UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTAPerjanjian Kerja • August 24th, 2017
Bahwa kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA No.: ............ /2021 Tentang Perjanjian Kerja Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Bantuan Pemerintah Sanitasi SMA SMA.............Perjanjian Kerja • August 10th, 2021
Pada hari ini ……………. Tanggal ………bulan……tahun duaribu dua puluh satu, telah dilaksanakan kerjasama antara Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:
CONTOH PERJANJIAN KERJAPerjanjian Kerja • March 26th, 2021
PERNYATAAN PERJANJIAN KERJAPerjanjian Kerja • February 15th, 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
ABSTRAKPerjanjian Kerja • September 6th, 2017
Perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat sayarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menurut pasal 1601 a KUHPerdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si pekerja, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si pengusaha untuk suatu waktu tertentu untuk mengerjakan karyawan itu dengan membayar upah. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melalukan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
PEKERJA RUMAH TANGGA – PEMBERI KERJAPerjanjian Kerja • April 11th, 2016
Bertindak atas nama dan untuk diri sendiri sebagai PRT (Pekerja Rumah Tangga), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) & PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATAPerjanjian Kerja • February 27th, 2023
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA PADA CV. SANGGA BUANA MAKMURPerjanjian Kerja • August 5th, 2023
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) DENGAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIFPerjanjian Kerja • February 7th, 2022
Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia dengan surat Nomor: 1287/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal 08- 09- 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:
KEMENTER1AN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPIRlIK INDONESIAPerjanjian Kerja • October 4th, 2024
BAB IIPerjanjian Kerja • May 31st, 2017
SKRIPSIPerjanjian Kerja • December 26th, 2023
LEGAL IMPLICATIONS FOR CHANGING THE STATUS OF EMPLOYMENT RELATIONS OF A NON- SPECIFIC TIME WORK AGREEMENT BECOMING A SPECIFIC TIME WORK AGREEMENTPerjanjian Kerja • February 24th, 2021
LOGO PTPerjanjian Kerja • January 19th, 2016
PERJANJIAN KERJA NOMOR : .Perjanjian Kerja • March 21st, 2019
ContractPerjanjian Kerja • December 24th, 2021
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA ANTARAMAJIKAN DENGAN PEKERJA MINI MARKETDI KECAMATAN GUNUNGSARIKABUPATENLOMBOK BARATPerjanjian Kerja • July 6th, 2023
PERJANJIAN KERJA TAHUN 2018Perjanjian Kerja • March 13th, 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
PERJANJIAN KERJA TAHUN 2017Perjanjian Kerja • March 14th, 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGAPerjanjian Kerja • September 19th, 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KERJAPerjanjian Kerja • February 15th, 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs.I Ketut Mardika, MM
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM PERPU CIPTA KERJA: REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.Perjanjian Kerja • September 1st, 2023
This study aims to review of the law. The law is a form of direction for the State to develop, or vice versa. The presence of the State in every problem of the nation is quite effective when a regulation is made to overcome every problem that occurs in society. The law No. 5 of 2012 is concerning the State Civil Servant and contains changes in the overall personnel system. One of the problems is a misunderstanding of the terms PPPK and PKWT in the human resource bureaucratic system of civil servants in Indonesia. PPPK is the State Civil Servant that brings the chance for human resources to reform the bureaucratic system in Indonesia. However, there is an overlap in understanding between PPPK and PKWT regulated in the Job Creation Regulation. The researcher limits the problems in this research with a descriptive qualitative design. Therefore, the implementation only explains PPPK in the State Civil Servant Law and PKWT in the Job Creation Regulation. The researcher starts with the probl
PERJANJIAN KERJA 2021Perjanjian Kerja • February 27th, 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
PERJANJIAN KERJA ESSELON IV TAHUN 2018 SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN KETENAGAAN BIDANG PENDIDIKAN DASARPerjanjian Kerja • March 13th, 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PERJANJIAN KERJA ANTARA BURUH DENGAN PEMILIK PERKEBUNAN DITINJAU DARI KHES (STUDI PERKEBUNAN COKLAT DI DESA PLOSOREJO KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR)Perjanjian Kerja • May 13th, 2015
Dengan kesadaran dan Rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul
AKIBAT HUKUM PENYIMPANGAN KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN KERJAPerjanjian Kerja • August 16th, 2024
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha ESA karena atas berkat, karunia, dan rahmat – Nya. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Akibat Hukum Penyimpangan Kesepakatan Dalam Perjanjian Kerja dengan baik dan lancar. Namun penulis tidak akan menyelesaikan penulisan karya ini tepat waktu tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari pihak – pihak yang terkait. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak – pihak tersebut, yaitu:
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. JAVA PLASTIC MANUFACTURING DENGAN PEKERJAPerjanjian Kerja • November 12th, 2014
Perjanjian kerja merupakan dasar terjadinya hubungan kerja. Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau pekerja. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing yang beralamat di Jl. Solo-Boyolali KM 3, Mojosongo, Boyolali. PT Java Plastic Manufacturing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan tempat/toples untuk makanan sosis. Produk yang dihasilkan adalah toples dan botol. Perusahaan ini memiliki 33 karyawan tetap dan 84 karyawan dengan status kontrak. Perusahaan ini menjamin kepada setiap karyawannya berupa jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. PT. Java Plastic Manufacturing selama ini telah membuat perjanjian kerja dengan para karyawannya dan menerbitkan buku perjanjian kerja untuk dibagikan kepada setiap karyawannya.
PERJANJIAN KERJAPerjanjian Kerja • December 19th, 2022
Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Manajemen Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
SKRIPSIPerjanjian Kerja • September 13th, 2023
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Antara Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Lewoleba Kabupaten Lembata”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PT. NUSANTARA SEJAHTERA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SELAMA MASA COVID-19 DI BIOSKOP MALL SKA PEKANBARUPerjanjian Kerja • August 5th, 2021
PERJANJIAN KERJA ANTARA RUMAH SAKIT HAJI MEDAN DENGAN KONTRAKTOR PEMENANG TENDER MENURUT PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA (PERGUBSU) NO 52 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT HAJI MEDAN PROVINSI...Perjanjian Kerja • April 16th, 2021
No. Karya Ilmiah Judul 1. TESIS PERJANJIAN KERJA ANTARA RUMAH SAKIT HAJI MEDAN DENGAN KONTRAKTOR PEMENANG TENDER MENURUT PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA (PERGUBSU) NO 52 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUMDAERAH PADA RUMAH SAKIT HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA SALES DENGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) ALDES USAHA GERAI MAINANPerjanjian Kerja • December 15th, 2022
TINJAUAN YURIDIS TERHDAP PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN DI PT. FEEDMILL INDONESIA MEDANPerjanjian Kerja • March 21st, 2019
PELAKSANAAN UPAH KERJA LEMBUR TERHADAP TENAGA KERJA DI PT SUPRACO VADHANA CONSORTIUM KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMORPerjanjian Kerja • October 4th, 2024
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Upah Kerja Lembur Terhadap Tenaga Kerja Di PT Supraco Vadhana Consortium Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja”.