KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, sesuai dengan dokumen rencana pembangunan tahunan.
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH. 4.1. PENDAPATAN DAERAH
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH. 26 4.1 Pendapatan Daerah ..................................................................... 26 4.2 Belanja Daerah ........................................................................... 32 4.3 Pembiayaan Daerah .................................................................... 38
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH. 4.1 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah NO NAMA PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL 2019 NO NAMA PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL 2019 NO NAMA PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL 2019 NO NAMA PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL 2019
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH. 4.1. Pendapatan Daerah
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH. Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah harus dikelola semaksimal mungkin agar tujuan pembangunan yang dilaksanakan dapat tercapai dan kebocoran pengelolaan dapat dihindari, hal tersebut akan dapat tercapai apabila didukung dengan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang profesional, bijak dan punya komitmen wawasan maju kedepan, adanya regulasi yang jelas, adanya sarana prasarana yang baik dan modern, ada program kerja yang tepat, berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun kepada publik karena pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan dan partisipatif merupakan urat nadinya pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diatur dengan beberapa regulasi yang mengikat dan jelas dan tegas diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah mengalami pemuktahiran dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah, Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan keselarasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 baik kepada Pemerintah Provinsi maupun kepada Pemerintah pusat sesuai dengan kondisi daerah masing masing dan diharapkan dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di daerah agar peningkatan kesehjahteran rakyat yang berkeadilan dapat tercapai. Kebijakan tersebut diatas juga tidak melupakan titik berat kepada recovery akibat pandemi covid-19 yang sebagian besar mempengaruhi ekonomi pembangunan Indonesia pada tahun 2021.