Pokok-Pokok Pedoman Pelaksanaan a. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan (“RUPST”) dan RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”).
b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
c. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
Pokok-Pokok Pedoman Pelaksanaan a. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang tercermin pada:
1) Terlaksananya dengan baik internal kontrol dan manajemen risiko;
2) Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi pemegang saham;
3) Terlindunginya kepentingan pihak-pihak terkait secara wajar;
4) Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kesinambungan manajemen di semua lini organisasi;
5) Terpenuhinya penerapan Tata kelola yang baik.
b. Sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai dan strategi yang telah disepakati, Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyepakati hal-hal sebagai berikut :
1) Sasaran usaha, rencana jangka panjang, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan;
2) Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan ( conflict of interest);
3) Kebijakan dan metode penilaian kinerja baik Perseroan maupun SDM;
4) Struktur organisasi yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha perusahaan; dan
5) Pertanggungjawaban kepada RUPS.
Pokok-Pokok Pedoman Pelaksanaan a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris
1) Perseroan wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
2) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
3) Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden komisaris atau Komisaris utama.
4) Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
5) Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
6) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Perseroan. Namun tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan tersebut.
7) Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
8) Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan.
9) Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
10) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:
a) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
b) Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
11) Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.
12) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
13) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
a) Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank; dan
b) Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam mau...