Subekti Klausul Contoh

Subekti. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu. 18

Subekti. Pokok–pokok Hukum Perdata. (Jakarta: PT. Intermasa). (1998). hlm 122. dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu Bugerlijk Wetbook (BW) disebut overeenkomst yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atua dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Xxxxx banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian- bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.20 Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.21 Sedangkan menurut X. Xxxxx Xxxxxxx menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.22 Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sahnya 20 Xxxxx Xxxxx. Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Ctk Pertama, (Bandung: PT Citra Xxxxxx Xxxxx). (2000). hlm 2.

Subekti. Hukum Perjanjian. Ctk 20, (Jakarta: Intermasa). (2002). hlm 10. 4) Asas Itikad Baik (Goede Trouw) Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. 5) Asas Kepribadian (Personalitas) Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.

Subekti. Hukum Perjanjian. Cet.21. (Jakarta : Intermasa, 2005). Hlm 1. (selanjutnya disebut R. Subekti I) menyangkut hubungan hukum, mengenai harta benda, tetapi juga termasuk perjanjian yang tidak berwujud benda, misalnya perbuatan karya budi. Sifat perjanjian dalam hukum adat itu merupakan perhutangan yang tidak hanya sekadar menyangkut kebendaan, tetapi dapat lebih dari itu termasuk berbagai perbuatan yang bersifat karya budi, hutang budi, baik budi sebagaimana satu peribahasa yang mengatakan baha “hutang emas dapat dibayar, hutang budi akan dibawa mati”.23 2.1.2 Syarat Sah Perjanjian a. Adanya kesepakatan Hal ini ditandai dengan adanya kehendak yang bersesuaian antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ini merupakan arti dari kesepakatan. b. Cakap hukum Para pihak yang hendak membuat perjanjian wajib cakap dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan hak dan kewajiban akibat dibuatnya perjanjian tersebut. Termasuk juga tidak sedang dalam di bawah pengampuan. Apabila yang membuat suatu perjanjian adalah badan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sahnya pendirian suatu badan hukum.

Subekti. Aneka Perjanjian. (Bandung : PT. Xxxxxxx Xxxxxxxx, 2003).

Subekti. 2009.Hukum perjanjian Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Hlm: 84. kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”7.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta : Intermessa ), 122.

Subekti. Op.cit., 000, hlm. 8-9 27 Xxxxxxx Xxxxxxx, 2010, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Xxxxxx Xxxxx, hlm. 4 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa “perjanjian perkawinan” menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang di dapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami isteri. Sedangkan yang dimaksud perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatatan perkawinan.

Subekti. Hukum Perjanjian. Intermasa. Jakarta. 1987. hlm 6.