Peraturan. Umum
5.1.1 Gambar-gambar :
a. Gambar rencana pelaksanaan kerja(shop drawing) merupakan acuan bagi pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Dengan adanya gambar kerja, maka pekerjaan lapangan menjadi mudah dilaksanakan dan terkendali secara teknis baik dari segi waktu maupun mutu kerja.
x. Xxxxxx rencana pelaksanaan kerja (shop drawing) dan rencana kerja persyaratan ini serta risalah rapat penjelasan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainya,
x. Xxxxxx rencana pelaksanaan kerja (shop drawing) ini menunjukan secara umum tata letak dari peralatan, pemasangan harus diperhatikan dengan memperhatikan kondisi lokasi dan kemudahan jika peralatan sudah dioperasikan.
5.1.2 Pengukuran:
a. Penyedia barang / jasa sebelum melakukan pengukuran ulang terlebih dahulu mencocokkan item pekerjaan pada volume pekerjaan yang terdapat pada Bill of Quantity (BQ) dengan gambar perencanaan yang kemudian dikosultasikan dengan PPTK dan Konsultan Perencana / DED / Staf Teknis.
b. Pengukuran lapangan di awal suatu pekerjaan untuk memastikan berapa besar perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan dari perencanaan yang ada. Pengukuran ini menghasilkan Laporan MC-0 yang dilampiri gambar rencana pelaksanaan kerja, foto Pekerjaan 0%, dan lampiran- lampiran yang diperlukan. Semua dokumen yang dihasilkan dalam pengukuran ini wajib disetujui oleh para pihak.
c. Besarnya perubahan yang ditemukan dibuatkan Dokumen Perubahan. Dokumen perubahan bisa berbentuk Dokumen Tambah Kurang (Change Contract Order) atau Dokumen Tambahan (Addendum).
d. Semua biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan pengukuran ini merupakan tanggung jawab Penyedia barang / jasa.
5.1.3 Testing dan comisioning :
a. Penyedia barang / jasa harus melakukan testing dan pengukuran yang dianggap perlu untuk mengetahui apakah instalasi dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi semua persyaratan yang diminta,
b. Semua lahan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengadakan testing merupakan tanggung jawab Penyedia barang / jasa.
5.1.4 Masa pemeliharaan dan serah terima pekerjaan :
a. Peralatan / komponen instalasi harus digaransi 1 (satu) tahun terhitung sejak penyerahan pertama,
b. Masa pemeliharaan konstruksi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama,
c. Selama masa pemeliharaan Penyedia barang / jasa diwajibkan mengatasi segala kerusakan yang terjadi dan semua komponen terpasang yang hilang karena dicuri, dijarah dan sebagainya tanpa ada tambahan biaya,
d. Sel...
Peraturan. Prosentase publik yang membutuhkan informasi P2TKI melalui PPID 100% Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI Baik Prosentase publik yang membutuhkan informasi P2TKI melalui JDIH 100% Prosentase penyebaran infor masi hukum yang berkaitan dengan P2TKI melalui penyuluhan 100% Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja Indonesia Jakarta, 25 Februari 2016 Pihak Kedua Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001
Peraturan. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nom or 1192/MENKES/ PER/x/2004 tentang Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
Peraturan. Xxxxxxx dan R. Tjitrosudiro, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Jakarta, 1999, Hal. 324
Peraturan. PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN, NAMA
Peraturan. No Pernyataan Ya Tidak
1 Apakah terdapat himbauan untuk wajib menerapkan protokol kesehatan di lingkungan rumah anda?
2 Apakah terdapat larangan untuk berkumpul di lingkungan rumah tinggal anda?
Peraturan i. Seseorang pegawai yang berkursus panjang sama ada di dalam atau di luar negeri layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran bagi membiayai perbelanjaan memindahkan barang-barang persendirian pegawai dan keluarga ke tempat lain sebelum dan selepas berkursus mengikut syarat- syarat kelayakan dan kadar- kadar seperti berikut:
Peraturan. DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI Nomor : PER.01/KLNP/I/2016 TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2016 DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI PERATURAN DEPUTI KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR : PER. 01/KLNP/I/2016 TENTANG PENETAPAN KINERJA DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2016 DEPUTI KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,
Peraturan. Penasihat keuangan