Sumber Data Penelitian. Berhubung karena metode penelitian adalah penelitian hukum normatif maka sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, seperti:27
a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum atau dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan Perundang-undangan, yang antara lain terdiri dari:
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
Sumber Data Penelitian a. Data Primer yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan mengenai Konstruksi Hukum Perjanjian antara PT. Jasa Marga, Bank Mandiri dan Konsumen Pengguna E-Toll Card Mandiri yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol di Jalan Tol, UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jalan Tol.
Sumber Data Penelitian. Dalam penelitian ini, pengambilan sumber data penelitian menggunakan teknik “purpose sampling”. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (2005: 101) menyatakan, sampel purposive adalah sampel yang dipilih karena memang menjadi sumber dan kaya dengan informasi tentang fenomena yang ingin ditiliti. Pengambilan sampel ini didasarkan pada pilihan peneliti tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus- menerus sepanjang penelitian, sampling bersifat purposive yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat. Dalam penelitian ini yang diajadikan sebagai subjek adalah kepala sekola SMP Negeri 14 Binjai. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, selain kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan pengurus komite sekolah akan menjadi sumber data pendukung dalam penelitian ini.
Sumber Data Penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa:
Sumber Data Penelitian. Terdapat dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pertanyaan atau Questioner yang ditujukan kepada mitra PT. Perkebunan Nusantara III. Data skunder diperoleh melalui PT. Perkebunan Nusantara III berupa daftar mitra yang mengikuti program kemitraan.
Sumber Data Penelitian a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2) Naskah Perjanjian kerja sama kemitraan antara PT AKAB dengan Xxxxx (driver).
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. 7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta), 2012, hlm. 141. Bahan hukum sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.
c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.8
Sumber Data Penelitian. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
1) Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer);
2) Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE);
3) Undang-Udang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
4) Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP PSTE);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 (PP PSME);
7) Uniform Electronic Transaction Act (UETA);
8) Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ENSIGN);dan
9) Electronic Transaction Act (ETA).
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.