Peraturan. No Pernyataan Ya Tidak
Peraturan. Prosentase publik yang membutuhkan informasi P2TKI melalui PPID 100% Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI Baik Prosentase publik yang membutuhkan informasi P2TKI melalui JDIH 100% Prosentase penyebaran infor masi hukum yang berkaitan dengan P2TKI melalui penyuluhan 100% Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja Indonesia Jakarta, 25 Februari 2016 Pihak Kedua Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001
Peraturan. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan. DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI Nomor : PER.01/KLNP/I/2016 TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2016 DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI PERATURAN DEPUTI KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR : PER. 01/KLNP/I/2016 TENTANG PENETAPAN KINERJA DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2016 DEPUTI KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,
Peraturan. PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN, NAMA
Peraturan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nom or 1192/MENKES/ PER/x/2004 tentang Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
Peraturan f. Penasihat keuangan Dalam bab ini, akan dibahas struktur perusahaan onvestasi, biaya pengelolaan yang dibutuhkan, peraturan pemerintah, serta sasaran dan kebijakan yang diterapkan perusahaan investasi.
Peraturan. Undang-undang melarang perubahan karakteristik dasar dari tujuan investasi perubahan investasi tanpa persetujuan dari pemegang saham. Tujuan utama dari UU adalah untuk mencegah pengaturan sendiri dan pertentangan kepentingan, seperti pengenaan komisi penjualan yang sangat tinggi.
Peraturan. Karena peran khusus yang dimainkan bank komersial dalam sitem keuangan, bank diatur dan disupervisi oleh beberapa kesatuan pemerintah pusat dan federal. Selain peraturan, pemerintah membuat batasan-batasan untuk jenis sekuritas dimana bank dapat mengambil posisi ke dalam untuk portofolio investasinya sendiri.
Peraturan i. Seseorang pegawai yang berkursus panjang sama ada di dalam atau di luar negeri layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran bagi membiayai perbelanjaan memindahkan barang-barang persendirian pegawai dan keluarga ke tempat lain sebelum dan selepas berkursus mengikut syarat- syarat kelayakan dan kadar- kadar seperti berikut: