KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH. 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH. 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH. 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan ..................................................... 16 16 4.2 Perubahan Target Pendapatan..................................... 16 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah ..................................... 17 4.2.1.1 Pajak Daerah ...................................... 17 4.2.1.2 Retribusi Daerah................................. 4.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ......................................... 18 19 4.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .................................................... 19 4.2.2 Pendapatan Transfer .......................................... 20 4.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat .................. 20 4.2.2.2 Transfer Antar Daerah ........................ 20 4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ............. 21
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas rencana pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan, pengeluaran belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta ketersediaan pembiayaan daerah. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro maupun kondisi ekonomi daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 juga memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan, seta perkembangan pencapaian realisasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD menjadi sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH. 1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu dengan cara:
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH. 4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021