Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
Elements Unsatisfactory Needs Improvement Proficient Exemplary IV-A-1. Reflective Practice Demonstrates limited reflection on practice and/or use of insights gained to improve practice. May reflect on the effectiveness of lessons/ units and interactions with students but not with colleagues and/or rarely uses insights to improve practice. Regularly reflects on the effectiveness of lessons, units, and interactions with students, both individually and with colleagues, and uses insights gained to improve practice and student learning. Regularly reflects on the effectiveness of lessons, units, and interactions with students, both individually and with colleagues; and uses and shares with colleagues, insights gained to improve practice and student learning. Is able to model this element.
meminta nasihat daripada Pihak Xxxxxx dalam semua perkara berkenaan dengan jualan lelongan, termasuk Syarat-syarat Jualan (iii) membuat carian Hakmilik Xxxxx xxxxxx rasmi di Pejabat Tanah xxx/atau xxxx-xxxx Pihak-pihak Berkuasa yang berkenaan xxx (iv) membuat pertanyaan dengan Pihak Berkuasa yang berkenaan samada jualan ini terbuka kepada semua bangsa atau kaum Bumiputra Warganegara Malaysia sahaja atau melayu sahaja xxx juga mengenai persetujuan untuk jualan ini sebelum jualan lelong.Penawar yang berjaya ("Pembeli") dikehendaki dengan segera memohon xxx mendapatkan kebenaran pindahmilik (jika ada) daripada Pihak Pemaju xxx/atau Pihak Tuanpunya xxx/atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan berkenaan (v) memeriksa xxx memastikan samada jualan ini dikenakan cukai. HAKMILIK : Hakmilik strata bagi hartanah ini masih belum dikeluarkan HAKMILIK INDUK / NO. LOT : Pajakan Negeri 35263, Lot No.29096 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Setapak / Kuala Lumpur / Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PEGANGAN : Pajakan selama 82-tahun berakhir pada 08/08/2085 KELUASAN LANTAI : 81.104 meter persegi ( 873 kaki persegi ) PEMAJU/PENJUAL : Mega Planner Jaya Sdn Bhd (326287-W)(Dalam Likuidasi) TUANPUNYA : Datuk Bandar Kuala Lumpur PEMBELI : Xxxxxxxx Bin Xxxxx @ Xxxx BEBANAN : Diserahhak kepada RHB Bank Berhad [196501000373 (6171-M)] Hartanah tersebut terletak di tingkat 9 pada bangunan apartment 14-tingkat terletak di Melati Impian Apartment, Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur. Hartanah tersebut adalah sebuah unit apartment 3 xxxxx dikenali sebaga Xxxxx Pemaju No. 9, Tingkat No.9, Pembangunan dikenali sebagai Melati Impian Apartment Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur xxx mempunyai alamat surat-xxxxxxxx xx Xxxx Xx. 0-0, Xxxxxx Impian Apartment, Xxxxx 0/00X, Xxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Harta ini dijual “keadaan seperti mana sediada” dengan harga rizab sebanyak RM 300,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS RIBU SAHAJA) xxx tertakluk kepada syarat-syarat Jualan xxx melalui penyerahan hakkan dari Pemegang Serahak, tertakluk kepada kelulusan di perolehi oleh pihak Pembeli daripada pihak berkuasa, jika ada, termasuk semua terma, syarat xxx perjanjian yang dikenakan xxx mungkin dikenakan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperolehi xxx mematuhi syarat-syarat berkenaan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan, jika ada xxx semua xxx xxx perbelanjaan ditanggung xxx dibayar oleh Xxxxx Xxxxxxx.Pembeli atas talian (online) juga tertakluk kepada terma-terma xxx syarat-syarat terkandung dalam xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Pembeli yang berminat adalah dikehendaki mendeposit kepada Pelelong 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order di atas nama RHB Bank Berhad sebelum lelongan awam xxx xxxx xxxx xxxxxx hendaklah dibayar dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh lelongan kepada RHB Bank Berhad melalui Bank Draf / XXXXXX. Butir-butir pembayaran melalui XXXXXX, xxxx berhubung dengan Tetuan Zahrin Emrad & Sujaihah. Untuk maklumat lanjut, xxxx berhubung dengan TETUAN ZAHRIN EMRAD & SUJIAHAH, yang beralamat di Suite 10.3, 10th Floor, Xxx Xxxx Building, Xx.00, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx. Tel: 00-0000 0000 / Fax: 00-0000 0000. [ Ruj: ZES/ZHR/RHB-FC/16250-17/0614-pae ], peguamcara bagi pihak pemegang xxxxx xxx atau pelelong yang tersebut dibawah.
Pendahuluan Lembaga keuangan yang disebut bank tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan xxxx dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran xxxxxx xxx keterbatasan sumber xxxx xxxx dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikan ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan xxxx xxxxx xxxx sangat dominan xxx dibutuhkan oleh dunia perekonomian. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan xxxx xxxx diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang xxxx xxxx lebih fleksibel xxx moderat daripada bank yang dalam xxx-xxx tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran xxxx terhadap pihak- pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu xxxxxx xxx pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian Lembaga Pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun xxxx dengan jalan mengeluarkan surat berharga xxx menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Xxxxx 0 Angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan. Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang- barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Adanya petumbuhan xxx perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari–hari, hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki xxx menikmati produk yang dibutuhkannya. Produk xxxx xxxxxx dijadikan dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang konsumtif seperti barang elektronik, furniture xxx kendaraan bermotor, disisi lain masyarakat belum mampu membelinya secara tunai. Sejak adanya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 20/88) mulai diperkenalkan pranata hukum, diantaranya pembiayaan konsumen. Dimana lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkan/dibutuhkan. Di samping alasan tersebut ada beberapa xxxxxx xxxx dapat dilihat sebagai berikut :
a. Keterbatasan sumber xxxx formal dengan sistim pembiayaan yang fleksibel xxx Tidak memerlukan penyerahan barang jaminan
b. Koperasi pembiayaan sulit berkembang, hal ini dipengaruhi oleh manajemen koperasi di tangani oleh orang–orang yang tidak profesional atau masih bermental individualis (tidak berorientasi kepada kepentingan bersama) dimana pembiayaan xxx pengawasan lebih menekankan pada keberadaannya bukan pada pemanfaatan modal usaha dimana apabila telah mampu menghimpun xxxx xxxx besar, maka cenderung untuk korupsi dengan pemanfaatan modal untuk kepentingan diri sendiri.
c. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, karena Bank tidak melayani kredit yang bersifat konsumtif xxx Bank menerapkan prinsif jaminan dalam pemberian kredit. Dengan adanya lembaga Pembiayaan Konsumen dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki prodak barang yang mereka butuhkan xxx seringkali barang tersebut mereka jadikan sebagai alat untuk mencari uang guna mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai terobosan terhadap jual beli secara angsuran. Perjanjian pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menjawab persoalan masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan xxx memberikan jalan keluar apabila pihak supplier menghadapi banyak permintaan atau hasrat masyarakat untuk membeli barang tetapi calon pembeli tersebut tidak mampu untuk membayar harga barang tersebut secara tunai. Dalam memenuhi permohonan suatu barang, pihak supplier melibatkan pihak ke 3 (tiga) yaitu perusahaan pembiayaan sebagai penyadang xxxx. Dalam praktek perjanjian yang melibatkan tiga pihak ini yaitu konsumen, supplier xxx perusahaan pembiayaan konsumen, karena pihak supplier pada dasarnya lebih megutamakan penjualan secara tunai untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaannya, sehingga untuk memenuhi permohonan kredit dari pembeli, pihak supplier melibatkan perusahaan pembiayaan yang menyediakan xxxx untuk membeli barang dari supplier secara tunai. Supplier sebagai pemilik barang atau produsen wajib memberikan informasi atas barang yang dibeli oleh konsumen atas kualitas xxx keadaan barang yang akan dipakai sehingga konsumen memperoleh informasi yang jelas dari karakter xxx sifat barang yang akan digunakan oleh konsumen, sehingga konsumen dapat menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan xxx petunjuk penggunaan, xxxx xxx kualitas barang sangat mempengaruhi kelangsungan dalam berusaha penjualan barang. Maka perlu adanya suatu jaminan atas barang yang dipakai oleh konsumen, xxx perlunya suatu kepastian penggantian bila terjadi kesalahan produksi. Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan konsumen tidak memerlukan prosedur xxxx xxxxx melainkan konsumen yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar secara tunai atas harga barang kebutuhan yang dibeli konsumen dari pemasok (supplier) dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. Akan tetapi kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen seperti ini bukan berarti tidak mengandung resiko. Resiko akan muncul apabila konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran secara berkala sebagai kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Disamping itu ada juga konsumen yang menghilangkan atau menjual barang sebagai objek perjanjian tersebut sehingga keberadaan barang tidak diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen Perkembangan prilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdampak pada perkembangan hukum . Hal ini sesuai dengan teori Xxx Xxxxxxx yang menyatakan bahwa perkembangan hukum terjadi karena perubahan prilaku masyarakat, lebih tepat adalah bahwa jiwa rakyatlah (volksgeit) yang hidup xxx bergerak dalam diri semua individu yang menciptakan hukum (Xxxx Xxxxxxx, 2006: 89). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hukum tidak muncul secara kebetulan, tetapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat (Xxxxxxx L Xxxxx, 2010: 105). Teori tersebut membawa dampak lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal seperti ini apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang Nomr 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Xxxx xxxxxx terjadi dalam masyarakat adalah perusahaan lebih suka penyelesaiannya diluar pengadilan atau non litigasi. Dengan tujuan agar citra perusahaan tetap dipandang xxxx xxxx masyarakat, karena prosedur-prosedur penyelesaian diluar pengadilan bisa memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besarnya bagi setiap pihak yang terlibat seperti xxxx xxxxxx kali ditentukan dalam konferensi penyelesaian masalah (Rachmadi Usman,2002: 13). Selanjutnya Xxxxxxxx Xxxxx, menyatakan bahwa sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit seyogianya harus melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, xxx xxxxxx dengan didasarkan pada yang actual xxx akurat, sehingga tidak akan keliru dalam pengambilan keputusan (Rachmadi Usman, 2001: 255). Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan- ketentuan xxxx xxx xxx sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran xxx bunga kredit oleh konsumen. Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau xxxxxx xxxxxx-xxxxxx xxxx cukup menurut Undang- Undang xxx harus dilaksanakan dengan itikad baik (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 2000: 233). Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan xxxxxx xxxx telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang- undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat xxx-xxx xxxx tidak ditentukan, xxxx xxx-xxx dimaksud tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan- ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan xxx masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan latar belakang di atas, xxxx xxxx menjadi permasalahan adalah Bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak sebagai akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk ?
Durable Medical Equipment (DME), Medical Supplies, Prosthetic Devices, Enteral Formula or Food, and Hair Prosthesis (Wigs) This plan covers durable medical equipment and supplies, prosthetic devices and enteral formula or food as described in this section. DME is equipment which: • can withstand repeated use; • is primarily and customarily used to serve a medical purpose; • is not useful to a person in the absence of an illness or injury; and • is for use in the home. DME includes supplies necessary for the effective use of the equipment. This plan covers the following DME: • wheelchairs, hospital beds, and other DME items used only for medical treatment; and • replacement of purchased equipment which is needed due to a change in your medical condition or if the device is not functional, no longer under warranty, or cannot be repaired. DME may be classified as a rental item or a purchased item. In most cases, this plan only pays for a rental DME up to our allowance for a purchased DME. Repairs and supplies for rental DME are included in the rental allowance. Medical supplies are consumable supplies that are disposable and not intended for re- use. Medical supplies require an order by a physician and must be essential for the care or treatment of an illness, injury, or congenital defect. Covered medical supplies include: • essential accessories such as hoses, tubes and mouthpieces for use with medically necessary DME (these accessories are included as part of the rental allowance for rented DME); • catheters, colostomy and ileostomy supplies, irrigation trays and surgical dressings; and • respiratory therapy equipment. This plan covers diabetic equipment and supplies for the treatment of diabetes in accordance with R.I. General Law §27-20-30. Covered diabetic equipment and supplies include: • therapeutic or molded shoes and inserts for custom-molded shoes for the prevention of amputation; • blood glucose monitors including those with special features for the legally blind, external insulin infusion pumps and accessories, insulin infusion devices and injection aids; and • lancets and test strips for glucose monitors including those with special features for the legally blind, and infusion sets for external insulin pumps. The amount you pay differs based on whether the equipment and supplies are bought from a durable medical equipment provider or from a pharmacy. See the Summary of Pharmacy Benefits and the Summary of Medical Benefits for details. Coverage for some diabetic equipment and supplies may only be available from either a DME provider or from a pharmacy. Visit our website to determine if this is applicable or call our Customer Service Department. Prosthetic devices replace or substitute all or part of an internal body part, including contiguous tissue, or replace all or part of the function of a permanently inoperative or malfunctioning body part and alleviate functional loss or impairment due to an illness, injury or congenital defect. Prosthetic devices do not include dental prosthetics. This plan covers the following prosthetic devices as required under R.I. General Law § 27-20-52: • prosthetic appliances such as artificial limbs, breasts, larynxes and eyes; • replacement or adjustment of prosthetic appliances if there is a change in your medical condition or if the device is not functional, no longer under warranty and cannot be repaired; • devices, accessories, batteries and supplies necessary for prosthetic devices; • orthopedic braces except corrective shoes and orthotic devices used in connection with footwear; and • breast prosthesis following a mastectomy, in accordance with the Women’s Health and Cancer Rights Act of 1998 and R.I. General Law 27-20-29. The prosthetic device must be ordered or provided by a physician, or by a provider under the direction of a physician. When you are prescribed a prosthetic device as an inpatient and it is billed by a provider other than the hospital where you are an inpatient, the outpatient benefit limit will apply. Enteral formula or food is nutrition that is absorbed through the intestinal tract, whether delivered through a feeding tube or taken orally. Enteral nutrition is covered when it is the sole source of nutrition and prescribed by the physician for home use. In accordance with R.I. General Law §27-20-56, this plan covers enteral formula taken orally for the treatment of: • malabsorption caused by Crohn’s Disease; • ulcerative colitis; • gastroesophageal reflux; • chronic intestinal pseudo obstruction; and • inherited diseases of amino acids and organic acids. Food products modified to be low protein are covered for the treatment of inherited diseases of amino acids and organic acids. Preauthorization may be required. The amount that you pay may differ depending on whether the nutrition is delivered through a feeding tube or taken orally. When enteral formula is delivered through a feeding tube, associated supplies are also covered. This plan covers hair prosthetics (wigs) worn for hair loss suffered as a result of cancer treatment in accordance with R.I. General Law § 27-20-54 and subject to the benefit limit and copayment listed in the Summary of Medical Benefits. This plan will reimburse the lesser of the provider’s charge or the benefit limit shown in the Summary of Medical Benefits. If the provider’s charge is more than the benefit limit, you are responsible for paying any difference. This plan covers Early Intervention Services in accordance with R.I. General Law §27- 20-50. Early Intervention Services are educational, developmental, health, and social services provided to children from birth to thirty-six (36) months. The child must be certified by the Rhode Island Department of Human Services (DHS) to enroll in an approved Early Intervention Services program. Services must be provided by a licensed Early Intervention provider and rendered to a Rhode Island resident. Members not living in Rhode Island may seek services from the state in which they reside; however, those services are not covered under this plan. Early Intervention Services as defined by DHS include but are not limited to the following: • speech and language therapy; • physical and occupational therapy; • evaluation; • case management; • nutrition; • service plan development and review; • nursing services; and • assistive technology services and devices.
Environmental Services 1. Preparation of Environmental Documentation (CEQA/NEPA) including but not limited to the following:
a. Initial Study
b. Categorical Exemption (CE)
c. Notice of Exemption (XXX)
d. Negative Declaration (ND)
e. Mitigated Negative Declaration (MND)
f. Notice of Preparation (NOP)
g. Environmental Impact Report (EIR)
i. Initial Document (Screen Check/Administrative Draft) ii. Addendum iii. Supplemental
Radiation Therapy/Chemotherapy Services This plan covers chemotherapy and radiation services. This plan covers respiratory therapy services. When respiratory services are provided in your home, as part of a home care program, durable medical equipment, supplies, and oxygen are covered as a durable medical equipment service.
Outpatient Dental Anesthesia Services This plan covers anesthesia services received in connection with a dental service when provided in a hospital or freestanding ambulatory surgical center and: • the use of this is medically necessary; and • the setting in which the service is received is determined to be appropriate. This plan also covers facility fees associated with these services. This plan covers dental care for members until the last day of the month in which they turn nineteen (19). This plan covers services only if they meet all of the following requirements: • listed as a covered dental care service in this section. The fact that a provider has prescribed or recommended a service, or that it is the only available treatment for an illness or injury does not mean it is a covered dental care service under this plan. • dentally necessary, consistent with our dental policies and related guidelines at the time the services are provided. • not listed in Exclusions section. • received while a member is enrolled in the plan. • consistent with applicable state or federal law. • services are provided by a network provider.
Dimensions Education Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science, Information Systems, or other related field. Or equivalent work experience. A minimum of 10 years of IT and business/industry work experience, with at least 3 years of leadership experience in managing multiple, large, cross-functional teams or projects, and influencing senior level management and key stakeholders. Requires advanced technical and business knowledge in software development life cycle, quality assurance, project management and other related disciplines/processes.
PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL IMPROVEMENT A. The Board of Education agrees to pay the actual tuition costs of courses taken by a teacher at accredited colleges or universities up to three courses per two (2) year fiscal periods from July 1, 2006 to June 30, 2008 and July 1, 2008 to June 30, 2010 respectively, except as follows:
1. No teacher may be reimbursed for courses taken during the first year of teaching in Vineland.
2. Teachers taking courses in the second and third years of employment in Vineland will not receive remuneration until tenure has been secured. The remuneration will then be retroactive and will be paid to the teacher in a lump sum within sixty (60) days after the teacher has secured tenure.
3. All courses must be pre-approved by the Superintendent or his designee subject to the following requirements:
(a) A teacher must provide official documentation that he/she has obtained a grade of B or better;
(b) Reimbursement shall be paid only for courses directly related to teacher’s teaching field which increase the teacher’s content knowledge and are related to the teacher’s current certification, as determined by the Superintendent or his/her designee in his/her sole discretion; no reimbursement shall be paid for courses leading to a post graduate or professional degree in a field other than education or teaching. Further, effective September 1, 2010, all newly hired teachers shall not be eligible for reimbursement until they are tenured, and they shall not be eligible for retroactive reimbursement upon gaining tenure for courses taken prior to being tenured.
(c) The maximum total payments to be made by the Board shall not exceed $130,000.00. Courses shall be applied for no earlier than the following dates: Summer Session - April 1 Fall/Winter Session - June 1 Spring Session - October 1 Courses must, as set forth hereinabove in this sub-article 18.A.3, be pre-approved by the Superintendent or his designee, prior to the teacher commencing the course(s); and
(d) Teacher taking courses shall sign a contract requiring them to reimburse the Board for all tuition paid for a course if the teacher shall voluntarily leave the employ of the Board within one (1) full school/academic year of completion of said course, except that reimbursement shall not be required when the teacher shall voluntarily leave the employ of the Board due to a significant, documented life change.
4. Tuition reimbursement costs shall be a sum not to exceed the actual cost of college credits charged in an accredited public State college/University of the State of New Jersey.
B. When the Superintendent initiates in-service training courses, workshops, conferences and programs designed to improve the quality of instruction, the cooperation of the Vineland Education Association will be solicited. Notwithstanding the above, the initiation of in-service training courses, workshops, conferences and programs shall be determined solely at the discretion of the Board.
C. One professional leave day may be granted to a teacher upon request, according to the following guidelines:
1. The professional day may be for attendance at a workshop, seminar or visit to another school for the expressed purpose of self professional improvement for the job.
2. The request shall arrive in the office of the Superintendent of Schools at least ten (10) working days prior to the date requested and shall be reviewed by the immediate supervisor prior to submission. The Board reserves the right to deny a professional leave day before or immediately following a holiday or on a day which by its nature suggests a hardship for providing a substitute.
3. No more than two teachers from any one elementary school or from any one department in the secondary schools may be granted a professional leave for a given day.
4. The teacher may be required to submit a report to the Superintendent of Schools, Assistant Superintendent, supervisor (s), principal and staff regarding the activity of the professional day.
5. Costs incurred by the teacher for the professional day authorized under this Section shall be the teacher’s responsibility.
6. A maximum of 90 professional leave days may be authorized for the school year which shall be apportioned as follows: elementary, 35; grades seven and eight, 20; and high school, 35.
D. If the Board initiates a teacher’s attendance at a professional workshop, seminar or visit, the expenses shall be the responsibility of the Board. Further, this day shall not be subtracted from the 90 professional leave days granted to teachers of the Association.
E. The Board agrees to pay the full cost of courses taken by secretaries related to skills and knowledge improvement when such courses are required and approved by the Board.
F. The Board and the Association agree that it is important to communicate when developing and implementing current and future learning technologies, including but not limited to distance and on-line learning.