Definisi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 4,400,896,813
Sample 1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 8,515,898,765 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi 80% 80% 80% 80% 80% No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET DEFENISI OPERASIONAL 1 Meningkatnya konektivitas pelayanan transportasi Rasio Konektivitas Transportasi Darat 0,54 Perbandingan antara Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah dilayani dibagi dengan Jumlah Kawasan Prioritas Layanan Angkutan (Perintis, Sekolah dan Wisata) yang telah ditetapkan Rasio Konektivitas Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT) 0,33 Perbandingan antara Jumlah Kawasan Perkotaan yang telah dilayani angkutan Perkotaan dibagi dengan Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas yang telah ditetapkan Rasio dukungan Konektivitas Transportasi Laut dan Udara 0,66 Perbandingan antara jumlah pengusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang aktif beroperasi di Pelabuhan dan Bandara dibagi dengan Jumlah Pengusahaan jasa terkait angkutan di perairan dan keudaraan yang telah memperoleh izin 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi On-Time Performance (OTP) Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT) 70% Perbandingan antara jumlah pelayanan RIT tepat waktu dibagi dengan jumlah pelayanan RIT tepat waktu dalam 1 tahun 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan 0 Perbandingan antara Jumlah kejadian Kecelakaan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dibagi dengan Jumlah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi 48,27% Perbandingan antara Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Kebutuhan total perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi 4 Meningkatnya kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Nilai SAKIP A Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen- komponen penilaian yang memberikan gambaran tingkat implementasi SAKIP PD meliputi Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pelaksanaan evaluasi internal No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET DEFENISI OPERASIONAL Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi 80% IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelengga...
Sample 1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Rp. 5.042.368.962,- APBD Pj. GUBERNUR GORONTALO KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO
Sample 1

More Definitions of Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 1 Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 32,050,000.00 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp 32,050,000.00
Sample 1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 00.000.000.000 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 00.000.000.000 Prov. Kepri Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun 2 Dokumen 100.000.000 Prov. Kepri Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun 2 Dokumen 100.000.000 Prov. Kepri Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun 4 Dokumen 597.207.240 Prov. Kepri Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun 4 Dokumen 597.207.240 Prov. Kepri Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 12 Bulan 66.895.000 Prov. Kepri Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 12 Bulan 66.895.000 Prov. Kepri Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 95 Orang 200.000.000 Prov. Kepri Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 95 Orang 200.000.000 Prov. Kepri Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 00.000.000.000 Prov. Kepri Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 00.000.000.000 Prov. Kepri Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 900.000.000 Prov. Kepri Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 900.000.000
Sample 1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dengan kegiatan, adalah sebagai berikut :
Sample 1

Related to Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

  • Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

  • POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

  • Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

  • Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx : Xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx : Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx : Xxxxx Xxxxxxxx Komisaris Utama : Xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx Komisaris : Xxxx Xxxxxxx Komisaris Independen : Tang Xxxxxxxx Xxxxxxx

  • Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

  • Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

  • Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada).

  • Batavia Proteksi Cemerlang 18 70 Batavia Proteksi Maxima 16

  • Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

  • Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

  • Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

  • Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”

  • Daftar Efek Syariah adalah Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

  • Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

  • Otoritas Jasa Keuangan atau (“OJK”) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) ke OJK (dahulu BAPEPAM dan LK).

  • Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI-KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

  • Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.

  • BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

  • Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

  • Sekatan Kepentingan Tidak dinyatakan Bebanan : Hartanah tersebut telah diserahhak kepada BANK SIMPANAN NASIONAL

  • POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

  • Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

  • Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

  • Anggota Tim Pengelola Investasi Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Xxxxx adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-84/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 03 Februari 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

  • Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.