain Asumsi