LANCASTER COUNTY, NEBRASKA Contract Approved as to Form:
AT&T-21STATE made an offer (the “Offer”) to all Telecommunications carriers to exchange Section 251(b)(5) Traffic, Non-toll VoIP-PSTN Traffic and ISP-Bound Traffic pursuant to the terms and conditions of the FCC’s interim ISP terminating compensation plan of the FCC’s Order on Remand and Report and Order, In the Matter of Implementation of the Local Competition Provisions in the Telecommunications Act of 1996, Intercarrier Compensation for ISP-Bound Traffic, FCC 01-131, CC Docket Nos. 96-98, 99-68 (rel. April 27, 2001)) (“FCC ISP Compensation Order”) which was remanded but not vacated in WorldCom, Inc. v. FCC, No. 01-1218 (D.C. Cir. 2002).
Kentucky The Company has a performance bond with the Great American Insurance Company, 000 X. 0xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx 00000. You are entitled to make a direct claim against the insurer upon the failure of the Company to pay any claim within 60 days after the claim has been filed with the Company.
Dist No. 1 of Snohomish, 554 U.S. 527 (2008).
Xxxxx, Haldimand, Norfolk An employee shall be granted five working days bereavement leave with pay upon the death of the employee’s spouse, child, stepchild, parent, stepparent, legal guardian, grandchild or step-grandchild.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Federal, State or Municipal Claims Such Grantor will promptly notify the Administrative Agent of any Collateral which constitutes a claim against the United States government or any state or local government or any instrumentality or agency thereof, the assignment of which claim is restricted by federal, state or municipal law.
Massachusetts Business Trust With respect to any Fund which is a party to this Agreement and which is organized as a Massachusetts business trust, the term “Fund” means and refers to the trustees from time to time serving under the applicable trust agreement of such trust, as the same may be amended from time to time (the ‘Declaration of Trust”). It is expressly agreed that the obligations of any such Fund hereunder shall not be binding upon any of the trustees, shareholders, nominees, officers, agents or employees of the Fund personally, but bind only the trust property of the Fund as set forth in the applicable Declaration of Trust. In the case of each Fund which is a Massachusetts business trust (in each case, a “Trust”), the execution and delivery of this Agreement on behalf of the Trust has been authorized by the trustees, and signed by an authorized officer, of the Trust, in each case acting in such capacity and not individually, and neither such authorization by the trustees nor such execution and delivery by such officer shall be deemed to have been made by any of them individually, but shall bind only the trust property of the Trust as provided in its Declaration of Trust.
Houston Vendor's Principal Place of Business (State)
Principal Place of Business; State of Organization Borrower will not cause or permit any change to be made in its name, identity (including its trade name or names), place of organization or formation (as set forth in Section 4.1.36 hereof) or Borrower’s corporate or partnership or other structure unless Borrower shall have first notified Lender in writing of such change at least thirty (30) days prior to the effective date of such change, and shall have first taken all action required by Lender for the purpose of perfecting or protecting the lien and security interests of Lender pursuant to this Agreement, and the other Loan Documents and, in the case of a change in Borrower’s structure, without first obtaining the prior written consent of Lender, which consent may given or denied in Lender’s sole discretion. Upon Lender’s request, Borrower shall, at Borrower’s sole cost and expense, execute and deliver additional security agreements and other instruments which may be necessary to effectively evidence or perfect Lender’s security interest in the Property as a result of such change of principal place of business or place of organization. Borrower’s principal place of business and chief executive office, and the place where Borrower keeps its books and records, including recorded data of any kind or nature, regardless of the medium or recording, including software, writings, plans, specifications and schematics, has been for the preceding four months (or, if less, the entire period of the existence of Borrower) and will continue to be the address of Borrower set forth at the introductory paragraph of this Agreement (unless Borrower notifies Lender in writing at least thirty (30) days prior to the date of such change). Borrower shall promptly notify Lender of any change in its organizational identification number. If Borrower does not now have an organizational identification number and later obtains one, Borrower promptly shall notify Lender of such organizational identification number.