Definisi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Manusia -- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------- Suratnya tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ---- ribu dua puluh satu (28-10-2021) --------------------- nomor AHU-AH.01.00-0000000. - Akta tertanggal dua puluh lima November dua ribu ----- dua puluh satu (25-11-2021) nomor 134, yang ---------- dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah ----------- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ------ Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------- ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua ----- Desember dua ribu dua puluh satu (2-12-2021) --------- nomor AHU-0069008.AH.01.02.TAHUN 2021. ---------------
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Manusia Republik ------------ Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 08-12-2015 ------- (delapan Desember dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000.-------- - Akta tertanggal 18-12-2015 (delapan belas Desember dua ribu lima belas) ---- nomor 21, yang dibuat di hadapan XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, -------- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah ------------ mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ---------- tertanggal 28-12-2015 (dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas) ------ nomor AHU-0948962.AH.01.02.TAHUN 2015 dan pemberitahuan perubahan - anggaran dasar serta pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah ----- diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15 (lima belas) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.00-0000000; - Akta tertanggal 08 (delapan) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 06, yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX,---- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13 (tiga belas) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor -------------------- AHU-0056550.AH.01.02.TAHN 2021, dan pemberitahuan---- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan----- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----

Examples of Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi in a sentence

  • Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir PT Avrist Asset Management termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 8 Januari 2020, dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.00-0000000 tanggal 8 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0002599.AH.01.11.Tahun 2020.

  • Perubahan Pemegang Saham dan susunan anggota Direksi Manajer Investasi yang berlaku, termaktub dalam akta No. 03 tanggal 1 Oktober 2018, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 2 Oktober 2018.

  • Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir PT Avrist Asset Management termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 8 Januari 2020, dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03- 0007364 tanggal 8 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0002599.AH.01.11.Tahun 2020.

  • Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi terakhir diubah dengan akta Nomor 18 tanggal 25 Juni 2010, dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxx Xxxxx, SH., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

  • Trimegah Asset Management terakhir diubah dengan Akta No. 09 tanggal 4 Maret 2011, dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH., notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-28558 tanggal 9 September 2011.


More Definitions of Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata - dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---- - - Anggaran Dasar tanggal 28 (dua puluh delapan) ---- - - Juni 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ---- - - - - - - - - - AHU-AH.01.10-26478; - akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus ---- - - 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 53, dibuat ---- - - ---- dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya ---- - telah diterima dan dicatat di dalam database - - - -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata - dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---- - - Anggaran Dasar 20 (dua puluh) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-45370; ---- - - - - --- - akta tanggal 20 (dua puluh) Maret 2013 (dua ---- - - ribu tiga belas) Nomor 77, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - - sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua ---- - - puluh lima) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) - - ---- Nomor AHU-15076.AH.01.02.Tahun 2013; ---- - - - - - - - - - - - akta tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 86, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi ---- - -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Manusia -- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------- Suratnya tertanggal lima belas September dua ribu dua puluh tiga (15-9-2023) nomor AHU-AH.01.09-0163547. --- -(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). --------- -Berada di Gedung Graha BIP, Ruang Meeting Lantai 3A, -- Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Kavling 23, Jakarta. ------ -Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu ------- yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada ----- hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas ----- (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). ------------------- -Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ---- berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------ Suratnya tertanggal tiga belas September dua ribu --- dua puluh satu (13-9-2021) nomor AHU-AH.01.00-0000000. -(Untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"). --------- -Seluruh pemegang saham Perseroan yang mewakili -------- 100% (seratus persen) atau sebanyak 107.920 (seratus --- tujuh ribu sembilan ratus dua puluh) saham Seri A dan -- 204 (dua ratus empat) saham Seri B yang dikeluarkan ---- Perseroan telah mengambil keputusan yang sebagaimana --- ternyata dari Keputusan Sirkuler tersebut. -------------
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam kedua Suratnya tertanggal tujuh belas Juli dua ribu ------- delapan belas (17-7-2018) Nomor AHU-AH.01.00-0000000 dan Nomor AHU-AH.01.00-0000000. --------------------- -(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). --------- -Berada di Gedung Graha BIP Lantai 00, Xxxxx Xxxxxxxx -- Xxxxx Xxxxxxx Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930. ------ -Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu -------- yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang -------- Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan ---- pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di ----- atas (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------- -Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ---- berada di hadapan saya, Notaris : ---------------------- -- Xxxxxx XXXXX, lahir di Bekasi, pada tanggal lima -- Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu --------
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 (dua ---- puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh --------------- satu) Nomor AHU-AH.01.00-0000000;---------------------------------------------------------- - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ---- dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 25 (dua ---- puluh lima) Februari 2022 (dua ribu dua puluh -----------
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi. Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2016 (dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.00-0000000; --------------------------------- - akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 78, yang dibuat --------------- dihadapan Notaris XXXXXXX XXXXXXXX, Sarjana ------------------- Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ------------ Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------------- ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) ---- April 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-------------------- 0007712.AH.01.02 Tahun 2017; ------------------------------------------------------------------------- - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ---- dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 23, yang dibuat --------------- dihadapan Notaris XXXXXXX XXXXXXXX, Sarjana ------------------- Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang ------------------- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ---- diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------------