PENJELASAN UMUM. 1. Landasan Operasional dari pelaksanaan Nota Perjanjian ini adalah :
PENJELASAN UMUM b. Penjelasan administrasi;
PENJELASAN UMUM. 1. Ruang lingkup kegiatan pekerjaan adalah : - Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia Broadcasting - Pekerjaan tersebut akan dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran 2011 berupa dana hibah PHP-PTS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Universitas Islam Xxxxxx Xxxxx (Unissula) Semarang. - Untuk diketahui dan dimaklumi oleh seluruh peserta pengadaan, bahwa pada saat ini dana hibah tersebut dalam proses pencairan dari Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Oleh karena itu, disampaikan kepada seluruh peserta pengadaan bahwa bilamana terjadi suatu kondisi diluar kekuasaan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Panitia Pengadaan Barang/Jasa sehingga hibah tersebut tidak jadi/batal dilaksanakan, maka proses pengadaan ini akan dibatalkan dan Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dituntut dalam bentuk apapun.
PENJELASAN UMUM. Dalam konteks pembangunan disektor perekonomian salah satu instrument yang mempunyai peran strategis dalam rangka menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari konsep pembangunan adalah kedudukan lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Secara berkelanjutan pengembangan sektor perbankan didaerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah yang secara simultan mengharuskan hadirnya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Malang untuk lebih ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya. Keikutsertaan pihak ketiga sangat diharapkan dalam rangka mendukung permodalannya, agar semakin mantap sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Malang perlu didorong untuk dapat lebih sejajar dengan bank-bank yang ada di Kabupaten Malang sebagai lembaga pelayanan publik dan pandanga masyarakat terhadap keberadaannya diharapkan dapat lebih baik bahkan lebih melekat. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang yang sejatinya merupakan badan hukum yang sama, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kab Malang Tahun 2004 Nomor 1 / E), selanjutnya dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24- 11-2004 (dua puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor : 43, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar mana telah mendapatkan pengesahan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya tertanggal 2...
PENJELASAN UMUM a. Pengadaan HA server database production DC-DRC merupakan pengadaan yang meliputi perangkat hardware dan software/tools penunjang dan lisensi database server.
PENJELASAN UMUM. 1. Peserta pelelangan dianggap sudah mendownload, membaca dan mengerti isi Dokumen Pelelangan yang diberikan, Penjelasan yang diuraikan hanya untuk hal yang mengalami perubahan saja.
PENJELASAN UMUM