Rangkap Jabatan Klausul Contoh

Rangkap Jabatan. Anggota Dewan Komisaris dilarang bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Rangkap Jabatan. 1. Anggota Badan Pengurus tidak dapat merangkap jabatan pada Badan Pengurus GAPENSI di semua tingkatan. 2. Anggota Badan Pengurus tidak dapat merangkap jabatan dalam Pengawas GAPENSI di semua tingkatan. 3. Rangkap jabatan yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

Rangkap Jabatan. Saat ini beliau merangkap jabatan sebagai Non-Executive Director di Max Life Insurance Co., Ltd. serta sebagai Senior General Manager di Xxxxxx Xxxxxxxx Insurance Co., Ltd (April 2019-sekarang).

Rangkap Jabatan. Saat ini beliau merangkap jabatan sebagai Pendiri dan Direktur di PT Asagao Business Consulting (2010-sekarang) dan juga dipercayai untuk menjadi Direktur di PT Asahi Networks Indonesia (2017-sekarang).

Rangkap Jabatan a. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada:  Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun non bank;  Lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan non-keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. b. Tidak termasuk rangkap jabatan, dalam hal:  Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;  Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau  Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Rangkap Jabatan. Para Direktur tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai berikut:9 a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/atau calon anggota legislatif; dan/atau e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas atau untuk pengecualian atas ketentuan di atas, maka diperlukan persetujuan RUPS.10 Dalam hal Direktur berpotensi melakukan rangkap jabatan, maka Direktur yang bersangkutan harus meminta persetujuan RUPS untuk pengecualian atas rangkap jabatan tersebut.11

Rangkap Jabatan. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :408 a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; Untuk perangkapan jabatan Dewan Komisaris yang tidak diatur sebagaimana di atas, diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.409 Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud di atas, maka jabatannya sebagai Komisaris Perseroan berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan410

Rangkap Jabatan. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan sebagai berikut : 1. Sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; 2. Sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau 3. Sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap Jabatan. 1. Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sebagai: i. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. ii. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. 2. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila: i. Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau ii. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan. 3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.