JAMINAN PELAKSANAAN. Pelaksana pekerjaan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang ditetapkan oleh Bank Pemerintah/Swasta atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki program Surety Bond untuk jangka waktu sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian.
JAMINAN PELAKSANAAN. Pelaksana pekerjaan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang diterbitkan oleh bank pemerintah/swasta atau perusahaan asuransi yang mempunyai program Surety Bond untuk jangka waktu sesuai dengan kemampuan penyedia barang / jasa dimana jangka waktu minimal 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak kontrak ditandatangani.
JAMINAN PELAKSANAAN. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada pemberi kerja dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Diterbitkan oleh Bank Umum (bukan Bank Perkreditan Rakyat atau perusahaan Asuransi).
b. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak;
c. Jaminan Pelaksanaan dari Bank umum dengan nilai sebesar 5% dari nilai kontrak pengadaan.
d. Nama pexxxxxx Xxxxxan Pelaksanaan sama dengan nama pihak penandatangan kontrak;
e. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari pemberi kerja diterima oleh penerbit Jaminan; Isi jaminan pelaksanaan harus memuat nama dan alamat pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa yang ditunjuk, hak penjamin, nama paket pekerjaan, nilai jaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan pelaksanaan dengan segera kepada pengguna barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam jaminan pelaksanaan, masa jaminan pelaksanaan, pengesampingan Pasal 1831 KUHP, dan tanda tangan pihak penjamin.
JAMINAN PELAKSANAAN. Untuk mendapatkan jaminan bahwa Penyedia barang atau jasa akan memenuhi kewajiban-kewajibannya maka kepadanya diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan dari Bank Pemerintah atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki program Surety Bond sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
JAMINAN PELAKSANAAN. Pelaksana pekerjaan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang ditetapkan oleh Bank Pemerintah/Swasta untuk jangka waktu minimal 90 (sembilan puluh) hari kalender.
JAMINAN PELAKSANAAN. Untuk mendapatkan jaminan bahwa Penyedia barang atau jasa akan memenuhi kewajiban- kewajibannya maka kepadanya diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan dalam bentuk Bank Garansi dari Bank Umum Pemerintah/Swasta sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
JAMINAN PELAKSANAAN. Pelaksana pekerjaan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond untuk jangka waktu minimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Apabila nilai penawaran yang diajukan 20% dibawah nilai HPS yang ditetapkan, maka besar Jaminan Pelaksanaan adalah 5% (lima perseratus) dari nilai HPS yang ditetapkan, yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond untuk jangka waktu minimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
JAMINAN PELAKSANAAN. Nomor Jaminan: Nilai:
JAMINAN PELAKSANAAN. Pemenang Lelang harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima Persen) dari Nilai Perjanjian kepada PT. Garam (Persero) maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani dalam bentuk Bank Garansi dari Lembaga Keuangan dalam negeri dan berlaku sampai dengan masa pelaksanaan pekerjaan berakhir (Penyelesaian Pekerjaan).
JAMINAN PELAKSANAAN. 1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Pelaksanaan, berupa Surat Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang memiliki Program Asuransi Kerugian (Surety Bond), sebelum naskah Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani kedua belah pihak dan ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Besarnya Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan ini ditetapkan 5% (lima persen) dari jumlah harga borongan pelaksanaan pekerjaan, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp 23.280.800,00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
3. Surat Jaminan Pelaksanaan berlaku sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh kedua belah pihak, sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan Surat Perjanjian.
4. Surat Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100%, dan 14 (Empat belas) hari kalender setelah dilaksanakan Xxxxx Xxxxxx XX (Kedua) Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
5. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Negara dan dapat dicairkan PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA.
6. Apabila terjadi pemutusan perjanjian ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Negara dan dapat dicairkan PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, dengan memperhitungkan bobot prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
7. Masa berlakunya Surat Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang PIHAK KEDUA, apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan alasan keterlambatan yang dapat diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis, atau terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure), dan harus dijamin tidak ada waktu senggang diantaranya.