Konsiliasi. Seperti dalam mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu dalam proses konsiliasi. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan “Konsiliator” Seperti juga mediator, tugas konsiliator xxxxxxlah sebagai pihak fasiliator untuk melakukan komunikasi diantara pihak sehingga diketemukan solusi oleh para pihak itu sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan- tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, dan mengarahkan subjek pembicaraan juga membawa pesan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Namun pihak konsiliator tidak berwenang untuk mengusulkan solusi penyelesaian sengketa layaknya mediator dan akan tetapi kedua-duanya tidak berwenang untuk memutus perkara.
Konsiliasi. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dari pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada 17 Ibid hlm. 202 18 Gari Good Paster, 1995, Arbitrase di indonesia, Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm. 11
Konsiliasi. Penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
Konsiliasi. Hal ini merupakan lanjutan dari mediasi. Mediasi dan konsiliasi memiliki kesamaan, keduanya melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun dalam konsiliasi, konsiliator bersifat aktif dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak.
Konsiliasi. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah konsiliasi. Konsiliasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, dan The International Chamber Of Commerce (ICC). Guna menyikapi permasalahan yang mengganggu proses pembiayaan tersebut, maka perlu untuk menyelenggarakan tindakan-tindakan penyelesaian untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada proses pembiayaan modal ventura tersebut. Tindakan tersebut dapat berupa pengambilan langkah-langkah kebijakan khusus oleh perusahaan modal ventura sebagai model penyelesaian terhadap sengketa yang timbul dalam proses pembiayaan. Penyelenggaraan penyelesaian sengketa dapat diarahkan pada bentuk penyelesaian yang bersifat preventif melalui jalur non litigasi, menempuh jalur litigasi atau bahkan dimungkinkan pula wacana untuk melakukan dispensasi sebelum jatuh tempo. Pelaksanaan divestasi Sebelum jatuh tempo ini sangat dimungkinkan apabila ternyata dalam proses pembiayaannya terjadi kegagalan investasi yaitu kondisi di mana perusahaan pasangan usaha tidak dapat dikembangkan lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada perusahaan modal ventura..13 Modal ventura masih sangat minim pengaturannya, sehingga besar kemungkinan timbul konflik antara perusahaan modal ventura dengan pasangan usaha. Minimnya aturan hukum ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti faktor barunya institusi modal ventura, kurangnya pengaturan terhadap bisnis pembiayaan dari lembaga finansial secara
Konsiliasi usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.27 27Budiman Sinaga, Op.Cit., hlm.37. Perjanjian Kerjasama Bisnis Kuliner
Konsiliasi. Penyelesaian sengketa ini banyak memiliki kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan permasalahan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikatnya seperti putusan arbitrase.
Konsiliasi